MRP: Rakyat Papua mau evaluasi otsus terbuka dan menyeluruh

0
319
Foto: Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib.

JAYAPURA, MAJALAHWEKONEWS.COM– Majelis Rakyat Papua atau MRP mengklarifikasi berita atau video yang beredar adanya penolakan rakyat terhadap kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) MRP di Kabupaten Keerom, Sarmi, Kota dan Kabupaten Jayapura.

“Saya ingin klarifikasi berita atau video yang beredar adanya penolakan komunitas masyarakat ketika kunjungan kerja MRP ke tiga kabupaten (dan satu kota) yakni Keerom, Sarmi, Jayapura, dan Kota Jayapura,” kata Ketua MRP, Timotius Murib, kepada wartawan Jumat (24/7/2020).

Kata dia, setelah mempelajari motif penolakan itu, MRP menyadari komunitas masyarakat punya alasan yang masuk akal. Masyakat ada tidak menerima kegiatan MRP tanpa proses pemberitahuan.

“Saya pikir mereka tidak tolak MRP. Mereka belum mendengarkan MRP melakukan RDP (rapat dengar pendapat). Belum ada penjelasan lalu sodorkan dengan kuesioner tentunya semua orang akan mempertanyakan itu,” ungkapnya.

Kata dia, dengan demikian, maksud komunitas masyarakat adat jelas. Masyarakat ada menginginkan proses evaluasi otonomi khusus Papua yang terbuka dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat adat Papua.

“Penolakan itu secara spontan. Rakyat tidak mau melakukan evaluasi secara diam-diam. Caranya kurang terbuka itu yang mereka tidak inginkan, saya pikir seperti itu,” katanya.

Karena itu, MRP akan mengupayakan proses evaluasi otonomi khusus Papua secara terbuka dan menyeluruh.

“MRP mau evaluasi harus terbuka, semua komponen harus terlibat, memberikan pendapat tentang 20 tahun implementasi otonomi khusus Papua,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komite Nasional Papua Barat atau KNPB meminta Majelis Rakyat Papua berhenti membuat pertemuan dengan masyarakat untuk membahas Otonomi Khusus Papua. KNPB mengklaim telah mendatangi tiga pertemuan Majelis Rakyat Papua dengan masyarakat yang membicarakan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, dan meminta pertemuan itu dibubarkan.

Ketua Diplomasi KNPB Pusat, Ogram Kobabe Wanimbo, menyatakan Majelis Rakyat Papua (MPR) pada Jumat (17/7/2020) dan Sabtu (18/7/2020) telah membuat sejumlah pertemuan dengan masyarakat untuk membahas pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ia menyatakan KNPB menolak dan telah meminta MRP menghentikan sejumlah pertemuan itu.

“Pada 17 Juli 2020, [kami] membubarkan pertemuan MRP dengan masyarakat di Asrama [Pemerintah Kabupaten] Mimika [dan] Asrama Pemerintah [Kabupaten] Intan Jaya di Buper. Pada 18 Juli 2020, ada pertemuan di rumah makan [yang ada di] Sentani Timur, [Kabupaten Jayapura],” kata Wanimbo dalam keterangan pers di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (18/7/2020).

Wanimbo menyatakan Majelis Rakyat Papua tidak boleh membuat pertemuan untuk membahas Otsus Papua. Menurutnya, pertemuan yang membahas Otsus Papua seharusnya dibuat oleh rakyat Papua, dan bukan dibuat oleh lembaga bentukan negara atau pemerintah. Wanimbo menyatakan para anggota KNPB mendatangi pertemuan MRP itu, dan bicara baik-baik, meminta MRP menghentikan pertemuan.

“Kemarin dan hari ini anggota kami mengambil sejumlah barang berupa baliho, mikrofon, uang Rp150.000, daftar hadir, dan lainnya. Kami akan mengembalikan [semua barang itu] kepada MRP, dalam waktu dekat ini,” kata Wanimbo.

Ia menegaskan elit politik di Papua, termasuk MRP, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, bupati, wali kota, dan Pemerintah Provinsi Papua tidak boleh mengatasnamakan rakyat Papua untuk merumuskan Otsus Papua Jilid 2. Ia menegaskan MRP tidak boleh meloloskan agenda Jakarta untuk memperpanjang pemberlakukan Otsus Papua.  Pianus/MW) lansir di Jubi. Co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here