Posisi Dewan Gereja Papua (WPCC): Dukung Penuh Perundingan Damai yang setara antara Pemerintah Indonesia dengan ULMWP tanpa syarat yang Dimediasi Pihak Ketiga karena Otonomi Khusus telah Mati

0
547
Foto: Dewan Gereja Papua (DGP)

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman,MA

Dewan Gereja Papua (WPCC) yang beranggotakan empat Sinode, yaitu GKI di Tanah Papua, GKIP/Kingmi Papua, GIDI, Baptis) dan juga sebagai Anggota resmi Konferensi Gereja Pasifik (PCC) mencermati dengan seksama pelaksanaan Amanat Undang-undang Negara Indonesia tentang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001.

Penilaian dan pengamatan Dewan Gereja Papua, bahwa pemerintah Indonesia gagal melaksanakan Otonomi Khusus 2001 selama 19 tahun tentang Perlindungan (protection), pengakuan hak-hak dasar Orang Asli Papua (recognition), pemberdayaan (empowering), dan keberpihakan (affirmative) terhadap Orang Asli Papua telah gagal atau OTSUS sudah mati. Dan juga, Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi (KKR) yang diamanatkan Otsus juga telah gagal dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Berbagai kasus kejahatan Negara yang menimbulkan korban jiwa orang asli Papua, seperti Abepura Berdarah 7 Desember 2000, Wamena Berdarah 6 Oktober 2000, Wasior Berdarah 2001, Biak Berdarah 6 Juli 1998, hilangnya Aristoteles Basoka sopir Theys Hiyo Eluay 2001 dan 4 siswa yang ditembak TNI di Paniai pada 8 Desember 2014 telah gagal diselesaikan. Para pelaku kejahatan kemanusiaan ini diakui seperti pahlwan nasional walaupun yang ditembak rakyat sipil.

Otonomi Khusus 2001 dilandasi dan dilaksanakan dengan semangat RASISME dan KETIDAKADILAN sebagai jantung dan akar berbagai persoalan tragedi kemanusiaan di Papua. Contoh perlakuan pemerintah Indonesia yang RASIS dan KETIDAKADILAN terbukti dengan GAM Aceh dijadikan mitra dialog atau perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga di Helsinki,Firlandia pada 15 Agustus 2005. Partai lokal Aceh dibentuk dan bendara GAM resmi dikibarkan.

Dalam Otonomi Khusus hak dasar politik orang asli Papua juga dirampok dan dikuasai oleh orang-orang pendatang. Contoh: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Merauke, Kotamadya Sorong, Timika, Kotamadaya Jayapura, Kabupaten Jayapura.

Contoh kegagalan lain terbukti dengan penerimaan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) didominasi oleh orang-orang pendatang dan orang-orang asli Papua disingkirkan.

Dalam Otonomi Khusus Pembangunan Instasi Militer dan Kepolisian hampir merata di seluruh Tanah Papua dari Sorong-Merauke. Seperti kembali ada Operasi Militer dan Kepolisian untuk mengawasi dan mengontrol dan juga memusnahkan Penduduk Asli Papua.

Semuanya ini disebabkan roh dan watak pemerintah Indonesia yang RASIS dan KETIDAKADILAN. Watak RASISME dan KETIDAKADILAN pemerintah Indonesia telah melahirkan 4 akar masalah yang sudah ditemukan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno menyimpulkan dengan sempurna kegagalan Otonomi Khusus 2001 akibat RASISME dan KETIDAKADILAN: “…Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia….Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” “…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (2015 : 255, 257).

Melihat situasi kemanusiaan yang buruk, tidak normal, tidak beradab dan memalukan serta luka membusuk ditubuh bangsa Indonesia yang ditimbulkan oleh RASISME dan KETIDAKADILAN, maka Dewan Gereja Papua (WPCC) meminta Negara Republik Indonesia segera menyelesaikan 4 akar persoalan. Untuk itu Dewan Gereja Papua (WPCC) kembali menegaskan Surat Pastoral kami tertanggal 26 Agustus 2019 dan 13 September 2019 sebagai berikut.

1. Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (Isi Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)

2. Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. (Isi surat 13 September 2019).

Adapun seruan-seruan Pimpinan Gereja dan Agama di Papua secara terus-menerus kepada Pemerintah Republik Indonesia berunding dengan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga di tempat netral.

3. Ada seruan bersama dari Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) sebanyak 33 Sinode pada 28 Juli 2009 sebagai berikut:

“Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera melaksanakan Dialog Nasional dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah secara bermartabat, adil, dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral.”

4. Para Pimpinan Gereja di Tanah Papua pada 18 Oktober 2008 menyatakan keprihatinan: ” Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan.”

5. Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua pada 14-17 Oktober 2008 menyerukan: “Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua. Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi ‘separatis, TPN, OPM, GPK, makar’ dan sejenisnya yang dialamatkan kepada orang-orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan.”

6. Gereja-gereja di Tanah Papua pada 3 Mei 2007 menyatakan: “Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan maka solusinya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia.”

7. Pimpinan Agama dan Gereja dalam Loka Karya Papua Tanah Damai pada 3-7 Desember 2007 mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak.”

Karena RASISME dan KETIDAKADILAN melahirkan 4 masalah ini, maka Dewan Gereja Papua (WPCC) dan Gereja-gereja di Papua mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan dialog atau perundingan dengan jalan damai dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dimediasi pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan 4 akar persoalan yang telah ditemukan LIPI untuk menciptakan perdamaian permanen di Tanah Papua.

Selamat Membaca. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 8 Juli 2020.

 

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota: Konferensi Gereja Pasifik (PCC).

4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

__________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here