Mahasiswa Papua Menolak Otsus jilid II, diantaranya ada sebelas tuntutan kepada negara

0
211
Foto massa aksi mahasiswa Papua dan rakyat Indonesia untuk west Papua

MALANG, MAJALAHWEKO- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) melakukan demonstrasi. Tuntutannya dalam hal menolak Otsus jilid dua dan semua praktek negara di Papua.

Berikut isi pernyataan sikap:

“Tolak Otsus Jilid II, Pepera 1969 Ilegal Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua”.

 

“West Papua telah menjadi wilayah konflik sejak awal dianeksasi kedalam wilayah Indonesia sejak 1961, Indonesia mengklaim secara sepihak bahwa wilayah West Papua adalah bagian sah dalam Negara Republik Indonesia, tetapi sejarah dengan tegas membuktikan sebaliknya; Bangsa West Papua bukanlah bagian sah dari Indonesia”!

 

“West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 1 desember 1961, namun kemerdekaan itu hanya bertahan 19 hari, dengan sikap angkuh dan dalil membebaskan wilayah West Papua dari praktek kolinialisme Belanda, Soekarno mengumandangkan “Operasi Trikora” di alun-alun utara Jogyakarta, Soekarna juga membentuk operasi mandala yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto pada saat itu. Berbagai propaganda dan operasi militer dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu untuk meng-aneksasi wilayah West Papua yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya, berbagai perjanjian antara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat dilakukan tanpa melibatkan orang asli Papua, tujuannya hanya untuk menegosiasikan kekayaan alam yang terdapat di wilayah West Papua, salah satu hasil negosiasinya adalah pencurian terbesar dimuka bumi, yaitu “Freeport”.

 

Disaat yang sama, Indonesia mengirim militernya dalam jumlah banyak ke wilayah West Papua, tujuannya untuk mendukung propaganda Indonesia dipanggung sInternasional dan meneror serta membunuh orang Papua yang pro kemerdekaan Papua serta dengan tujuan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera/Act of Free Choice) 14 Juli 1969 yang kemudian hari dianggap oleh orang Papua sebagai Act of no Choice.  Alasan penolakan orang Papua terhadap hasil penentuan pendapat rakyat (PEPERA) sangat jelas, yaitu, ketidak-demokratisan dalam penyelenggaraannya, dalam penyelenggeraannya sangat bertentangan dengan hukum internasional, dimana setiap dewasa laki-laki dan perempuan di Papua memiliki hak untuk memilih, seperti yang telah dibahas di dalam Perjanjian New York (New York Agreement), namun dalam pelaksanaannya Indonesia menggunakan cara lokal/curang yaitu musyawarah dengan hanya memilih 1.025 orang yang telah dipersiapkan untuk memilih Indonesia dan hanya 175 orang saja yang menyampaikan hak pilihnya dan membaca teks yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, sedangkan populasi orang dewasa di Papua pada saat itu berjumlah 800.000 (delapan ratus ribu) jiwa.. Gelombang protes dan penolakan atas hasil penentuan pendapat rakyat (PEPERA) terus terjadi di seluruh wilayah West Papua,

 

Orang Papua terus berjuang untuk memperoleh hak untuk menentukan nasibnya dengan cara-cara damai, namun berbagai upaya dan cara-cara damai yang disampaikan lewat demonstrasi damai terus dibungkam oleh negara Indonesia dan aparatusnya, pada tanggal 26 februari 1999 tim 100 utusan rakyat Papua bertemu dengan presiden B.J Habibie untuk menyatakan akar masalah Papua yaitu  kesalahan sejarah terkait persoalan status politik dan menyampaikan niat rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat penuh setara dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun keinginan dan tekad bulat dari rakyat Papua untuk melepaskan diri dari pemerintah

Indonesia justru dihianati oleh cara bermain dua kaki elit politik lokal di Papua yang menghamba kepada elit Jakarta dengan kompromi politik yang kemudian mengeluarkan “gula-gula” berupa UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) Papua.

 

Otonomi khusus yang telah berjalan selama 19 tahun telah terbukti tidak membawah perubahan apapun, khususnya bagi rakyat Papua, kondisi objektif yang dialami rakyat Papua sangat jauh dari kata sejahtera, berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih terus terjadi, hak-hak dasar orang asli Papua (OAP), kondisi kesehatan dan pendidikan yang begitu buruk menjadi bukti kuat bahwa otonomi khusus telah GAGAL di Papua. Maka dengan ini kami Aliansi Mahasiswa Papua menuntut :

 

1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagagai solusi demokratis bangsa west papua

2.Tolak otsus jilid II

3.Tutup Freeport dan semua perusahan trans nasional di seluruh tanah west papua

4.Tarik militer organic dan non organi dari seluruh tanah west papua

5. Mendesak PBB segera menerapkan hukum humaniter di tanah papua

6. Buka akses jurnalis nasional maupun internasional di tanah papua

7. Bebaskan seluruh tahanan politik papua tanpa syarat

8.Berikan akses bantuan pada pengungsi intan jaya dan nduga tanpa keterlibatan militer

9.Cabut SO DO (drop out) sepihak terhadap 4 mahasiswa unkhair ternate

10.Hentikan diskriminasi rasial terhadap pelajar dan mahasiswa papua di seluruh kota studi

11.Bebaskan Jacob Skrzypski tanpa syarat

Medan Juang

Malang Selasa, 14 juli 2020

_______________________________

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here