Elit politik tidak bisa klaim Pendapat Rakyat atas Rencana Otsus Papua Jilid 2

0
273
Ilustrasi dana Otsus Papua

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Helina Murib meminta pemerintah Indonesia melakukan jajak pendapat rakyat Papua atas rencana pemerintah merevisi Undang-undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua. Murib menegaskan elit politik tidak bisa mengatasnamakan masyarakat Papua untuk menyatakan pendapat mereka atas pelaksanaan Otsus Papua.

Helina Murib menyatakan yang merasakan baik atau buruknya Otsus Papua dan Dana Otsus Papua adalah masyarakat Papua yang berada di kampung-kampung. Menurutnya, jika pemerintah pusat menetapkan Rancangan Undang-undang Otsus Jilik 2 secara sepihak dan tidak melibatkan masyarakat, hal itu menimbulkan polemik panjang.

“Para elit tidak bisa mengatasnamakan ide sekelompok orang, lalu bicara mengatasnamakan masyarakat. Bagaimana soal Otsus [Papua] itu, diperpanjang atau tidak, tergantung apa mau masyarakat Papua. Kita tidak bisa mengatasnamakan masyarakat lalu mengabil keputusan sepihak terkait pemberlakuan Otsus Papua. Kita [harus] kembalikan kepada masyarakat Papua,” kata Murib saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Minggu (12/7/2020).

Murib menyatakan ia menginginkan pemerintah menggelar jajak pendapat masyarakat Papua itu demi kepentingan masyarakat Papua. Ia menyebut ramainya dialog atau perdebabatan mengenai masa depan Otsus Papua sah-sah saja, asalkan jangan menimbulkan pertumpahan darah.

“Bagaimanapun, sebelum Otsus bergulir dan setelah Otsus bergulir, nasib orang Papua sama saja. Sebagian masyarakat diperlakukan tidak adil, dan belum mendaparkan keadilan dari proses penegakan hukum [di Indonesia]. Itu juga menjadi persoalan,” katanya.

Murib berharap para intelektual meredakan dahulu polemik pendapat mereka soal setuju atau tidak setuju “Otsus Papua Jilid 2”. Ia berharap redanya polemik itu memberi ruang agar suara dan aspirasi orang asli Papua di kampung-kampung tentang Otsus Papua bisa terdengar.

Wakil Ketua Solidaritas Perempuan Papua, Naci Jacqueline Hamadi menyatakan selama ini perempuan asli Papua tidak pernah mengetahui pengelolaan Dana Otsus Papua, karena pengelolaan dana itu tidak melibatkan perempuan. Hamadi menyatakan hal itu terjadi karena pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik di Papua sangat minim, termasuk dalam pembentukan aturan pelaksanaan Otsus Papua atau pengelolaan Dana Otsus.

“Perempuan harus duduk bersama-sama, dan kita  melakukan evaluasi. Selama pemberlakuan otonomi khusus berhasil atau gagal?  Jika gagal, [Otsus Papua itu] dikembalikan saja ke tempat semula,” kata Hamadi.(*)

 

 

______________

Sumber: Jubi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here