Bukti-Bukti dan Indikator Kegagalan Otonomi Khusus 2001 dan Dampak Buruk Terhadap Masa Depan Penduduk Orang Asli Papua

0
357
Ilustrasi dana Otsus Papua

Oleh Dr. Socratez S.Yoman,MA

“Pemerintah Indonesia sedang melawan dan membenturkan diri dengan undang-undangnya sendiri. UU Otsus Pasal 77 mengamanatkan bahwa evaluasi Otsus dilakukan oleh rakyat Papua bersama dengan MRP. Tetapi, evaluasi Otsus tahun 2020 dilakukan oleh pemerintah pusat.”

“Burung garuda dan bendera Merah Putih pernah dikembalikan dan diantar kepada Menkopolhukam oleh Ketua DPRP Yunus Wonda dan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai sebagai hasil evaluasi Otonomi Khusus rakyat Papua bersama dengan MRP pada 2011. Tetapi, pemerintah Indonesia tidak merespon dan diabaikan begitu saja.”

Bagian dari dinamika sosial dan politik seperti ini, barometer yang digunakan untuk melihat kegagalan Otomomi Khusus 200, rasisme dan operasi militer, penulis mengajukan beberapa pertanyaan.

1. Apakah benar Otonomi Khusus 2001 telah gagal?

2. Apa indikator kegagalan Otsus 2001?

4. Apakah Otonomi Khusus 2001 identik dengan nilai uang?

5. Apakah dalam Otonomi Khusus 2001 martabat dan harga diri orang asli Papua diukur dengan nilai uang?

6. Apakah benar dalam Otonomi Khusus 2001 ada Operasi Militer?

7. Apakah benar dalam Otonomi Khusus 2001 ada RASISMI?

8. Apa ada solusi terakhir karena Otonomi Khusus 2001 sebagai solusi final dalam NKRI sudah gagal?

Beberapa pertanyaan ini sebagai panduan untuk melihat dan menilai kegagalan pelaksanaan undang-undang Negara Indonesia tentang Otonomi Khusus 2001. Yang harus menjadi barometer keberhasilan dan kegagalan Otonomi Khusus 2001 diukur dari kemajuan-kemajuan yang dialami oleh Penduduk Orang Asli Papua. Kemajuan itu dilihat dari amanat undang-undang Otsus 2001 tentang perlindungan (protection), keberpihakan (affirmative), pemberdayaan (empowering), pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua (recognition).

Ada beberapa bukti kegagalan amanat undang-undang pemerintah Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001.

1. Perampasan hak politik orang asli Papua

Terjadi perampasan dan peningkiran dari hak-hak dasar dalam bidang politik Orang Asli Papua. Contohnya:

1.1.Kab Sarmi 20 kursi: Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang.

1.2 Kab Boven Digul 20 kursi: Pendatang 16 orang dan OAP 6 orang

1.3. Kab Asmat 25 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 14 orang

1.4. Kab Mimika 35 kursi: Pendatang 17 orang dan OAP 18 orang

1.5. Kab Fakfak 20 kursi: Pendatang 12 orang dan OAP 8 orang.

1.6. Kab Raja Ampat 20 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 9 orang.

1.7. Kab Sorong 25 kursi: Pendatang 19 orang dan OAP 7 orang.

1.8. Kab Teluk Wondama 25 kursi: Pendatang 14 orang dan OAP 11 orang.

1.9. Kab Merauke 30 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang.

1.10. Kab. Sorong Selatan 20 kursi. Pendatang 17 orang dan OAP 3 orang.

1.11. Kab. Sorong 25 kursi: Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.

1.12. Kota Jayapura 40 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP 13 orang.

1.13. Kab. Keerom 23 kursi. Pendatang 13 orang dan OAP 7 orang.

1. 14. Kab. Jayapura 25 kursi. Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.

2. Pelanggaran berat HAM meningkat

Pelanggaran Hak Asasi Manusia meningkat tajam. Banyak orang asli Papua menjadi korban di tangan militer dan polisi Indonesia. Para pelaku kejahatan kemanusiaan dari pihak militer dan polisi Indonesia tidak disentuh hukum, ada kekebalan hukum (ada impunitas) karena para penjahat ini tidak pernah ditangkap, diadili dan dihukum, tetapi para penjahat kemanusiaan, yaitu TNI-Polri semua dihormati seperti pahlawan oleh negara.

Salah satu contoh dari puluhan dan ratusan kasus: 4 siswa di Paniai yang tewas ditembak Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 8 Desember 2014.
Nama-nama siswa yang tewas di tangan TNI: Simon Degey (17), Apinus Gobay (16), Alfius Youw (18) dan Yulianus Yeimo (17).
Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo berjanji untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi sampai sekarang kasus penembakan itu belum diselesaikan.

Undang-undang Otonomi Khusus 2001 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM tidak satupun disentuh oleh penguasa Negara Indonesia. Akibatnya Berbagai kasus kejahatan Negara yang menimbulkan korban jiwa orang asli Papua, seperti Abepura Berdarah 7 Desember 2000, Wamena Berdarah 6 Oktober 2000, Wasior Berdarah 2001, Biak Berdarah 6 Juli 1998, hilangnya Aristoteles Basoka sopir Theys Hiyo Eluay 2001 sampai saat ini belum perbah ditemukan.

Pemerintah Indonesia berusaha menghindar dari pertanggungjawaban kekerasan Negara yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dengan tidak menyentuh bab dan pasal tentang HAM dan juga Komisi Kebenaran dan Rekonsilisi (KKR). Negara sebagai pelaku kejahatan dan pelanggar HAM dengan tangan yang penuh darah dan air mata orang asli Papua.

3. Perintah perang dan peningkatan instalasi militer yang signifikan

Dalam Otonomi Khusus Ir. Joko Widodo, Presiden Republik mengeluarkan perintah operasi militer di Kabupaten Nduga pada Desember 2018 sampai 2020, operasi militer terus berlangsung. Akibatnya 205 orang tewas karena ditembak TNI dan mati di tempat pengungsian karena kelaparan. Hampir 37.000 penduduk asli Nduga tinggalkan kampung halaman dan menyelamatkan diri ke Lanny Jaya, Timika, Ilaga dan Jayawijaya.

Untuk memperkuat operasi militer di Papua ada pembangunan Markas Kodim dan Koramil baru di seluruh Tanah Papua. Contoh: Kodim 1714 Puncak Jaya, Kodim 1715 Yahukimo, Batalyon 756 Jayawijaya, Koramil 1715 Kenyam, Nduga dan masih banyak lagi di Tanah Papua dari Sorong-Merauke.

Untuk mendukung operasi militer pemekaran Kabupaten dan Provinsi diwujudkan sebagai ide militer. Pendeta Dr. Benny Giay, Ketua Sinode GKIP di Tanah Papua dalam sebuah wawancara kepada Majalah TEMPO, Kamis, 18 Juni 2020 mengatakan: ” Semua pemekaran ini tanpa usul dari bawah. Hanya kepentingan Negara dan kepentingan keamanan. Menurut saya, ini rasisme. Orang Papua tidak didengar suaranya, dianggap bangsa monyet.”

Otonomi Khusus 2001 sepertinya untuk membangun basis-basis TNI dan Polri di seluruh Tanah Papua dari Sorong-Merauke. Ada pos TN-Polri dimana-mana dan jarak yang dekat. Contoh kecil kita saksikan Pos TNI Jalan Baru atau Jalan Alternatif yang menghubungkan Kantor Walikota ke Perumnas 3 ada 3 pos TNI jarak yang dekat.

Dalam Otonomi Khusus 2001, pembangunan instalasi militer meningkat secara masif dan signifikan. Di Papua sedang terjadi Operasi Militer. TNI mengusir penduduk asli dari Tanah asal mereka. Tanah penduduk asli diambil oleh militer dan orang asli Papua dibuat tidak punya tanah dan dibuat kemiskinan dan penderitaan permanen atas nama keamanan nasional.

Pembangunan instalasi militer yang masif sebagai implementasi dokumen sangat rahasia Departemen Dalam Negeri DITJEND KESBANG dan LINMAS No.578/ND/KESBANG/DIV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan Radio Gram Gubernur Caretaker Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No.BB.091/POM/060200 Juni 2000 No.190/1671/SET/ tanggal 3 Juni 2000.

Dokumen sangat rahasia ini didukung dengan dokumen dari Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tanggal 28 Mei 2003 tentang: :Strategi penyelesaian konflik berlatar belakang separatis di provinsi Papua melalui pendekatan bidang politik keamanan.Tujuan utamanya rencana operasi pengkondisian wilayah dan pengembangan jaringan komunikasi dan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota di Irian Jaya (Papua).”

4. Rasisme dan Ketidakadilan bertumbuh subur dan berurat akar

RASISME dan KETIDAKADILAN sebagai jantung persoalan Papua bertumbuh subur dan berurat akar di Papua sejak 1969 sampai dalam era Otonomi Khusus 2001 sampai 2020. Ada beberapa fakta RASISME dan KETIDAKADILAN menjadi catatan sebagai berikut:

Kasus Tolikara, Jumat, 17 Juli 2015 sebanyak 11 orang ditembak aparat keamanan Indonesia dan 10 orang luka-luka 1 orang bernama Endi Wanimbo tewas di tangan aparat keamanan Indonesia.

Dalam kasus ini terbukti rasisme, ketidakadilan dan pelanggaran berat HAM. Rasisme dan ketidakadilan terlihat Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sosial datang ke kabupaten Tolikara hanya mengurus orang-orang pendatang di Tolikara, urus kayu-kayu dan senk kios yang terbakar. Karena kios itu digunakan sebagai tempat ibadah (Musolah). Musolah itu terbakar, bukan dibakar. Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Sosial Republik Indonesia tidak mempersoalkan 10 orang yang luka-luka akibat ditembak aparat keamanan Indonesia dan 1 orang Endi Wanimbo yang tewas.

Adapun korban tewas dalam demo damai yang melawan rasisme pada 19 Agustus-23 September 2019. Demo damai melawan rasisme dipicu dari peristiwa RASISME yang terjadi pada 15-17 Agustus 2019 di Semarang, Malang dan Yogyakarta yang dilakukan oleh organisasi massa radikal seperti: Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), anggota TNI dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKPP).

(1) Marselino Samon (15) pelajar SMA ditikam hingga tewas pada 29 Agustus 2019 di belakang Kantor Pos Jayapura. (2) Evert Mofu (21) penjaga gudang kontainer pada 29 Agustus 2019 dibacok kepala dan mati di tempat di Telkom Kota Jayapura. (3)Maikel Kareth (21) mahasiswa Uncen semester 7 pada 31 Agustus 2019 ditembak didada tembus belakang dengan peluru tajam. (4) Oktovianus Mote (21) Mahasiswa STIKOM Muhamadiah pada 30 Agustus 2019 jenazah disimpan di freezer di RS Bhayangkara dan jenazah diambil keluarga pada 25 September 2019.

Semua ini korban tewas dari tangan milisi, barisan merah putih dan paguyuban Nusantara. Kelompok kriminal ini bergerak leluasa tanpa dihalangi oleh aparat kemananan TNI dan Polri. Masih banyak luka-luka serius dan ringan yang dialami oleh orang asli Papua.

Apakah aparat kepolisian Indonesia sudah menangkap para pelaku kriminal ini? Kalau sudah, kapan ditangkap? Siapa-siapa pelakunya pembunuhan? Dimana ditahan para penjahat ini? Dimana proses peradilan dilaksanakan?

Diskriminasi RASIAL dan KETIDAKADILAN sebagai jantung kejahatan Negara Republik Indonesia berjalan telanjang tergambar jelas dengan penangkapan (1) Bucthar Tabuni (Deklarator dan Wakil Ketua II ULMWP)– (2) Agus Kossay (Ketua Umum KNPB)–(3) Steven Itlay (Ketua KNPB Timika)– (4) Alex Gobay (Presiden
Badan Eksekutif Mahasiswa USTJ)–(5) Fery Gombo (Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNCEN) — (6) Irwanus Uropmabin (Mahasiswa), dan (7). Hengky Hilapok (Mahasiswa) dan (8) Basoka Logo (Eksekutif ULMWP).

RASISME dan KETIDAKADILAN juga terlihat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dijadikan mitra perundindan damai dengan pemerintah Indonesia dimedia pihak netral di Helsinki di Firland pada 2015. Sementara pemerintah Indonesia menempatkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disudutkan dengan sebutan kelompok radikal.

RASISME dan KETIDAKADILAN dari penguasa pemerintah Republik Indonesia juga terbukti dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diberikan kesempatan untuk membentuk Partai Politik Lokal dan Kibarkan Bendera GAM. Sebaliknya, selama 19 tahun perjalanan pelaksanaan perintah undang-undang Negara nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Negara Republik Indonesia menolak semua draft PERDASUS tentang Orang Asli Papua, Perdasus tentang Partai Politik Lokal, dan Partai Rekruitmen Politik.

RASISME dan KETIDAKADILAN juga terbukti dalam penerimaan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). IPDN yang berlokasi Bumi Perkemahan Waena 99,9% dikuasai oleh orang-orang pendatang. Amanat undang-undang Otsus 2001 tentang perlindungan (protection), keberpihakan (affirmative), pemberdayaan (empowering), pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua (recognition) gagal total.

RASISME DAN KETIDAKADILAN juga terbukti dalam perekrutan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Indonesia. Alasan lama yang digunakan adalah kesehatan dan juga tinggi badan. Kenyataannya banyak anggota TNI dan Polri yang berbadan tidak tinggi. Pada bulan Maret 2020, ada anggota polisi datang ke kantor Pusat Gereja Baptis West Papua, dan saya pernah sampaikan:”Anda pendek begini anggota polisi?”

Komandan polisi dan anggotanya yang datang dan mendengar itu, mereka berfikir itu hanya bahasa biasa-biasa saja. Tetapi, sesungguhnya itu sindirian keras saya kepada penguasa Indonesia yang berwatak RASIS dan tidak adil ini. RASISME dan KETIDAKADILAN sudah berjalan telanjang di Papua selama 59 tahun sejak 1961-2020. Contohnya di depan mata dan hidung kita ada anggota polisi yang tidak tinggi tapi pendek.

Diskriminasi RASIAL dan KETIDAKADILAN terbukti dengan dibungkamnya ruang kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara di depan umum bagi rakyat dan masyarakat Papua, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Bahkan pemimpin KNPB, Mako Tabuni tewas ditangan Densus 88 pada 14 Juni 2012 di Perumnas 3 Waena, Jayapura.

Prof. Dr. Richard Chauvel dari Universitas Melbourne pada 6 September 2019 dalam diskusi dengan FISIP UGM bertopik Papua dan Kebangsaan mengatakan: ” Ungkapan RASISME terhadap orang Papua telah mempersatukan dan memperkuat orang Papua dimana saja dan dalam posisi apa saja. Seluruh rakyat Indonesia bersuara tidak setuju Papua Merdeka lepas dari Indonesia. Tetapi, sikap dan narasi-narasi seperti rasisme di Malang dan Surabaya sudah menunjukkan bahwa orang Papua bukan bagian dari rakyat Indonesia. Dampak negatif jangka panjang sangat membahayakan masa depan Indonesia. Orang Papua mengatakan: ‘Kami bangsa monyet, jangan paksakan kami kibarkan bendera merah putih. Pendekatan infrastruktur dan pendekatan militer bukan solusi masalah Papua.”

Cypri J.P. & John Djonga dalam buku PARADOKS PAPUA: Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak Atas Pembangunan dan Kegagalan Kebijakan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom dengan menditail merekam kegagalan Otonomi Khusus 2001.

” Otonomi Khusus (Otsus) sebenarnya dapat merintis jalan keluar untuk berbagai persoalan itu. Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan baru bagi pembangunan, sekaligus penyelesaian untuk berbagai persoalan di Papua. Namun, implementasinya, yang kini penuh masalah. Akibatnya, sampai kini akar masalah rakyat Papua belum tertangani.” (hal.xi). “…Ketidakadilan terhadap orang Asli Papua sudah parah dan sistematis. …Kebijakan afirmatif juga masih terbatas retorika;…mesin ketidakadilan dan marginalisasi itu terus bekerja menambah penderitaan orang Asli Papua” ( 2011:hal.xxv).

5. Gizi buruk

Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hilal Elver, menyebut kasus gizi buruk yang menimpa suku pedalaman Asmat di Papuasebagai insiden tragis.

“Saya ingin menarik perhatian Anda semua pada sebuah insiden yang sangat tragis. Dalam beberapa bulan terakhir, 72 anak meninggal di Kabupaten Asmat, Papua–66 anak meninggal akibat campak dan 6 lainnya akibat gizi buruk,” (Sumber CNN Jakarta, Rabu (18/4/2018).

“Karena ini memalukan bagi sebuah negara yang punya perkembangan ekonomi yang baik dan sumber daya yang melimpah, tetapi masih ada warganya yang mengalami gizi buruk.”

Gizi buruk dan kematian orang asli Papua ini bertolak belakang janji palsu pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pepera 1969 Annex 1 yang dilaporkan perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz dari Bolivia dan Annex II laporan dalam versi pemerintah Indonesia sangat bertolak belakang dengan laporan Annex 1. Menteri Dalam Negeri RI Amir Machmud pada pelaksanaan Pepera 14 Juli 1969 di Merauke dihadapan peserta Anggota Musyawarah Pepera menyampaikan janji bohong. “…pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk KESEJAHTERAAN rakyat Irian Barat, oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Indonesia.”

Tetapi, melihat realitas dalam perjalanan 51 tahun sejak 1969 sampai 2020, termasuk dalam Otonomi Khusus 2001 sangat paradoks dengan kata-kata indah itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan dan malapetaka, penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan dan tulang belulang yang berserakkan yang dialami rakyat Papua di atas Tanah mereka sendiri.

6. Martabat Orang Asli Papua tidak bisa diukur dengan nilai uang

Penguasa Negara Republik Indonesia yang rasis selalu melihat orang asli Papua dari nilai uang. Penguasa Indonesia mengatakan dalam Otonomi Khusus 2001 banyak uang. Dan penggunaan dana Otonomi Khusus harus diaudit atau diperiksa. Tetapi, jarang bahkan “nol” penguasa Indonesia secara terbuka mengutuk kekerasan Negara (pelakunya TNI-Polri) terhadap orang Asli Papua dan meminta para pelaku kejahatan kemanusiaan itu ditangkap, diadili dan dihukum demi rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga orang asli Papua.

Penguasa Indonesia yang berwatak RASISME keliru dalam menilai dan melihat orang asli Papua. Orang Asli Papua mampu dan sanggup hidup tanpa uang Otonomi Khusus dan juga tanpa Indonesia. Karena, sebelum Indonesia menduduki dan menjajah orang asli Papua, bangsa Papua pernah hidup berdaulat di atas Tanah leluhurnya, karena OAP pemilik Tanah Papua.

Dalam implementasi Otonomi Khusus 2001, penduduk orang asli Papua mengalami banyak penderitaan dan kematian ditangan pemerintah Indonesia melalui kekuatan TNI-Polri yang selalu anggap diri manusia superior.

Dari gambaran singkat kegagalan Otsus membuktikan bahwa amanat undang-undang Otsus 2001 tentang perlindungan (protection), keberpihakan (affirmative), pemberdayaan (empowering), pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua (recognition) terhadap Penduduk Asli Papua gagal total.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno memberikan kesimpulan dengan benar dan tepat: “…Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia….Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” “…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (2015 : 255, 257).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan 4 pokok masalah Papua sebagai hasil dari RASISME dan KETIDAKADILAN. Karena RASISME dan KETIDAKADILAN adalah jantungnya persoalan Papua. Empat akar masalah itu sebagai berikut:

(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

7. Kesimpulan/solusi

1. Seluruh rakyat Papua dari Sorong-Merauke menyatakan: “Otonomi Khusus 2001 sudah almarhum.” Dan “Tolak Otonomi Khusus Jilid II.” Karena itu, rakyat Papua menuntut referendum, pengakuan kedaulatan 1 Desember 1961, mengakui petisi rakyat Papua 1.8 juta suara atau kembalikan persoalan Papua ke mekanisme PBB.

2. Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam perss release pada 6 Juli 2020 menyatakan: “Otonomi Khusus 2001 sudah mati.” Karena itu, Dewan Gereja Papua (WPCC) mendesak pemerintah Republik Indonesia mengadakan perundingan damai dan setara dengan ULMWP tanpa syarat dimediasi pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan 4 akar persoalan yang sudah dirumuskan LIPI. Perundingan damai seperti contoh Indonesia berunding dengan GAM-Aceh di Helsinki, Firland pada 15 Agustus 2005.

Selamat Membaca. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 12 Juli 2020.

Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
__________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here