POSKO EXODUS NDUGA: “KRITIK ITU BUKAN MAKAR, HUKUM INDONESIA JANGAN RASIS”

0
319
Foto: Mahasiswa Exodus Nduga, Papua

JAYAPURA, MAJALAHWEKONEWS-POSKO EXODUS NDUGA – “KRITIK ITU BUKAN MAKAR, HUKUM INDONESIA JANGAN RASIS”

Rasisme Surabaya 2019 telah mengakibatkan banyak Tahanan Politik (TAPOL) Papua dimana-mana. Namun respon masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya malah melakukan aksi protes dimana-mana pula. Hal ini karena jelas-jelas terlihat adanya bentuk kriminalisasi pasal makar terhadap para TAPOL Papua tersebut tanpa bukti apa pun.

Mengapa demikian ? Mari kita tinjau beberapa tanggapan yang rasional sesuai akses demokrasi yang semestinya didapatkan oleh TAPOL Papua.

Misalnya salah satu Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengaku heran dengan langkah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menahan tujuh orang sebagai tahanan politik yang saat ini menjalani proses hukum di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tujuh tahanan politik itu adalah mahasiswa dan aktivis Papua yang menggelar aksi demontrasi menentang rasialisme pada 2019 lalu.

Rachland menjelaskan, tahanan politik atau prisoner of conscience adalah warga yang dibui karena perbedaan pandangan dengan pemerintah. Tapol sudah dihapus pada 1998 saat BJ Habibie menjadi pemimpin. Namun dia mengaku heran karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memulai lagi atau menghidupkan kembali tapol itu.

Sedangkan salah satu Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Feri Amsari menilai keputusan Jaksa Penuntut Umum menuntut eks Ketua BEM Universitas Cenderawasih, Ferry Kombo, 10 tahun penjara sangat berlebihan. Ferry Kombo didakwa dengan pasal makar dalam aksi rasa di Kota Jayapura, Papua pada Agustus 2019 lalu.

Bagi Feri, “Berlebihan. Masa makar? ada-ada saja. Apa sih kekuatan ketua BEM menjatuhkan pemerintahan yang sah?” Feri menilai tindakan Ferry Kombo merupakan wujud dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setiap warga bisa menyuarakan aspirasinya di depan umum, termasuk mengkiritik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Ferry Kombo (eks Ketua BEM UNCEN) yang sebelumnya didakwa pasal makar dengan tuntutan 10 tahun penjara. Hal itu membuat Ferry tidak terima dan mengutarakan pendapatnya dalam video yang diunggah pengacara hak asasi manusia (HAM), Veronica Koman, melalui akun Twitter pribadinya.

Katanya, “Kalau betul apa yang kami perbuat lalu dituntut seperti itu kami terima, tapi ini betul-betul tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan pada saat demo juga maupun dalam persidangan,” ujar Ferry dalam video itu. Ferry meminta dukungan, terutama kepada para mahasiswa untuk menyuarakan pembebasan para terdakwa. “Agar pada saat keputusan vonis nanti kami bebas, kami mohon dukungan.”

Melihat adanya ketidakadilan hukum bagi para TAPOL Papua dimana-mana, malah semakin meningkat aksi-aksi solidaritas rakyat Indonesia, Dewan Gereja, Mahasiswa, maupun masyarakat Internasional kepada Pemerintah Indonesia yang meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera bebaskan seluruh TAPOL Papua selaku korban RASISME 2019 tanpa syarat, karena mereka bukan pelaku Rasisme Surabaya 2019. TAPOL Papua murni kriminalisasi pasal makar.

Dari setiap kritikan dan pandangan yang mengencam adanya proses peradilan hukum bagi TAPOL Papua, kami “Posko Exodus Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia” pun menganggap bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan Negara terhadap Orang Asli Papua.

Karena kami pikir setiap kritik tidak bisa dimaknai makar, ini berlebihan. Karena kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah kebebasan seseorang menyampaikan pendapat dan pikirannya. Itu dijamin UUD 1945. Di Indonesia ini, diamana-mana Masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran, malah tidak ada dituntut makar sedikit pun.

Bagi kami, penegak hukum harus mengambil keputusan sesuai aturan yang tertera dalam UUD 45. “Itu berarti, pada dasarnya hukum dilindungi dan dijamin UUD 1945. Jika ada tindakan mengabaikan perlindungan konstitusi semerti ini, maka itu adalah perlawanan terhadap UUD 1945 itu sendiri.”

Kami pun menilai bahwa proses hukum terhadap seluruh TAPOL Papua sama sekali tidak memenuhi unsur keadilan. Tuntutan yang diberikan kepada mereka juga memperlihatkan kesenjangan perlakuan aparat penegak hukum. Kesenjangan itu mengarah pada bias rasial, sebab seluruh TAPOL Papua murni korban RASIS yang sedang melakukan aksi anti RASISME, yang kemudian ditangkap dan dikriminaliasi pasal makar.

Menilai hal ini, kesimpulan kami pada tindakan Negara lewat alat konstitusinya, yakni aparat keamanan yang telah melakukan penangkapan dan melakukan kriminaliasi pasal makar adalah bentuk ketidakadilan Negara terhadap Orang Asli Papua. Karena “KRITIK (ANTI RASISME) ITU BUKAN MAKAR, JADI HUKUM INDONESIA JANGAN RASIS”

Jayapura, 22 Juni 2020

YERRI T.
(Ketua Posko Exodus Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia)

________________
#ExodusPapua2019 🌻😇✊✊✊
#Papuanlivermaters #savesolidaritas
#Bebaskantapolpapua #Panjangumurperlawanan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here