Semprotan water canon Satgas Covid-19 tewaskan warga, Papua butuh payung hukum pembatasan sosial

0
400
Foto korban tewas

JAYAPURA, MAJALAHWEKO-Seorang warga Hamadi, Jayapura, Papua diduga meninggal dunia karena semprotan water cacon milik Kepolisian Daerah Papua saat melintas di Jalan Amphibi. Korban meninggal setelah terpelanting membentur tembok akbat semprotan water canon. 

Berikut Kronologisnya dari warga sekitar Jalan Amphibi, Senin (25/5/2020) pada pukul 17.35 WP mobil patroli PAM Sekat Pembatasan Wilayah yang bertugas di sekitar Pantai Hamadi melaporkan adanya sekelompok orang di depan sebuah restoran, tepat ditanjakan Angkatan Laut, Hamadi yang masih berkumpul meski waktu telah melewati jam pembatasan, yakni pukul 14.00

Laporan ini direspon oleh Satgas Covid-19 Provinsi Papua. Menggunakan Water Conon Polda Papua Satgas Covid-19 menuju jalan Amphibi. Sekelompok orang yang dilaporkan tersebut masih berada di depan restoran. Diduga mereka sedang dalam pengaruh minuman keras. Satgas Covid-19 memerintahkan sekelompok orang ini agar segera membubarkan diri. Karena perintah ini tidak direspon, mobil water canon menyemprotkan air ke arah sekelompok orang ini. Akibat semprotan tersebut, seorang bernama Justinus Silas Dimara terplanting dan mengalami pendarahan.

Korban sempat dibawa ke RSAL dr. Soedibjo Sardadi yang letaknya tak begitu jauh dari lokasi kejadian untuk pemeriksaan. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Belum begitu jelas, apakah korban meninggal di tempat kejadian atau setelah dibawa ke rumah sakit.

“Jenazah korban diantara ke rumah duka sekitar pukul 18.30,” kata seorang warga Kompleks Hanurata, dimana korban juga tinggal.

Pihak kepolisian belum memberikan keterangan mengenai insiden ini. Namun Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Gustav Urbinas, Selasa (26/5/2020) pagi tampak datang ke rumah duka yang berada di Kompleks Hanurata, Hamadi.

Insiden ini menurut Emanuel Gobay, Direktur Lembaga Bantuah Hukum (LBH) Papua menambah daftar kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam masa pandemi Covid-19

“Kasus kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil dimasa pandemi Covid-18 terus terjadi. Padahal sampai saat ini kota Jayapura belum resmi ditetapkan PSBB oleh Mentri Kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan PSBB,” kata gobay.

Gobay menegaskan harus ada payung hukum yang jelas dan kuat dalam pembatasan sosial di Provinsi Papua ini. Meski demikian, ia berharap pada prakteknya tidak menjadi legitimasi tindakan kekerasan petugas terhadap masyarakat sipil. Tutupnya. (Pianus) sebagaimana terlansir dari Jubi.ac.id

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here