Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom, SE, M.Si Dinilai Memecah Belah Masyarakat

0
571
Girmin Wenda, SE, M.Si, Anggota DPRD terpilih periode 2020 – 2024 , Ketika Berbicara dengan Kodim 1702 Jayawijaya di Lanny Jaya. (Foto: Dok)

MAJALAHWEKO, – Anggota DPRD terpilih periode 2020 – 2024, Girmin Wenda,SE,M.Si menilai, kebijakan Saudara Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, SE. M.Si., yang perintahkan Dadim 1702 Jayawijaya mengukur Tanah untuk membangun Kodim Distrik Mokoni Kampung Popome merupakan memicu suatu konflik Horizontal baru antara pro dan kontra.

Dalam hal ini, ahli waris tanah adat/ hak ulayat tersebut, karena persoalan menyerahkan Tanah untuk Membangun sebuah Kodim adalah sepihak dan tidak Bersatu dari ahli waris tanah adat.

Oleh sebab itu, saya menyampaikan dengan tegas bahwa saudara Markus Tabuni, S.Th., Kepada Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, jangan menghindar dari masalah, tetapi melibatkan Tokoh Gereja, Tokoh Pemuda, Tokoh Pemerintah dan Intelektual Distrik Mokoni, dengan demikian menghadirkan kedua belah pihak, yang punya ahli waris tanah adat, untuk mempersatukan pendapat dan menemukan sebuah solusi. Hasil kesepakatan itu disampaikan kepada saudara Bupati Lanny Jaya, Saudara Kapolres Lanny Jaya, Dadim 1702 Jayawijaya dan juga DPRD Kabupaten Lanny Jaya.

Dalam hal apakah?MENERIMA atau MENOLAK. Itulah yang paling penting bagi saya. Karena subtansi persoalan sesungguhnya tentang hak ulayat/ ahli waris tanah adat, belum bersatu. Namun pada tanggal, 18 Maret tahun 2020. Saudara Bupati Lanny Jaya perintahkan kepada Dadim 1702 dengan rombongan untuk mengukur Tanah membangun Kodim.

Saya menilai bahwa kebijakan ini memecah belah masyarakat untuk menimbulkan persoalan baru antara pro dan kontra masyarakat setempat. Karena kekhawatiran saya, belum ada persetujuan dari ahli waris tanah, antara pro dan kontra namun mendirikan sebuah Kodim kemudian kedua belah pihak memunculkan konflik secara Horizontal!

Pertanyaannya adalah kita mempersalahkan siapa? Apakah Pemerintah? Ahli waris tanah? TNI/POLRI? atau kita mempersalahkan DPRD? Karena persoalan ini secara Obyektif, siapa sebenarnya yang punya ahli waris tanah itu? Apakah pihak Menerima KODIM? Apakah pihak Penolakan untuk bangun KODIM? Atau kedua-duanya? Persoalan ini belum jelas dengan baik sampai hari. Sebab itu, saya secara pribadi mewakili Rakyat Distrik Mokoni dan selaku Anggota DPRD baru terpilih dari Distrik Mokoni, tidak ada memihak sama sekali kepada saudara Bupati Lanny Jaya, TNI/ POLRI Pihak penolakan bahkan juga pihak menerima tetapi saya lebih setuju kedua belah pihak adakan musyawarah bersama menjadikan suatu persepsi dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Lanny jaya, Kapolres Kabupaten Lanny Jaya, DPRD Kabupaten Lanny Jaya dan Dadim 1702 Jayawijaya. Langkah ini yang harus dilakukan bagi pemerintah Distrik.

Pewarta: Nuken/MW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here