Kunjungan Petinggi Negara Indonesia Mengecewakan Bagi Pengungsi Nduga

0
426
Pertemuan dengan pengungsi dari 31 Distrik yang ada di kota Kabupaten Nduga Distrik Kenyam, Direktur Eksekutif Yayasan keadilan dan Keutuhan manusia papua, juga menjelaskan kepada pengungsi terkait kunjungan itu pada tanggal 27 Februari 2020.

MAJALAHWEKO, WAMENA – Rencana kunjungan, sebelumnya Ketua MPR, Ketua DPRRI, Ketua DPDRI, telah merencanakan akan melakukan kunjungan perjalanan ke Papua dan ke Wamena hendak mengunjungi Pegungsi masyarakat Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

Namun rencana itu tidak jadi, karena pemerintah pusat mendapat laporan sepihak dari Polda Papua yang mengatakan pengungsi di Wamena tidak ada, memang ada tetàpi mereka berbaur di rumah-rumah keluarga masyarakat Nduga yang ada di Wamena. Sehingga rencana kunjungan itu dibatalkan pada akhirnya tidak jadi melakukan kunjungan ke pengungsi Nduga.

Kunjungan petinggi Negara Rebuplik Insonesia yang datang, pada 2 Maret 2020, ke Kabupaten Jayawijaya, hanya untuk melihat dan memantau langsung Kegiatan Kementrian PUPR, pembangunan Ruko-ruko yang sedang dibangun di Wamena.

Rencana kunjungan resmi yang sudah diangendakan oleh Petinggi Negara sebelumnya hendak menemui pengungsi yang ada di Kabupaten jayawijaya, yang berkobar-kobar di media nasional itu, tidak memberikan harapan yang sesungguhnya bagi pegungsi masyarakat Nduga, dari 31 Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

Sangat sedih sikap Pemimpin Negara Indonesia, yang telah menerima laporan sepihak, hanya dari Polda Papua, sehingga rencana kunjungan ke pegungsi telah dibatalkan.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ( HUMAN RIGHTS DEFENDER ) Theo Hesegem, mempertanyakan kepada Presiden Rebuplik Indonesia Joko Widodo, Bahwa kalau memang masyarakat Nduga bukan bagian dari Indonesia pemerintah pusat atau Presiden jujur mengatakan dan mengakui bahwa masyarakat Nduga bukan bagian dari warga Negara Indonesia, kami menunggu pertanyaan itu ? Sekalipun sulit untuk menjawab.

Menurut Theo yang memiliki Kartu ARDICARD Human Rights Defender Internasional yang tinggal di Wamena itu mengatakan pemerintah Indonesia telah melakukan pembohongan Publik terhadap masyarakat Nasional dan Internasional, lebih khusus lagi bagi masyarakat pengungsi dari Kabupaten Nduga, sebagai Warga Negaranya. Karena rencana kunjungan itu telah berkobar-kobar di media masa bahwa DPRRI, MPRRI, DPDRI akan melakukan kunjungan ke pegungsi.

Pemerintah Indonesia mengunakan standar Pengungsi, bahwa pengungsi harus mengunakan tenda darurat dan tinggal dibawah tenda. Tetapi kalau tinggal di rumah keluarga menandakan bahwa itu bukan pegungsi, itulah sebabnya Pemerintah Pusat tidak mau mengunjungi pengungsi.

Tetapi Pemerintah Indonesia, pelu sadar bahwa, masyarakat dari 31 Distrik dari Kabupaten Nduga, semuanya mengungsi di daerah orang lain, sejak terjadi operasi Militer pada tanggal 4 Desember 2018, disana tidak ada masyarakat sama sekali.

Menurut Hesegem pemerintah Pusat mestinya harus bijak melihat kondisi ini, kalau kita bilang pengungsi tidak ada apa bila, masyarakat sudah menempati di 31 Distrik itu, sementara dari 31 Distrik yang dimaksud belum ada masyarakat yang ada di sana.

Karena operasi meliter masih terus berlangsung, kini sampai hari ini pegungsi masih ada dibeberapa Kabupaten. Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Timika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Kabupaten Kenyam, Distrik Paroh Kabupaten Nduga

Menurut saya Pemerintah Indonesia yang sebelumnya akan melakukan kunjungan dan kemudian batal di kunjungi adalah penyangkalan Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Nduga sebagai Warga Negaranya, dan pernyataan itu resmi. oleh sebab itu pemerintah Pusat harus dengan jujur mengatakan masyarakat Nduga bagian dari Indonesia atau bukan bagian dari Indonesia.

Menurut kaca mata kemanusiaan Pemerintah punya kewajiban, untuk perhatikan pegungsi masyarakat Nduga, saya melihat selama ini terjadi proses pembiaran terhadap Warga Negaranya. Karena pemerintah tidak pernah melakukan kunjungan dan perhatikan terhadap pengungsi secara resmi sejak ketika operasi berlangsung.

Sepengetahuan saya Kunjungan dilakukan oleh Kementrian Sosial, namun pada saat itu terjadi penolakan, karena sebelum melakukan kunjungan kepada pengungsi pertemuan dilakukan di kodim 1702 Jayawijaya.

Secara budaya perang suku, sangat ketat pengungsi tidak mau menerima bantuan dari tangan musuh. Karena perang sedang berlangsung.

Pada tanggal 23 Februari 2020, pengungsi telah melakukan pertemuan di Gereja Weneroma, bahwa pengungsi akan menerima rencana kunjungan itu dan akan menerima bantuan yang akan diberikan kepada pengungsi. Namun batal tidak mengunjungi.

Sehingga pada 1 Maret 2020, pengungsi telah sepakat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengungsi tidak akan menerima Bantuan dari Pemerintah pusat, karena terjadi penyangkalan terhadap masyarakat pegungsi Nduga sebagai warga negara, sedangkan pengungsi sudah siap menerima kedatangan petinggi negara Indonesia, yang berkobar-kobar di media itu

2. Kami pengungsi telah sepakat, apa bila pegungsi diundang ke Jakarta, untuk melakukan pertemuan dusana tidak akan pergi

3. Menurut kami ada kunjungan atau tidak ada kunjungan tidak akan membawah keuntungan, bagi masyarakat pengungsi dan pada umumnya masyarakat Nduga. oleh sebab itu, Kami akan melakukan acara pengucapan syukur, terkait nama-nama korban yang sudah kami diserahkan kepada Pelapor khusus penembakan kilat dan pelapor khusus pembela Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jeneva Swis, dan data yang kami serahkan kepada Presiden Rebuplik Indonesia.melalui Kantor Sekertariat Kepresidenan pada tanggal 17 Januari 2020.

4. Kami akan melakukan Jumpa pers terbuka, terkait kunjungan yang batal dan laporan korban yang sudah kami serahkan ke PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jeneva Swis

5. Kesempatan itu juga akan melakukan ibadah atau doa untuk pegungsi dan doa untuk masyarakat yang meninggal dan ditembak akibat operasi militer.

6. Pengungsi harus bangkit melalui ibadah-ibadah atau KKR, sehinga masyarakat internasional juga mengetahui, sekalipun ada penyangkalan dari pemerintah Indonesia.

____________________
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ( Human Rights Defender)

THEO HESEGEM

Reporter: MW/Nuken

Editor: MW/Pianus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here