Penundaan Pelantikan DPRD Lanny Jaya, dinilai bukan lagi Wewenang KPU

0
229

Yuli Kogoya selaku ketua KPU Lanny Jaya ketika melakukan jumpa pers. Minggu, (5/1/2020) – Jubi/Agus R

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya mengklarifikasi penundaan pelantikan 25 anggota DPRD Lanny Jaya terpilih tanggal 12 Desember 2019. Mpenundaan tersebut bukan dari KPU, melainkan wewnang pemerintah kabupaten Lanny Jaya dalam hal ini Sekretaris Dewan (Sekwan).

Hal tersebut dikatakan Yuli Kogoya selaku ketua KPU Lanny Jaya ketika melakukan jumpa pers di salah satu kafe di Abepura, Kota Jayapura , Minggu, (5/1/2020).

Pelantikan 25 anggota terpilih DPRD Lanny Jaya yang direncanakan bulan Desember tersebut , menurutnya ditunda tanpa alasan yang jelas dari pemerintah kabupaten Lanny Jaya.

“Soal alasan penundaan penetapan tersebut bukan lagi wewenang KPU, melainkan Sekwan Lanny Jaya. Semua tahapan sudah berjalan baik,” kata Yuli.

Ia menambahkan kewenangan KPU Lanny Jaya, hanya sebatas menyerahkan 25 anggotta DPRD terpilih 2019 kepada Pemda kabupaten Lanny Jaya pada 2 November 2019. Tahapan selanjutnya menurut dia bukan wewenang penyelenggara KPU lagi.

“Pemerintah Lanny Jaya harus memberikan alasan terkait penundaan pelantikan tersebut,” katanya.

“KPU juga berharap proses pelantikan anggota DPRD terpilih ini dapat berjalan cepat agar tidak terjadi kekosongan di parlemen dan aturannya pelantikan harus dilakukan cepat,” tegasnya.

Pihaknya berharap, apabila ada penundaan pelantikan, Pemda perlu menyampaikan alasan kepada publik supaya publik, agar tidak simpang siur lagi.

“Saya berharap pemerintah daerah itu menyampaikan alasannya kepada Pemda supaya publik tidak mendapat informasi yang salah sehingga berkembang di kalangan masyarakat sehingga bisa bertolak belakang,” katanya.

Belum diperoleh konfirmasi dari sekretariat DPRD maupun Pemda mengenai hal ini.

Sementara itu, Terius Yigibalom anggota DPRD Lanny Jaya terpilih mengatakan terkait proses penundaan pelantikan, tidak perlu saling menyalahkan. Menurutnya, letak kesalahannya ada pada anggota DPRD terpilih yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Anggota terpilih sedang mengurus LHKPN di Jakarta sehingga terjadi keterlambatan dalam pelantikan. Sehingga saat ini kami hanya menunggu SK pelantikan dan dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan,” katanya. (*)

_______________
Sumber: jubi

Editor: Pianus/MW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here