Perusahan Milik Non OAL yang Beroperasi di Wilayah Pemerintahan Lanny Jaya wajib  memperhatikan hak-hak Dasar Masyarakat Adat

0
522

Foto Ketua KAAP Lanny jaya Feredi Ginia Tabuni, ST

MAJALAHWEKO, JAYAPURA- Ketua KAPP Lanny Jaya, Fredi Tabuni Meminta pihak ketiga atau Perusahaan besar milik yang bukan Orang Asli Lanny (OAL) yang sedang beroperasi kerjakan proyek pembangunan jalan maupun jembatan harus terlebih dahulu memperhatikan hak_hak dasar masyarakat adat setempat. Hal ini disampaikan di tiom (10/1/2020) Kepada awak media

“Jadi tidak hanya yang kerja proyek pembangunan jalan dan jembatan tetapi juga Perusahaan yang sedang bergerak lama mengambil material di Indawa dan perusahaan besar yang mengolah batu ciping di Indugu” tuturnya

KAPP Lanny Jaya menilai selama ini tidak berdampak positif bagi masyarakat hak pemilik ulayat.

“Kami lihat ada banyak dampak negatif yg ada disana dan itu terus terjadi pembiaran oleh pemerintah Kab. Lanny Jaya. Salah Satu nya Perusahaan besar yang sedang mengolah batu ciping di Indugu Distrik Kully Lanny itu tidak seharusnya ada di kawasan pemukiman warga karena sangat merugikan warga yang bermukim di sekitar karena hari_hari menghasilkan evolusi yang berdampak negatif bagi kesehatan warga yang ada di tempat”ungkap Fredi

KAPP sangat berharap kepada Pemda tinjau kembali keberadaan Perusahaan tersebut.

“Dan Saya perlu tegaskan bahwa siapapun yang datang di negeri ini harus wajib hukumnya memperhatikan hak_hak dasar masyarakat adat setempat. ”

Karena Tanah, Hutan, Gunung, lembah, air udara dan batu adalah Milik Masyarakat Adat yang mendiami di negeri ini.

Reporter: Akia Wenda

Editor: Pianus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here