Aktivis Mahasiswa Papua Melihat Papua Kedepan akan Menambah Diskriminasi Terus Menerus

0
240
Rio Gobai

MAJALAHWEKO, (OPINI)  – Penghancuran alam bangsa seluruh tanah Papua tujuh wilayah adat. Secara kepentingan tanpa mengetahui masyarakat adat setempat, semua kebijakan dilakukan negara secara sistematis dan terstruktur.

Kebijakan negara yang fokus pada pembangunan di tanah Papua mengakibatkan Masyarakat asli setempat semakin jauh dan tergusur dari wilayah mereka. Kengatan sosial ini membangunkan hati nurani yang sangat tidak produktif  untuk memperjuangkan sekelompok kolonial.

Ditambah lagi manusia sekelompok memiliki kapasitas berlokal seperti para pejabat Papua minta 7 provinsi.

Ditanah Papua. Masyarakat adat setempat sangat tidak mengetahui dan masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat cukup. Engkau memiliki segalanya kemewaan maka jangan pernah memilih Papua melihat dalam kondisi trauma

Baca Juga: Orang Asli Papua tidak Saling Mendukung Lebih Jahat dari Senjata

Perjuangan orang asli Papua (OAP) masih menambah gejalah kriminal meningkat, dan mengakibatkan kurang maksimalnya kebijakan pemerintah pusat dan kesepakatan elit politik lokal papua yang dilakukan di Papua sini sangat tidak mengenankan hati rakyat papua.

Papua bukan tanah Kosong melihat ketidak adilan dan intervensi pembuat kebijakan dari badan intelijen negara (BIN) kedudukan semua lembaga yang lantas menyulut perlawanan dalam hatinya. Sebelum negara mengakui keberadaan Masyarakat Adat papua, selama itulah keberpihakan dan perjuangan Masyarakat Adat terus globulin,” katanya.

Baca Juga: Jokowi, Berhentilah Menggunakan Papua sebagai Tempat Liburan di Tengah Genosida

Menyadarkannya bahwa gerakan pembelah manusia merupakan ujung tombak penyelamatan lingkungan, sekaligus membebaskan Masyarakat Adat pisahkan dari NKRI itu solusi kehidupan orang Papua mengalami hidup yan sebenarnya dan menghindar segalah kriminalisasi.

Lembaga aktif seperti pembela kemanusiaan melakukan advokasi kasus-kasus konflik agraria yang melibatkan  di tanah Papua secara kolektif. Komitmen terhadap gerakan masyarakat dan kemauannya masyarakat nampak dari peran untuk memulihkan tanah aman dan damai.

Baca Juga: Para Bupati Stop Berdansa Minta Pemekaran Provinsi di atas Penderitaan Rakyat Papua. Evaluasi Dulu Dana Otsus sudah Sejauh Mana Rakyat (OAP) Sejahtera

Aktivis mahasiswa Papua keberpihakan saya di tengah ketidak berpihakan negara. Saya menulis artikel ini agar pejabat Papua melihat secara keseriusan karena saya tidak mau melihat tanahku Papua menjadi pembunuhan pemerkosaan dan akan punah karena wilayah adat masyarakat dan ruang Bergerak diselimuti berbagai kejahatan semakin berkurang dan hilang tegasnya.

Selain itu setelah 7 provinsi dan berlalunya akan menambah terus dan masuknya perusahaan-perusahaan menambah runyam kehidupan Masyarakat Adat setempat melihat secara satu pintu. Akses Masyarakat Adat ke dalam hutan semakin terbatas, sementara kehidupan di komunitas bersumber dari hutan. Efeknya, identitas Masyarakat Adat di komunitas mulai hilang. Secara fisik semakin langka, benda-benda adat sudah banyak hilang dan dimusnahkan, dan yang paling miris aturan-aturan adat, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang diberikan oleh nenek moyang sudah semakin banyak tidak diketahui oleh masyarakat.

Baca Juga: Pemekaran Papua Ditolak, Ini Tanggapan Mendagri

Perjuangan Papua merdeka di tanah Papua, bilang, masih panjang hingga pada penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat serta sampai kepada penetapan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak secara martabat.

Tanah Papua bukan kosong melainkan masyarakat Papua tidak pernah mengalami kondisi yang aman dan damai.

Solusi Papua aman damai dan hidup yang sebenarnya hanya. Satu Kata …merdeka…

 

________________

Penulis: Rio Gobai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here