Surat Protes Terbuka Kedua Kepada Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemekaran Provinsi-Provinsi Boneka Indonesia di Tanahnya Orang Melanesia di West Papua

1
3646
Dr.Socratez S.Yoman, M.A (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua)

PERIHAL: SURAT PROTES TERBUKA KEDUA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMEKARAN PROVINSI-PROVINSI BONEKA INDONESIA DI TANAHNYA ORANG MELANESIA DI WEST PAPUA

Kepada Yang Mulia
Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di JAKARTA

Shalom!

Bapak Presiden yang terhormat, kami tahu dan kami mengerti, bahwa pembentukan
provinsi-provinsi boneka Indonesia di West Papua adalah upaya PENGALIHAN PERSOALAN POKOK/AKAR MASALAH West Papua yang diperjuangkan rakyat Papua selama ini, yaitu:

1. PELANGGARAN BERAT HAM DAN RASISME yang dilakukan Negara selama 50 tahun sejak tahun 1969 yang sudah menjadi perhatian serius dan agenda komunitas internasional.

2. Sebagai siasat politik adu-domba (de vide et impera) dari para penguasa kolonial Indonesia terhadap Penduduk Asli Papua.

3. Sebagai siasat untuk menutupi tragedi dan krisis kemanusiaan akibat kekerasan dan kejahatan Operasi Militer besar-besaran di Nduga atas perintah Presiden Republik Indonesia yang sedang berlangsung sejak Desember 2018 sampai November 2019 yang menyebabkan Penduduk Asli meninggalkan kampung halaman mereka, meninggal karena ditembak mati TNI, meninggal di hutan dan di tempat pengungsian.

4. Menutupi kejahatan Negara terhadap penangkapan tujuh orang dan pemindahan mereka ke Kalimatan, yaitu Alexander Gobay, Ferri Kombo, Agus Kosai, Bucthar Tabuni, Hengki Hilapok, Irwanus Uromabin, Steven Itlai.

5. Menutupi dan menggaburkan penangkapan 41 orang demontran yang menentang RASISME yang ditahan, diproses, diadili dan dihukum di Jayapura. Nama-nama mereka sebagai berikut:
1. Yosan Wenda. 2. Yoni Weya. 3. Aldi Tabuni. 4. Pandra Wenda. 5. Persiapan Kogoya. 6. Yosan Wenda. 7. Dolvius Hisage. 8. Oktovianus Hisage. 9. Elo Hubi. 10. Mikha Asso. 11. Mikhael Hilapok. 12. Imanuel Hubi. 13. Feri Etama. 14. Welem Walilo. 15. Ronald Wandik. 16. Yoli Loho. 17. Agustinus Mohi. 18. Rupinus Tambonop. 19. Jan Piter Saramaja. 20. Jorgen Haibui. 21. Falerio Jaas. 22. Lanti Kawena. 23. Dorti Kawena. 24. Piter Meroje. 25. Yusuf M. 26. Lois Waswoi. 27. Vincen Gogopia. 28. Bendira Tabuni. 29. Pailes Yigibalom. 30. Biko Yalli Kogoya. 31. Abuwa Yikwa. 33. Jimrif Kogoya. 34. Assa Asso. 35. Meya Kamariki. 36. Yosael Gombo. 37. Elimus Bayage. 38. Yandu Kogoya. 39. Alpon Meku. 40. Tenak Wakerkwa. 41. Abraham Dote.

Bapak presiden yang terhormat, pemekaran provinsi-provinsi boneka Indonesia di West Papua, sama seperti contoh, Penguasa kolonial Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1978, Peter W. Botha menjadi Perdana Menteri dan ia menjalankan politik adu-domba dengan memecah belah persatuan rakyat Afrika Selatan dengan mendirikan Negara-negara boneka, yaitu:
1. Negara Boneka Transkei.
2. Negara Boneka Bophutha Tswana.
3. Negara Boneka Venda.
4. Negara Boneka Ciskei.
(Sumber: 16 Pahlawan Perdamaian Yang Paling Berpengaruh: Sutrisno Eddy, 2002, hal. 14).

Baca Juga: Surat Protes Terbuka kepada Pemerintah Republik Indonesia dari Tanah Melanesia

Bapak Presiden yang mulia, dalam konteks Indonesia, penguasa kolonial Indonesia melakukan pemekaran provinsi boneka Papua Selatan, Provinsi boneka Papua Tengah, Provinsi boneka Tabi.

Tiga provinsi boneka dan ditambah dua provinsi yang sudah ada, provinsi Papua berpenduduk 3.322.526 jiwa dan provinsi Papua Barat berpenduduk 1.069.498 jiwa dengan total penduduk 4.392.024 jiwa.

Dari jumlah penduduk ini akan dibagi dalam 5 provinsi sebagai berikut:

1. Papua akan berpenduduk 878.000 jiwa;
2. Papua Barat berpenduduk 878.000 jiwa;
3. Papua Selatan berpenduduk 878.000 jiwa;
4. Papua Tengah berpenduduk 878.000 jiwa;
5. Provinsi Tabi berpenduduk 878.000 jiwa.

Provinsi Papua dan Provinsi Tabi di atas satu tanah, yaitu Tanah Tabi.

Bapak presiden yang mulia, ada keanehan yang luar biasa, yaitu: 1. Jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa. 2. Jawa Tengah 35.557.248 jiwa. 3. Jawa Timur 38.828.061 jiwa. Tetapi, tiga provinsi ini tidak diganggu dan dijaga keutuhannya.

Bapak Presiden yang terhormat, kita tahu dan pelajari ilmu pemerintahan dan politik, tentang kriteria dan syarat untuk pengembangan sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu:
1. Luas wilayah dan letak geografis;
2. Jumlah penduduk;
3. Sumber Daya Manusia (SDM); dan
4. Sumber Daya Alam (SDA).
5. Sumber Dana. (Kalau dalam hal keuangan masih ada hutang pinjaman Luar Negeri, perlu dipikirkan matang supaya kedaulatan Indonesia tidak tergadaikan kepada hutang Luar Negeri.)
6. Ada studi kelayakan dengan proses yang benar dan wajar untuk sebuah provinsi bukan didasarkan pada analisis intelijen. Karena di West Papua dari Sorong-Merauke bukan wilayah perang.

Bapak presiden yang mulia, rakyat dan bangsa West Papua sebagai pihak yang banyak dikorbakan dan dirugikan dengan praktek politik yang RASIS selama 50 tahun sejak tahun 1969, yaitu:

1. Tanah kami dirampas dengan moncong senjata dan diserahkan kepada para Trasmigrasi dari luar Papua. Kami telah kehilangan tanah milik kami sebagai Mama dan Ibu kami untuk selama-lamanya. Kami telah kehilangan sumber hidup dan masa depan keberlangsungan anak cucu kami. Kami sudah tidak punya tanah lagi. Tanah-tanah kami sudah ditangan orang-orang Melayu Indonesia.

2. Di atas Tanah kami, kami dibantai seperti hewan dan binatang dengan pandangan RASIS oleh TNI-Polri selama 50 tahun sejak tahun 1969. Di atas tetesan air mata kami, cucuran darah kami, tulang belulang kami yang berserakkan, dan penderitaan kami, penguasa Indonesia mau membangun provinsi-provinsi boneka Indonesia. Provinsi-provinsi boneka Indonesia tanpa penduduk yang memadai.

Baca Juga: Surat Terbuka dari Presiden Baptis Papua untuk Kapolri Jenderal Pol.Tito Karnavian

3. Hak politik kami dirampas dan kami benar-benar disingkirkan dan dimarjinalkan dari tanah leluhur kami. Ada fakta-fakta anggota DPRD yang didominasi oleh RAS Melayu sebagai berikut:

3.1. Kab Sarmi 20 kursi: Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang.

3.2. Kab Boven Digul 20 kursi: Pendatang 16 orang dan OAP 6 orang

3.3. Kab Asmat 25 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 14 orang

3.4. Kab Mimika 35 kursi: Pendatang 17 orang dan OAP 18 orang

3.5. Kab Fakfak 20 kursi: Pendatang 12 orang dan OAP 8 orang.

3.6. Kab Raja Ampat 20 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 9 orang.

3.7. Kab Sorong 25 kursi: Pendatang 19 orang dan OAP 7 orang.

3.8. Kab Teluk Wondama 25 kursi: Pendatang 14 orang dan OAP 11 orang.

3.9. Kab Merauke 30 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang.

3.10. Kab. Sorong Selatan 20 kursi. Pendatang 17 orang dan OAP 3 orang.

3.11. Kab. Sorong 25 kursi: Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.

3.12. Kota Jayapura 40 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP 13 orang.

3.13. Kab. Keerom 23 kursi. Pendatang 13 orang dan OAP 7 orang.

3. 14 Kab. Jayapura 25 kursi. Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.

Apakah ini bukti penguasa Indonesia membangun, memajukan dan berhasil melindungi hak-hak politik dan hak hidup rakyat dan bangsa West Papua selama 50 tahun sejak tahun 1969?

Bapak presiden yang terhormat, dari perampasan hak politik kami terlihat jelas contoh yang sangat ironis, yaitu Kabupaten Merauke dari 30 kursi, Orang Asli Merauke hanya 3 orang anggota.

Bapak presiden yang mulia, pertanyaan dari hati nurani saya kepada bapak, apakah layak dan sudah merupakan keputusan hati nurani dan ukuran moral bapak untuk memekarkan provinsi boneka Papua Selatan? Untuk siapa provinsi boneka Papua Selatan itu?

Bapak presiden yang terhormat, proses penekaran provinsi boneka Indonesia yang tidak wajar ini semua merupakan kejahatan diskriminasi RASIAL yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam keadaan sadar dengan tujuan menghilangkan ras kulit hitam dan rambut keriting dari atas tanah leluhurnya, kejahatan peminggiran (marjinalisasi) Pendududuk Asli Papua, kejahatan pemusnahan Penduduk Asli Papua (proses genosida) secara sistimatis, terstruktur, masif yang sudah berlangsung selama 50 tahun sejak Pepera 1969.

Baca Juga: Surat Terbuka: Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua untuk Presiden Indonesia

Bapak presiden yang mulia, tentang penghilangan dan pemusnahan ras Melanesia ini sudah dinubuatkan oleh orang tua kami bapak Herman Wayoi, sebagai berikut:

“Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini…”    (Sumber:  Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999).

Wayoi menegaskan pula:

“Secara de facto dan de jure Tanah Papua atau Irian Jaya tidak termasuk wilayah Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, Tanah Papua bukan wilayah Indonesia, melainkan dijadikan daerah perisai/tameng atau bumper bagi Republik Indonesia” ( Yoman: hal. 137-138).

Pemekaran provinsi boneka di West Papua sebagai operasi militer itu sudah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, bahwa pemekaran provinsi boneka ini didasarkan analis intelijen. Ini didukung dengan bukti dokumen-dokumen Negara sangat rahasia sebagai operasi militer sebagai berikut.

Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan LINMAS: Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikadi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Sumber: Nota Dinas. No.578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur (caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No.190/1671/SET/tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri orang Asli Papua.

Adapun data lain:  “Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tertanggal 28 Mei 2003 tentang: ‘Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatisme di Provinsi Papua melalui Pendekatan Politik Keamanan.”

Lembaga-lembaga yang melaksanakan operasi ini ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi, Kepolisian Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Badan Intelijen Stategis (BAIS TNI), KOSTRAD dan KOPASSUS.

Bapak presiden yang mulia, ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu dipikirkan dalam memekarkan provinsi-provinsi boneka Indonesia di Tanah leluhur orang-orang Melanesia yang berkulit, rambut keriting yang sedang dimusnahkan oleh penguasa Indonesia dan TNI-Polri dengan pendekatan rasisme.

Baca Juga: Surat Terbuka: Ungkapan Hati Nurani Seorang Gembala dari Tanah Melanesia, West Papua

1. Siapa yang menduduki gubenur dan wakil guberbur, sekda, Asisten 1, 2, dan 3 serta Kepala Badan, Kepada Dinas, dan Kepala Bidang, Kasubdin?
3. Siapa yang menduduki bupati/walikota, wakil, sekda, asisten 1, 2, dan 3, serta Kepala Badan, Kepala Dinas dan bagian-bagian lainnya?
4. Siapa Kepala Distrik dan lain?
5. Apakah pemerintah akan membangun Markas Kodam, Korem, Kodim, dan Batalyon-batalyon?
5. Apakah pemerintah akan membangun Polda, Polres dan Polsek?
6. Di atas tanah siapa akan dibangun akan dibangun kantor-kantor provinsi boneka Indonesia dan lain-lain? Karena menurut Orang Asli Papua bahwa Tanah itu Mama, Ibu, hidup mereka dan masa depan anak cucu.

Bapak presiden yang mulia, melihat dari jumlah penduduk setiap provinsi hanya 878.000 jiwa, maka pengiriman atau pendropingan orang-orang Melayu Indonesia adalah misi utama penguasa Indonesia dan itu sudah nyata. Jadi, pemekaran provinsi boneka Indonesia hanya untuk orang-orang Melayu Indonesia yang berpenduduk 250 juta jiwa.

Bapak presiden yang terhomat, kami bukan manusia anti sesama manusia, kami sangat menghormati dan menerima siapa saja yang datang di tanah leluhur kami di West Papua dari Sorong-Merauke untuk hidup dan tinggal bersama serta membangun bersama kami di tanah ini, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak layak seperti pemaksaan pemekaran provinsi-provinsi boneka Indonesia didasarkan data analisa intelijen.

Bapak presiden yang mulia, dalam surat terbuka ini juga, saya menyampaikan kutipan ini. “…setiap dusta harus dilawan. Menang atau kalah. Lebih-lebih dusta yang mengandung penindasan.” (Sumber: Mayon Sutrisno: Arus Pusaran Soekarno Roman Zaman Pergerakan, 2001, hal. 369).

“Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin sendiri.” (Wasior, Manokwari, 25 Oktiber 1925, Pdt. Issac Samuel Kijne).

Bapak presiden yang mulia, ada petanyaan yang perlu ditanyakan melaui surat terbuka ini.

1. Kapan pemerintah Republik Indonesia menyelesaikan kasus Wasior berdarah, Abe berdarah, Wamena berdarah, Biak berdarah?

2. Kapan pemerintah Indonesia menangkap dan mengadili penembak 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014?

3. Kapan pemerintah Indonesia menarik seluruh pasukan TNI-Polri yang sedang melakukan operasi militer di Nduga?

4. Kapan pemerintah Republik Indonesia menangkap, mengadili dan menghukum pelaku RASISME di Surabaya 15-17 Agustus 2019 dan Ibu guru di Wamena?

5. Kapan pemerintah Indonesia menangkap, mengadili dan menghukum Barisan Merah Putih, Milisi dan Masyarakat Nusantara yang menikam dan membunuh orang-orang asli Papua bulan September 2019?

6. Kapan pemeritah Republik Indonesia mengundang Komisi HAM PBB berkunjung ke West Papua?

7. Kapan pemerintah Republik Indonesia mengundang wartawan asing mengunjungi West Papua?

8. Apa yang pemerintah Indonesia menyembunyikan di West Papua?

Akhir dari surat ini, disimpulkan bahwa pemekaran provinsi boneka Indonesia hanya sebagai usaha pemerintah Indonesia untuk mengalihkan dan membelokkan AKAR PERSOALAN PAPUA, yaitu: PENGGARAN BERAT HAM DAN RASISME yang sudah menjadi perhatian dan agenda komunitas internasional.

PELANGGARAN BERAT HAM DAN RASISME selama 50 tahun sejak tahun 1969 yang dialami rakyat Papua adalah AGENDA MENDESAK dan UTAMA dalam kampanye-kampanye diberbagai kesempatan di Dalam dan di Luar Negeri.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Gagal Total Menyelesaikan Persoalan Pelanggaran Ham dan Rasisme di Papua karena IR Joko Widodo Berada Dibawah Sayap/Ketiak TNI-POLRI (Presiden Jokowi Powerless)

Doa dan harapan saya supaya surat terbuka ini membuka hati nurani dan mata kita semua untuk melihat manusia Papua secara utuh sebagai manusia gambar dan rupa Allah, tetapi bukan monyet seperti yang dilihat penguasa Indonesia.

Terima kasih.

Ita Wakhu Purom, Sabtu, 2 November 2019

Badan Pelayan Pusat
Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,

Presiden,

Gembala Dr. Socratez S.Yoman

1 KOMENTAR

  1. Separatis di Papua musuh NKRI …claim itu milik bangsa Melanesia adalah mengada ada dan tdk sesuai dengan Keputusan PBB. Tiap Warga NegaraRI wajib mempertahankannya hingga TETES DARAH TERAKHIR dan kita hancurkan gerakan SEPARATIS Papua hingga ke akar akarnya ! Siap selalu untuk membangun , menjaga dan MeMbela NKRI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here