George Saa: Pemekaran DOB di Tanah Papua Memperpanjang Konflik di Tanah Papua

1
736
Foto: George Saa

Septinus George Saa. (Penulis esai pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik)

Saya melihat respon terhadap artikel terdahulu GEORGE SAA: AKAR RUMPUT ORANG PAPUA TIDAK MINTA PEMEKARAN LALU KENAPA NEGARA/ELIT PAPUA MAU PAKSAKAN? saya mendapatkan berbagai macam respon baik positif maupun negatif. Salah satunya adalah siapa saya yang berbicara atas nama akar rumput orang Papua. Disini, saya akan melanjutkan penyampaian pandangan atas nama pribadi dan tidak mewakili golongan tertentu menanggapi giat pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua. Pastinya, saya menyampaikan ini sebagai salah seorang penulis muda Papua yang peduli akan kedamaian di tanah Papua.

Saya sepakat dengan pernyataan Gubenur Provinsi Papua ketika ia menyampaikan pandangannya GUBENUR PAPUA: JANGAN AJAR KAMI, NKRI KAMI PERTAHANKAN “SETENGAH” MATI yang rilis pada 24 Agustus 2019 lewat suarapapua.com. Menurut hemat saya, seorang Lukas Enembe ini paham akar permasalahan konflik di Papua.

Ketika pemerintah pusat mendorong terbentuknya provinsi-provinsi baru di tanah Papua, saya yakin beliau sependapat bahwa upaya pemekaran ini hanya akan menambah polemik dan konflik baru di tanah Papua dimana orang asli Papua tidak akan pernah keluar sebagai pemenang (winner). Kalau menurut saya, pemekaran ini bukan “win-win game” ataupun “zero sum game” bagi orang Papua. Ini justru, menurut saya, adalah “lose-lose” game bagi orang Papua.

Baca Juga: George saa: Akar Rumput Orang Papua tidak Minta Pemekaran lalu Kenapa Negara atau Elit Papua mau Paksakan?

Pertama, saya sepakat, pemekaran ini adalah upaya pemerintah mendorong majunya perekonomian orang Papua lewat stimulan dana pemerintah yang akan di kucurkan kepada DOB yang terbentuk. Ketika saya di wawancari oleh wartawan media nasional, apakah saya setuju pemekaran ini akan mempercepat pembangunan? Saya sepakat, itu jawaban saya, namun, saya juga katakan pemekaran ini juga akan memperpanjang derita dan kemarginalisasian orang Papua di tanahnya sendiri.

Premis sederhana pertama saya, walaupun Indonesia ini negara demokrasi yang melindungi hak-hak pribumi, terlihat jelas Indonesia juga adalah negara kapiltasi. Buktinya? Lihat saja kampanye besar-besaran yang menarik investor masuk Indonesia, lebih khusus Papua, yang menjalankan usaha ekstraksinya. Pertanyaannya, orang asli Papua, yang menjadi bagian dari komunitas indigeneous dunia, yang mungkin sedikit paham tentang arti dari investasi asing/nasional, akan “end up” tergusur. Ketika hal ini terjadi, protes apapun yang dilancarkan akan “ditabrakan” dengan aparat keamanan penjaga NKRI ini.

Korban akan berjatuhan, track-record pelanggaran hak asasi orang Papua akan bertambah dan ini menjadi persoalan baru.

Baca Juga: Surat Protes Terbuka Kedua Kepada Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemekaran Provinsi-Provinsi Boneka Indonesia di Tanahnya Orang Melanesia di West Papua

Kedua, semangat atau ide munculnya pemekaran DOB di tanah Papua ini sebenarnya bukan ide baru. Contohnya, usulan pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya yang sudah bertahun-tahun di dorong. Sayangnya, semangat mendorong lahirnya DOB-DOB baru ini lahir saat adanya resistansi besar-besaran generasi Papua di seluruh Indonesia bahkan dunia. Artinya, semangat president RI yang baru saja meresmikan jembatan merah Youtefa ini lebih bermotif politis dibandingkan keseriusannya mendorong solusi bagi konflik di tanah Papua. Ada 4 akar persoalan di tanah Papua yang sudah di rangkumkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Saya belum mendapatkan adanya satu klausal yang berisikan moratorium pemekaran sebagai salah satu akar persoalan di Papua dan justru sebaliknya telah menjadi dan mendorong terjadinya berbagai persoalan di tanah Papua. Untuk ini, langkah memekarkan tanah Papua menjadi provinsi-provinsi/kabupaten-kabupaten/kota-kota baru bukan SOLUSI. Ini suatu kekeliriuan pemerintah President Jokowi dimana sebagai generasi muda Papua, saya sangat sayangkan.

Ketiga dan terakhir, dalam beberapa rilis berita online, Kemendagri, Pak Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemekaran wilayah Papua yang dimulai dari Provinsi Papua selatan ini didasari oleh data intelejen. Bagi saya sebagai generasi muda Papua, ini suatu penghinaan bagi orang Papua khususnya pemuda/i Papua. Apakah data intejelen yang di maksud ini adalah jaringan aspirasi akar rumput orang Papua yang di kumpul oleh intejelen yang muaranya adalah keinginan provinsi/kabupaten/kota baru di tanah Papua? Saya hanya mau sampaikan kepada bapak: mohon maaf Pak Menteri, data apa yang dimaksudkan dan apakah proses ini bukannya kontra terhadap prosedur pemekaran wilayah? Sebagai mendagri yang pernah bertugas di Papua sebagai Kapolda, harusnya bapak paham bahwa pembangunan infrastruktur maupun pemekaran di tanah Papua ini bukan prioritas solusi untuk persoalan-persoalan di Papua.

Baca Juga: Banyak Kunjungan tetapi tidak Menyentuh dan Menyelesaikan akar Persoalan Papua

Apabila hal ini [baca: pemekaran] tetap di paksakan, saya berpendapat, label negatif “Indonesia negara kolonial” yang selama ini generasi Papua sampaikan lewat demonstrasi terbuka adalah benar. Saya hanya paham negara demokrasi itu negara yang menjaring aspirasi masyarakatnya dan sebagai pemerintah menjalankan mandat rakyat. Di Papua ini ada pemerintahannya. Ada Gubernur, ada Bupati, ada Walikota bahkan ada Kepala Distrik hingga Kepala Kampung.

Upaya memekarkan tanah Papua kalau bukan datang dari hasil penjaringan aspirasi orang asli dan penduduk Papua itu sudah dinamakan pemaksaaan kekuasaan negara kepada manusia-manusia Papua yang sudah hidup di tanahnya ini jauh sebelum lahirnya negara kesatuan republik indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945. Kalau memang Papua ini bukan daerah kolonial atau jajahan, mohon aspirasi penolakan atau penundaan pemekaran wilayah di tanah Papua ini di tangguhkan dan di urungkan niatnya! Pemekaran harus di lakukan lewat penjaringan aspirasi dan konsultasi publik dan bukan hanya karena alasan politis apalagi kalau adanya niat terselebung seperti “memuluskan” investasi-investasi ke tanah Papua.

 

______________

Penulis: Septinus George Saa. (Penulis esai pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here