Anggota DPR Papua Periode 2019-2024 Dilantik, Ini Nama-Nama Mereka

2
2122

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Sebanyak 55 Anggota DPR Papua resmi diambil sumpah janji dan dilantik oleh Kepala Pengadilan Tinggi Papua, Heru Pramono di ruang sidang DPR Papua, Kamis, (31/10).

Namun dalam pelantikan ini, wajah lama masih mendominasi yakni sebanyak 29 orang, sedangkan wajah baru sebanyak 26 orang anggota dewan.

Pelantikan ini berdasarkan SK Mendagri No 161.91-5398 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019, tentang peresmian pemberhentian anggota DPR Papua masa jabatan 2014-2019 Nomor,161.91-5399 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPR Papua masa jabatan 2019-2024 oleh sekretariat dewan.

Baca Juga: Ketua DPR Papua: Hanya Resmikan Proyek Infrastruktur, Jokowi Tak Selesaikan Masalah

Usai pelantikan, DPR Papua menunjuk langsung Johny Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua sementara dari Partai NasDem dan Thomas Sondegau sebagai Wakil Ketua DPR Papua. Sementara dari Partai Demokrat.

Ketika memimpin sidang, Wakil Ketua DPR Papua Sementara Thomas Sondegau dalam sambutannya mengatakan, dengan pengambilan sumpah janji tersebut terhitung sejak itu juga masa tugas anggota DPR Papua 2019-2024 dimulai.

“Kami akan melaksanakan tugas kami sebaik-baiknya ke depan, karena masyarakat telah mempercayakan kami duduk di DPR Papua,” kata Thomas Sondegau.

Baca Juga: DPRD Termuda di Lantik di Keerom, Pemuda di Jayapura Gelar Acara Syukuran Bakar Batu

Thomas Sondegau menyampaikan berterimakasih sebesar-besarnya kepada masyarakat karena telah mempercayakan pihaknya duduk di DPR Papua selama lima tahun ke depan.

“Kami duduk di DPR Papua karena kepercayaan masyarakat. Makanya, kami akan berupaya melaksanakan tugas kami sebaik mungkin,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengharapkan anggota DPR Papua mampu memperjuangkan aspirasi rakyat karena mereka dipilih berdasarkan isu dan kondisi yang berkembang di daerah.

Baca Juga: Polisi Jemur Mahasiswa Papua, DPR Papua: Anak Kami Bukan Ikan Asin!

Klemen Final, Ketika diwawancarai awak media

“Pelantikan ini sesuai surat Mendagri nomor 161.91-5399 tahun 2019. Harus bekerja secara konferenship untuk semua rakyat di Papua,” kata Wagub Klemen Tinal.

Untuk itu, Wagub Klemen Tinal meminta anggota DPR Papua perlu menghindari perbedaan-perbedaan yang tidak perlu, sebab jangan sampai itu merugikan rakyat.

Ia berharap anggota DPR Papua dapat bekerjasama dengan eksekutif dan semua pihak terkait dalam pembangunan Papua lebih baik lagi ke depan.

Baca Juga: Anggota DPR RI tidak Paham dan Keliru Melihat Akar Persoalan West Papua

Berikut ini nama-nama anggota DPR Papua yang dilantik :

Partai Nasdem :

1. Herlin Beatrix Monim. 2. Ance Wanggai 3. Laurenzus Kadepa 4. Kortinus Wanegga 5. Jhoni Banua Rouw 6. Gerson Soma, 7. H. Abu Hanifau 8. Fauzan Nihaya.

Demokrat :

1. Mustakim. 2. Boy Markus Dawir. 3. Benyamin Arisoy. 4. Thomas Sondegau. 5. Yunus Wonda. 6. Hosea Genongga. 7. Tarius Mul. 8. Emus Gwijangge.

PDI Perjuangan :

1. Kristina Luluporo. 2. Mesak Magai. 3. Mega Mansye F Nikijuluw. 4. Arkelas Asso. 5. Herman Yogobi. 6. Edoardus Kaize. 7. Paskalis Letsoin.

PAN :

1. Julianus Rumbairussy. 2. Petrus Pigai. 3. Timiles Yikwa. 4. Feryana Wakerkwa. 5. Yosia Busup. 6. Sinut Busup.

Golkar :

1. Jansen Monim. 2. Tan Wie Long. 3. Ferdinando Bokowi. 4. Fernando A.Y. Tinal. 5. Elly Wonda. 6. Danton Giban.

Gerindra :

1. Yanni SH. 2. Apeniel Sani. 3. Natan Pahabol. 4. Lis Nirigi. 5. Sitti Susanti

PKB :

1. Orgenes Kaway. 2. Amos Edoway. 3. Agus Kogoya.

Partai Berkarya :

1. H. Junaedi Rahim. 2. Deki Nawipa. 3. Elvis Tabuni.

PKS :

1. M. Darwis Massi. 2. Nioluen Kotouki. 3. Kusmanto.

Hanura :

1. Kamasan Yakob Komboy. 2. Fadly Nasrullah. 3. Nikius Bugiangge

Partai Garuda :

1. Alfred Fredy Anouw.

Perindo :

1. Namantus Gwijangge

PPP :

1. Nason Uti.

 

_____________________________

(Resksi/MW).

2 KOMENTAR

  1. Masalah pemekaran bukan hal baru muncul setelah kejadian masalah sekarang tp urusannya sdh makan belasan tahun shg Kita keliru kalau menolak pemekaran tiba2 karena perjuangan ini masyarakat minta bukan baru sekarang lalu pak presiden langsung jawab tidak. proses hal ini memakan waktu belasan tahun silam dan sekarang adanya masalah papua sedikit urgen shg pemerintah pusat menjawab contohnya Pemekaran Prov. papua selatan Papua tengah.kabupaten Grimena,ketembang Puncak Trikora muyu,kota merauke. Dll itu sebenrnya Aspirasi lama sesuai mekanisme kami sudah lalui proses sampai di pusat dan tahun 2014 tgl 19 september. Waktu itu. 21 DOB seluruh indonesia . Sdh mau final atau mau sahkan menjadi Daerah otonom baru namun tunda karena waktu. Itu transisi antara DPR Ri Lama dan Baru dan sisuasi pada saat itu daerah 2 yang belum lolos itu mengamuk.dan Demo besar 2ran di Gedung DPR RI. Maka di tunda dan masuk ke jamanya Pak jokowi dan muncul isilah Moratorium sampai sekarang shg kalau pemerintah pusat berniat baik mau kasih pemekaran tidak papa. Kasih saja Karena. Bagi kami masyarakat kecil itu butuh pelayanan yaitu keterbukaan akses pendidikan kesehatan dll sementara masalah Papua semua daerah. Berdiri sama2 baru bisa terwujud kalau kaya sekarang semakain lama semakin orang. Papua puna shg kita sekarang bicara SDM duluh melalui pemekaran wilayah Kalau. Kita bicara siapkan duluh SDMnya. luas wilayah berapa Jumlah Penduduk . Kita keliru SDM mau siapkan Dana Darimana Apakah Anak Tolikara Bisa di biayai oleh pemda Kab Merauke atau sebaliknya, mahasisiwa Papau Barat Bisa di biayai Oleh Pempro Papua tidak bisakan masing2 tanggung jawab shg abang2 bicara siapkan duluh SDMnya dll ambil dana darimana baru di siapkan SDM dana kami tidak Punya kabupaten ambil. Lalu membiayai …..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here