Pemerintah Indonesia Gagal Total Menyelesaikan Persoalan Pelanggaran Ham dan Rasisme di Papua karena IR Joko Widodo Berada Dibawah Sayap/Ketiak TNI-POLRI (Presiden Jokowi Powerless)

0
608
Dr.Socratez S.Yoman, M.A (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua)

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

1. PENDAHULUAN

Mengapa Presiden Ir. Joko Widodo tidak berdaya (powerless) dan gagal total dalam penyelesaian seluruh kasus pelanggaran berat HAM dan Rasisme di West Papua?

Jawaban dari pertanyaan ini sebagai berikut.

Para pembaca yang mulia, perlu mengetahui dan menyadari, bahwa persoalan kegagalan penyelesaian seluruh kasus pelanggaran HAM atau krisis kemanusiaan dan rasisme di West Papua yang telah berlangsung 50 tahun sejak 1969 ada sebab-sebabnya.

Sekarang ini, secara de jure dan de facto, pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia. Tetapi dalam semua kebijakannya pak Jokowi berada dalam posisi tak berdaya (powerless). Pak Jokowi berada dibawah sayap atau ketiak TNI-Polri, terutama militer. Artinya, kelompok hardliner-lah (kelompok garis keras) yang mengendalikan presiden Ir. Joko Widodo dan seluruh dinamika kebijakan pemerintahan di Indonesia.

Kelompok garis keras atau radikal yang mengawasi presiden bukan saja pada masa pemerintahan Joko Widodo tetapi juga para presiden sebelumnya.

Contohnya, pada 16 Desember 2011, di Cikeas, empat pimpinan Gereja Papua (Pdt. Dr. Benny Giay, Ibu Pdt. Jemima J Krey, S.Th., Pdt. Dr. Marthen Luther Wanma, saya sendiri, dengan Ketua PGI Pdt.Dr. Andreas Iwangu, Pdt. Gultom sekjend PGI, pdt. Dr. Phil Karel Erari mengadakan pertemuan dengan H. Dr. Bambang Susilo Yudhoyono, presiden RI.

Baca Juga: Tetap Berjuang demi Kehormatan Martabat kami Sebagai Sebuah Bangsa

Pada kesempatan ini presiden RI, SBY menyampaikan kepada kami banyak hal penting dan juga positif. Dari semua itu, SBY mengatakan:

“Saudara-saudara, para pemimpin Gereja, saya mempunyai kerinduan dan kemauan yang baik untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM di Papua dengan jalan dialog damai dari hati ke hati. Tetapi, ada hardliner (kelompok garis keras) yang tidak setuju dan menekan saya, bahwa saya tidak boleh selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.”

Pernyataan ini juga didukung dengan informasi yang penulis peroleh dari teman penulis yang kredibel yang dia peroleh informasi dari orang terpercaya pada pertengahan Agustus 2019.

Informasinya sebagai berikut:

“Pak…., sekarang, pak presiden Jokowi dikelilingi oleh orang-orang jahat. Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang anti kebenaran, kemanusiaan dan kedamaian dan kebebasan dan anti demokrasi.”

Dalam keadaan tekanan dari kelompok radikal ini, Presiden Jokowi dengan niat luhur dan juga hati mulia telah memulai membebaskan semua tahanan politik di West Papua.

Pak Joko Widodo juga telah menyatakan pada perayaan Natal bersama rakyat Papua pada 2014 di lapangan Mandala, Jayapura. “Segera menyelesaikan kasus penembakan 4 siswa yang merupakan pelamggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Paniai pada 8 Desember 2014 dan juga untuk membuka akses wartawan asing masuk ke Papua.”

Baca Juga: Papua Krisis Kemanusiaan, Negara tidak Peduli

Perintah presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo sudah tegas dan jelas. Sayangnya, perintah ini digagalkan dan ditiadakan begitu saja. Ini bukan kegagalan pak Jokowi sebagai presiden, tetapi para pelaku kejahatan kemanusiaan selama ini yang menggagalkannya.

Hemat penulis, tidak rahasia umum, yang dikatakan pak SBY bahwa ada hardliner-kelompok garis keras/radikal ialah para jenderal pembunuh, perampok, pencuri, penjarah, pembohong, berwatak rasisme dan kriminal masih bercokol di puncak-puncak pengambil keputusan pemerintahan di Indonesia.

Yang jelas dan pasti: TNI-Polri tidak menghendaki kejahatan, kekejaman dan kekerasan yang dilakukan selama 50 tahun sejak 1969 tidak mau dibuka. Oleh karena itu, tekanan demi tekanan, sandiwara demi sandiwara, rekayasa demi rekayasa yang telah menjadi kesukaan hidup TNI-Polri di Indonesia dalam konteks West Papua tetap dipelihara, dipupuk dan dilestarikan. Presiden Ir. Jokowi benar-benar menjadi
bulan-bulanan dari kepentingan TNI-Polri.

Perlu diketahui bahwa kunjungan-kunjungan presiden Ir. Joko Widodo ke West Papua itu diatur dan dirancang oleh TNI-Polri bukan kemauan dari pak Jokowi.

Apa tujuan TNI-Polri mengatur jadwal kunjungan presiden Jokowi ke West Papua berkali-kali? Ada agenda utama Negara/pemerintah Indonesia yang didukung TNI-Polri, yaitu upaya sistematis untuk Pengalihan persoalan pelanggaran berat HAM/krisis kemanusiaan yang merupakan kejahatan Negara yang dilakukan TNI-Polri selama 50 tahun sejak tahun 1969 yang sudah menjadi agenda dan tekanan komunitas internasional itu supaya tidak terbongkar.

Baca Juga: Sering ke Papua, Jokowi tak Selesaikan Masalah

Upaya/usaha pengalihan yang dilancarkan pemerintah dan TNI-Polri sebagai berikut:

1.1. TNI-Polri dengan ketat mengatur dan juga menekan presiden Jokowi terus-menerus mengunjungi West Papua supaya memperlihatkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia serius mengurus rakyat West Papua. Tetapi, sayang, itu kita tahu hanya pura-pura untuk mengelabui kita semua tanpa menyentuh akar persoalan yang dialami rakyat dan bangsa West Papua, yaitu pelanggaran berat HAM dan RASISME. Ini upaya yang sia-sia dan hanya buang-buang uang, tenaga dan waktu. Ini kejahatan kebohongan yang berjalan TELANJANG selama 50 tahun.

1.2. Pemekaran Provinsi dikumandangkan dimana-mana. Di Istana Negara Indonesia dan juga pertemuan-pertemuan dengan presiden pada saat kunjungan di West Papua. Pemekaran provinsi tanpa memenuhi persyaratan: luas wilayah, penduduk, kesediaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam adalah perilaku dan tabiat para kolonial berwatak RASIS yang sesungguhnya.

Lebih ironisnya ialah tidak memenuhi syarat jumlah penduduk.

Jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa, tetapi tidak memekarkan provinsi baru.

Jumlah Penduduk Jawa Tengah 35.557.248 jiwa, tetapi tidak memekarkan provinsi baru.

Jumlah Penduduk Jawa Timur 38.828.061 jiwa, tetapi tidak memekakarkan provinsi baru.

Jumlah Penduduk West Papua dalam dua provinsi masing-masing:  Papua 3.322.526 jiwa dan Papua Barat 1.069.498 jiwa.

Total Papua dan Papua Barat hanya 4.392.024.

Jumlah penduduk bangsa West Papua sangat minim, tetapi mengapa pemerintah Indonesia berjuang melakukan pemekaran provinsi-provinsi baru?

Dalam konteks West Papua dari Sorong-Merauke, sebagai wilayah koloni atau pendudukan dan penjajahan Indonesia, syarat-syarat ini tidak berlaku. Karena misi dan tujuan penguasa kolonial Indonesia di West Papua seperti yang dijelaskan oleh Herman Wayoi.

“Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini…”    (Sumber:  Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999).

Baca Juga: Kepala Negara Republik Indonesia perlu melihat Krisis Kemanusiaan yang sedang terjadi di Papua

Wayoi menegaskan pula:

“Secara de facto dan de jure Tanah Papua atau Irian Jaya tidak termasuk wilayah Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, Tanah Papua bukan wilayah Indonesia, melainkan dijadikan daerah perisai/tameng atau bumper bagi Republik Indonesia” ( Yoman: hal. 137-138).

Pemekaran kabupaten/provinsi di West Papua sebagai operasi militer itu terbukti dengan dokumen-dokumen Negara sangat rahasia.

Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan LINMAS: Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikadi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Sumber: Nota Dinas. No.578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur (caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No.190/1671/SET/tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri orang Asli Papua.

Adapun data lain:  “Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tertanggal 28 Mei 2003 tentang: ‘Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatisme di Provinsi Papua melalui Pendekatan Politik Keamanan.”

Lembaga-lembaga yang melaksanakan operasi ini ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi, Kepolisian Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Badan Intelijen Stategis (BAIS TNI), KOSTRAD dan KOPASSUS.

1.3. Penangkapan dan pemenjaraan para pejuang keadilan, perdamaian dan demokrasi dan hak-hak politik serta mereka yang menentang RASISME tanpa menangkap pelaku RASISME di Surabaya dan Wamena adalah merupakan perilaku kolonial yang berwatak diskriminasi RASIAL bagian tak terpisahkan dari penggelapan akar persoalan yang diperjuangkan rakyat dan bangsa West Papua.

1.4. Penembakan anggota TNI anak asli Papua di Nduga dan penembakan tiga anggota BRIMOB di Kabupaten Puncak patut dipertanyakan. Apakah korban ini ditembak mati oleh TPN-OPM atau tangan TPN-OPM dipinjam oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ini juga bagian dari upaya pengalihan akar persoalan Papua.

1.5. Pengangkatan Wempy W.Wetipo sebagai wakil Menteri PUPR dari kelompok nasionalis Indonesia tidak graris (No Free Lunch). Tidak ada Makan Siang Gratis di dunia ini.

1.6. Pengangkatan dan penempatan putra-putra Papua sebagai Panglima dan Kapolda di dua provinsi di Papua dan Papua Barat mempunyai dua pesan.

Baca Juga: Kita Perjuangkan Pemekaran Negara Menjadi 3 sampai 9 Negara

Pertama, kepentingan NKRI dan materi kampanye internasional untuk membendung masalah West Papua yang sudah menjadi persoalan global.

Kedua, pemerintah Indonesia promosikan dan tegaskan bahwa rakyat dan bangsa West Papua sudah mampu dan sanggup mandiri untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat lepas dari Indonesia. AMIN….AMIN…untuk point kedua ini.

2. Akar Persoalan Papua

Akar persoalan yang dituntut rakyat dan bangsa West Papua sangat jelas, yaitu:

2.1. Status politik bangsa West Papua dengan proses pengintegrasian yang tidak demokratis dengan moncong senjata, yaitu Pepera 1969. ABRI memenangkan Pepera 1969.

Sebagian besar rakyat Indonesia belum tahu banyak proses pengganungan wilayah West Papua ke dalam wilayah Indonesia. Proses pengintegrasian melalui proses yang kejam, brutal dan tidak manusiawi.

Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: “Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?” (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Baca Juga: Rasisme dan Radikalisme lebih Berbahaya dari Separatisme

Surat pimpinan militer berbunyi: ” Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN…” (Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi bangsa West Papua. Bahkan setelah dimasukkan West Papua secara ilegal dan secara paksa ke dalam wilayah Indonesia dan manusianya terus dibantai seperti hewan dan binatang buruan atas nama keamanan nasional.

Tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab ini dilakukan ketika rakyat West Papua mempertahankn hak hidup dan masa depan di atas tanah leluhur mereka. Mereka ditembak mati ketika berjuang keadilan dan martabat demi perdamaian.

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia.

2.2. Pelanggaran berat HAM Berlatar Belakang RASISME

Kejahatan Negara terhadap rakyat dan bangsa West Papua menyebabkan banyak rakyat ditembak mati, ditangkap, disiksa,dipenjarakan sampai saat ini sejak tahun 1969. Contoh terbaru, pejuang keadilan, perdamaian, hak-hak politik ditangkap dan dibawa keluar dari West Papua ke Indonesia, Kalimantan seperti Alexander Gobay, Ferry Kombo, Agus Kosai, Bucthar Tabuni, Hengki Hilapok, Irwanus Uromabin.

Baca Juga: Dalangnya Rasisme tetapi Wayangnya Separatis dan Makar

Ada sekitar 47 orang yang ditahan berdasarkan RASISME. Mereka ini ditahan dan diadili tanpa bukti-bukti yang kuat karena RASISME. Perlakuan kejam dan brutal terhadap tahanan ini karena RASISME.

Kasus Wasior berdarah, Abepura berdarah, Wamena berdarah, Biak berdarah, Paniai berdarah 4 siswa pada 8 Desember 2014, penghilangan Aristoteles Masoka dan masih banyak kekejaman penguasa Indonesia yang berwatak RASIS.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno memberikan kesimpulan yang akurat dan tepat tentang kekejaman dan brutalnya Indonesia dengan watak RASISME qyang menyebabkan keadaan rakyat Papua yang sangat buruk selama ini dalam bukunya: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme (2015, hal. 255, 257).

“…Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia….Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu terturup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal. 255). “…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal. 257).

Baca Juga: Nilai-Nilai Luhur dan Ilahi dalam Peradaban Hidup Suku Lani

Akhir dari tulisan ini, para pembaca yang mulia dan terhormat, mari kita menyanyikan bersama syair lagu musisi legendaris bangsa Papua, Black Brothers:

” Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Yang selalu hidup dalam kemunafikan, tipu dusta. Sebab BINTANG JATUH HARI KIAMAT.” ( Inyaierek Ap).

______________

Penulis: Gembala, Dr.Socratez S.Yoman, M.A (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua)

Editor: Nuken/MW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here