Pemuda Baptis Papua: Pendekatan keamanan TNI – Polri bukan Solusi

0
382
Apel Gabungan Aparat keamanan di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Ketua Pemuda Baptis Papua, Sepi Wanimbo mengatakan penambahan pasukan TNI/POLRI tidak menyelesaikan persoalan di Tanah Papua. Penambahan aparat keamanan dengan tentara atau polisi dari luar Papua justru berpotensi menambah masalah, karena membangkitkan trauma masyarakat asli Papua.

Hal itu dinyatakan Sepi Angginak Wanimbo saat dihubungi Jubi pada Rabu (16/10/2019). “Pola pendekatan militer itu terus akan memperpanjang masalah. Sebab masyarakat Papua masih trauma dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berkepanjangan.”

Wanimbo mengatakan, penambahan aparat TNI/POLRI membuat masyarakat takut melakukan aktivitas sesuai tangung jawab mereka di gereja maupun di pemerintah. Salah satu penyebabnya karena masyarakat melihat pasca penambahan itu berbagai kasus kekerasan tetap terjadi di Papua. “Kalau begitu, kepercayaan masyarakat terhadap aparat kemanan justru semakin minim,” katanya.

Baca Juga: Kritik Keras Pemuda Baptis, TNI-Polri tidak terdidik dan tidak terpelajar di Papua

Wanimbo mengatakan aparat kemanan yang didatangkan ke Papua harus mempelajari antropologi masyarakat Papua, agar mereka tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada masyarakat.

“Banyak anggota keamanan memandang  orang berrambut keriting, berkulit hitam, orang asli Papua [dengan stigma] lalu menembak. [Itu] terjadi beberapa di wilayah Papua, seperti di Jayapura, Wamena, Puncak, dan wilayah lainnya,” katanya.

Wanimbo mencontohkan persoalan pengungsi di Kabupaten Nduga Papua yang terjadi sejak 2 Desember 2018 hingga kini. Ribuan warga sipil Nduga mengungsi karena takut menjadi korban salah sasaran dalam konflik bersenjata antara aparat gabungan TNI/Polri dengan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dipimpin Egianus Kogoya.

Baca Juga: Pemuda Papua: Jokowi Membangun Papua itu tugas, Tidak ada Hubungan dengan Papua Merdeka

“Rakyat sipil tinggalkan kampung halaman mereka, pergi jauh dari kampung mencari tempat untuk berlindung, karena dikejar-kejar oleh anggota keamanan.  Rakyat kecil tidak nyaman, tidak bisah berbuat apa-apa. Korban jiwa [di antara para pengungsi sejak 2 Desember 2018] hingga kini telah mencapai 189 orang. Generasi penerus Papua, khususnya [anak pengungsi] Nduga [menjadi] korban [karena tidak mendapatkan] pendidikan, pelayanan gereja, dan pelayanan pemerintahan,” katanya.

Wanimbo berharap pemerintah segera mengurangi jumlah aparat keamanan di Papua. “Agar Papua ini aman, saya minta kepada pemerintah pusat untuk menarik pasukan yang sedang beroperasi di Tanah Papua, khususnya dari Kabupaten Nduga,” katanya.

Wanimbo mengatakan pemerintah pusat memiliki pengalaman menyelesaikan konfilk di Nangroe Aceh Darussalam dan Timor Leste. “Mereka berbicara dengan kepala dingin, duduk satu meja, selesaikan melalui dialog. Seperti itulah doa dan harapan rakyat Papua. Pemerintah pusat harus memberi ruang untuk referendum atau membuka ruang dialog Jakarta-Papua yang dimediasi pihak ketiga, yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa.  Beri kami kesempatan untuk memimpin di atas negeri kami sendiri,” katanya.

Baca Juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Menyesalkan kurangnya Perhatian Publik Terhadap Pengungsi Konflik Nduga

Secara terpisah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yonas Nusi mengatakan, penambahan aparat kemanan akan menambah ketakutan bagi masyarakat. “Jika penambahan pasukan terus dilakukan, maka persoalan Papua akan menjadi besar. Itu yang harus dipikirkan oleh Negara” katanya.(*)

Sumber: Jubi.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here