Kosoke Paniai: Pemindahan Tapol Ke Kaltim Membungkan Rakyat Papua

0
9578

Ilustrasi Tapol Papua: Tindakan para penegak hukum (Polda Papua) kirim tapol ke Kalimantan Timur bukan upaya jalur hukum-(Boas/MW)

MAJALAHWEKO, PANIAI – Komite Solidaritas Kemanusiaan (Kosoke-Paniai)  menganggap pemindahan penahanan tujuh tahanan politik, dari Polda Papua ke Polda Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu upaya pembungkaman terhadap para rakyat Papua.

“Upaya ini membungkam rakyat papua. Menurutnya, mereka harus disidangkan di Papua. Kalau dibawa ke luar Papua, itu menciptakan masalah baru, karena tempat kejadian perkara di Papua bukan luar papua. Kenapa harus dibawa keluar Papua dan disidang di luar,” kata Selly Tebay kepada Wartawan.

Menurutnya, institusi kepolisian mestinya bersama-sama pemerintah dan berbagai pihak terkait berupaya menjaga stabilitas keamanan di Papua, pasca demonstrasi di beberapa kabupaten di provinsi setempat.

“Mestinya bagaimana caranya kita kerja sama-sama mencari solusi terbaik untuk pemulihan situasi Papua kini. Kami harap kinerja kepolisian di Papua dievaluasi sesuai aturan hukum,” ujarnya.

Tebay juga menyatakan setelah ikuti perkembangan tapol terkait pemindahan penahanan tujuh tersangka itu, karena dalam pemberitaan salah satu media Kapolres Mimika menyatakan sebelum dipindahtugaskan, Rudolf A Rodja telah menandatangani terkait pemindahan tahanan tersebut.

“Namun Tebay menyatakan, tapol papua sejak 3 Oktober 2019 sudah di Bali, tapi tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu. Saya lihat mereka (kepolisian) saling lempar tanggungjawab. Kalau lembaga penegak hukum begini, bagaimana menjaga stabilitas keamanan di Papua seperti dilansir di (jubi),” ucapnya.

Sebelumnya sebanyak tujuh dari puluhan tersangka kasus demonstrasi di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2019, dari Polda Papua dipindahkan ke Polda Kaltim, Sabtu (12/10/2019).

Tersangka yang dipindahkan diantaranya, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay, Ketua KNPB wilayah Mimika, Steven Itlay, Wakil Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Buchtar Tabuni, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alexander Gobai, Fery Kombo, Hengki Hilapok dan Irwanus Uropmabin.

Sementara Sekretaris Komite Solidaritas Kemanusiaan (Kosoke-Paniai), Elias Bunai kepada wartawan pekan Tadi mengatakan, pemindahan beberapa tahanan tersebut ke Kaltim itu ada hal lain, karena sampai kini verifikasi hukum belum ada kabar. Sebab katanya tapol Papua akan dipulangkan setelah situasi di Papua aman.

“Belajar dari pengalaman, kekejian Klonial indonesia melakukan persidangan diluar papua karena persidangan di Papua khawatir untuk menimbulkan masalah baru kepada rakyat papua” kata Elias Bunai.

Selain itu, ia menyampaikan pemidahanan para tahanan tersebut, sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe miminta proses hukum hingga persidangan para tersangka demonstrasi yang diwarnai anarkisme di Jayapura, dilakukan di Papua.

“Jika penegak hukum polda papua dan polda Kaltim tidak menyelesaikan persidangan sesuai hukum atau aturan maka kami Rakyat papua akan terus bertanya pada jalur hukumnya, karena stabilitas untuk proses sidang ke kaltim itu tidak sesuai jalur aturan,” Jelas Selly Tebay.

__________________________
Redaksi   |  MW
Penulis    :  Yobo Pogeipai
Editor      :  Boas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here