Kejamnya TNI POLRI Membuat Rakyat Papua Tak Berdaya

0
998

Oleh: Maiton Gurik

warga yang terluka akibat tembakan di ilaga

MAJALAHWEKO, (OPINI) Papua telah menjadi situs kekerasan sejak tahun 1960 sampai terkini, 2019. Saat pergantian rezim dari Belanda ke Indonesia, nasib rakyat Papua tetap sama yakni; hidup diatas darah dan tulang-belulang yang dibunuh oleh TNI/POLRI atas nama keamanan dan kedaulatan negara. Bangsa didunia lain, telah memasuki era kemerdekaan, bangsa Papua memasuki dengan era kekejaman dan kekerasan.

Kekerasan itu diawali dengan peristiwa pemberontakan Jayawi Jaya yang ditanggapi ABRI (sekarang: TNI) dengan pendekatan keamanan yang menewaskan sekitar 2000-4000 orang, pada tahun 1977 (saya belum lahir tapi saya sudah baca buku). April 1984 Arnold Ap dan Edy Mofu dua Antropolog ditembak oleh Kopasus dan lebih dari 10.000 warga Papua mengunsi ke PNG (saya juga belum lahir tapi sudah baca buku). Ditahun 1998 peristiwa Biak berdarah pecah, Militer Indonesia membunuh lebih dari 100 orang (saya sudah lahir berumur 7 tahun dan pernah mendengar bahkan sudah baca buku).

Bulan Mei 2001 terjadi peristiwa Wasior, dimana Brimob membunuh 4 warga Papua sekaligus memperkosa dan menyiksa sebagian warga sipil (pernah mendengar dan sudah baca buku). November 2001 penculikan dan pembunuhan sosok tokoh Theys Hio Eluay (pernah mendengar dan sudah baca buku). Maret 2006 tragedi Abe Berdarah menewaskan beberapa Mahasiswa (pernah mendengar dan sudah baca buku). Juni 2012, aktivis kemanusiaan Musa Mako Tabuni ditembak mati oleh TNI/POLRI di Permnas III Waena (saya salah satu saksi mata atas ditembaknya kakak saya itu). Desember 2014, siang bolong 4 siswa ditembak oleh TNI/POLRI di Paniai Enarotali (mendengar dan sudah baca berita). Dan yang terbaru, September 2019, TNI tembak 3 warga sipil dan 4 luka-luka di Ilaga Pucak, Papua (mendengar dan sudah baca berita).

Diwaktu yang persamaan suara-suara kritis dibungkam. Beberapa gereja di Papua diistigma sebagai kelompok separatis dan OPM. Buku-buku tentang budaya dan sejarah Papua pun dilarang dijual. Termasuk salah satu bukunya; Dr.Socrates Sofyan Yoman, dengan judul; ‘Pemusnaan Etnis Melanesia’. Tragedi kemanusiaan diatas, hanyalah sebagian terkecil dari yang terbesar dan terlama penderitaan rakyat Papua selama 57 tahun lebih, ketika Papua bersama Indonesia.

Berbagai jenis penderitaan, baik pemerkosaan, menganiaya, menyiksa, membunuh, mengejar, menangkap, memenjarakan, memukul, memvonis, menunduh, mengadu domba, mengteror, mengintimidasi dan mengambil sumber daya alam bahkan mengusir pun dilakukan diatas tanah orang Papua. Dengan kondisi ini, saya, anda dan kita semua pasti sepakat dengan tegas menolak semua kekejaman dan kebrutalan yang dilakukan oleh TNI/POLRI terhadap rakyat Papua atas nama apapun termasuk atas nama keamanan dan kedaulatan negara.

Kekejaman dan kekerasan yang dialami rakyat Papua sudah sangat serius, sadis dan luka yang membusuk. Sebagaimana yang pernah menyimpulkan Prof.Dr.Franz Magnis-suseno; “Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah Luka Membusuk Di Tubuh Bangsa Indonesia”. (Magniz: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme; Bunga Rampai Etika Politik Aktual: hal.255). Yang serupa juga; Adnan Buyung Nasution, Seorang Pengacara/Advokat Aktivis Indonesia.16 November 2011; “Saya anggap masalahnya sangat kritis, tinggal soal waktu saja. Sengaja atau tidak, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua”. Dan yang realistis, Titus Pekei “…mencari popularitas melalui masalah, bukan mengatasi masalah tetapi justru memelihara dan melindungi oknum yang sekalipun terbukti bersalah namun dapat membela diri mati-matian seolah-olah terhormat buat bangsa, dirinya, golongannya, partainya atau buat siapa saja.

Segala kejahatan kemanusiaan pun dibiarkan sekali pun tidak adil dan beradab…”(Pekei: Papua Hidup Damai Lewat Dialog.,hal.xi). Berbeda dengan, Nico Gere meneruskan hasil riset LIPI: …”pertama, marjinalisasi yang terjadi terhadap masyarakat Papua. Kedua, terjadinya kegagalan pembangunan yang bisa dilihat dari ketidaksetaraan hasil pembangunan. Ketiga, persoalan status politik Papua. Keempat, pelanggaran HAM…”(Nico Gere: Merawat Kedaulatan Indonesia Di Papua; hal.201).

Oleh karena itu, berbagai tragedi kemanusiaan dan komentar para tokoh pemikir keadilan diatas, sekali lagi kita semua pasti sepakat bahwa tidak boleh lagi ada pertumpahan darah dan penderitaan terhadap rakyat Papua. Artinya, negara sudah saatnya membuka diri dan berdialog dengan rakyat Papua yang dimotori oleh ULMWP dan dimediasi dari pihak ketiga yang netral sebagaimana negara sukses berdialog dengan GAM di Aceh. Negara juga harus jujur dan transparan terhadap rakyat Papua bahwa hubungan antara Papua dengan Indonesia itu belum tuntas sampai hari ini.

Buktinya, sejarah PEPERA 1969 merupakan peristiwa cacat hukum dan tidak demokratis, yang harus diluruskan di meja perundingan. Karenanya, Indonesia tidak perlu takut berdialog dengan rakyat Papua apalagi takut kehilangan Papua dan sebaliknya Papua juga tidak perlu takut kehilangan atas Indonesia. Indonesia dan Papua akan menjadi saudara negara tetangga yang baik sebagaimana akrabnya hubungan Indonesia dengan Timur Leste hari ini. Semoga!

Penulis: Maiton Gurik, S.I.Kom.,M.Sos. Waena, 20 September 2019.Waktu 02:38 Wit (Waktu Indonesia Timur)

Editor: Admin/MW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here