Mengapa Komunitas Internasional Mendiamkan Perlakuan Indonesia di Papua?

0
551

Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi segera di Papua Barat, di mana petugas aparat keamanan menindak keras para pengunjuk rasa. Indonesia telah lama menggunakan langkah-langkah represif dan kekerasan di Papua untuk menghancurkan aspirasi kemerdekaan dan kebebasan, mirip dengan India di Kashmir; Israel di wilayah Palestina; dan sekarang China di Hong Kong. PBB dan komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk campur tangan segera untuk mencegah terjadinya jenis kekerasan yang mengakibatkan kematian sekitar 50.000 orang Timor Leste selama periode pendudukan dan penindasan Indonesia di sana, terutama karena gagal dalam perannya sebagai administrator atas Papua Barat setengah abad yang lalu.

Oleh: CJ Werleman (The New Arab)

MAJALAHWEKO, – Dengan dunia terpaku pada langkah India untuk melemahkan demokrasi dan hak asasi manusia di Kashmir, dan upaya China untuk menghancurkan protes pro-demokrasi di Hong Kong, hanya sedikit perhatian yang tertuju pada upaya terbaru pemerintah Indonesia untuk mengerahkan kekuatannya di Papua.

Pekan lalu, muncul sebuah video yang menunjukkan petugas aparat keamanan gabungan TNI dan Polri menembaki demonstran damai di Papua, bahkan ketika mereka berlari sambil mengangkat tangan mereka.

Kekerasan yang meningkat di wilayah Papua terjadi setelah sebuah video beredar di media sosial yang menunjukkan kerumunan warga dan polisi menyerbu asrama mahasiswa Papua Barat di kota Surabaya.

Para mahasiswa tersebut tidak hanya disemprot dengan gas air mata setelah dituduh merusak bendera Indonesia, tetapi juga mendapat ejekan rasis seperti “binatang” dan “monyet”.

Sebagai tanggapan, orang-orang di beberapa kota di provinsi Papua dan Papua Barat turun ke jalan untuk memprotes tanggapan polisi atas dugaan perusakan bendera itu, sekaligus memprotes pendudukan Indonesia atas Papua. Namun, sebagai tanggapan atas hal itu, pemerintah Indonesia mengerahkan lebih dari 1.000 tentara ke Papua untuk memadamkan kerusuhan.

Pemerintah juga memutuskan untuk membatasi akses internet di wilayah tersebut. Pemutusan internet ini diklaim bertujuan untuk mencegah beredarnya hoax dan untuk meredakan situasi. Pada kenyataannya, ini adalah langkah terselubung untuk membungkam agar suara-suara Papua tidak didengar dunia―teknik yang tak asing bagi penguasa otoriter di negara lain.

Indonesia telah lama menggunakan langkah-langkah represif dan kekerasan di Papua untuk menghancurkan aspirasi kemerdekaan dan kebebasan, mirip dengan India di Kashmir; Israel di wilayah Palestina; dan sekarang China di Hong Kong.

Hampir 60 tahun yang lalu, orang Papua mengumumkan kemerdekaan resmi mereka dari Belanda dengan mengibarkan bendera mereka dan menyanyikan lagu kebangsaan mereka pada 1 Desember 1961.

Namun, kurang dari setahun kemudian, Indonesia menginvasi dan mendeklarasikan wilayah itu sebagai bagian dari wilayah Indonesia, memaksa Belanda menyerahkan wilayah tersebut kepada Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) pada 1 Oktober 1962, yang secara efektif menyerahkan Papua Barat ke Indonesia tetapi dengan satu syarat penting: diadakannya referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) untuk rakyat Papua sebelum 1969, sehingga mereka dapat memilih untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Namun, dengan persaingan negara adidaya di tengah memuncaknya Perang Dingin, PBB kehilangan minat pada nasib Papua Barat, dan Indonesia mengambil kesempatan ini dengan mengadakan referendum ‘palsu’ pada tahun 1969, yang hanya memperbolehkan 1.022 orang Papua terpilih untuk berpartisipasi dalam referendum, dan semua orang terpilih ini “memilih” untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Sejak itu, Indonesia telah melancarkan kampanye yang kejam dan tanpa henti untuk menghancurkan gerakan kemerdekaan Papua. Warga sipil yang tewas akibat kampanye ini telah mencapai 200.000 hingga 450.000 selama enam dekade terakhir.

Akan tetapi, peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini telah meyakinkan banyak pihak bahwa militer Indonesia siap menggunakan tingkat kekerasan dan intimidasi yang sama dengan yang digunakan menjelang referendum kemerdekaan Timor Leste dua dekade lalu.

Ketakutan ini beralasan, mengingat orang yang ditugaskan untuk menumpas kerusuhan di Papua Barat adalah Jenderal Wiranto, yang didakwa oleh PBB pada tahun 2003 karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste selama periode referendum 1999, dakwaan itu termasuk 280 pembunuhan dan 10 serangan besar.

Pemerintah Indonesia tidak hanya menolak mengekstradisi Wiranto, tetapi juga telah menunjuknya sebagai Menteri Keamanan. Minggu ini, Wiranto menolak menjawab pertanyaan tentang jumlah korban sipil di Papua Barat dengan mengatakan kepada wartawan, “Ya terserah kita mau umumkan (jumlah korban) atau tidak. Kalau perlu diumumkan ya diumumkan, kalau tidak, tidak.”

Benny Wenda, pemimpin gerakan kemerdekaan Papua yang tengah berada di pengasingan, mengatakan kepada SBS News Australia bahwa tanah kelahirannya berada di ambang “Timor Leste berikutnya,” menambahkan bahwa situasi di sana telah “menjadi semakin memburuk.”

Yang mengkhawatirkan, Wiranto terlihat siap untuk mengerahkan kekuatan yang sama yang ia gunakan terhadap para aktivis pro-kemerdekaan di Timor Leste dua dekade lalu, dengan semakin banyak laporan yang mengganggu keluar dari provinsi tersebut, meskipun adanya larangan komunikasi.

Pada hari Kamis (29/8), seorang lelaki Papua berusia 23 tahun menceritakan kisah mengerikan tentang bagaimana ia dan teman-temannya diculik oleh milisi pro-Indonesia dan dipaksa berdiri di depan beberapa anggota TNI, yang bersiap untuk membunuh mereka.

“Pasukan datang dan mereka angkat senjata, siap untuk menyerang, untuk menembak,” kata pria itu kepada SBS News. “Mereka berbicara dengan milisi sipil dan berkata, ‘Ambil mobil untuk mayat, pergi.’”

Nyawa mereka terselamatkan setelah petugas kepolisian Papua setempat tiba di tempat kejadian untuk “meredakan situasi.”

PBB dan komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk campur tangan segera untuk mencegah terjadinya jenis kekerasan yang mengakibatkan kematian sekitar 50.000 orang Timor Leste selama periode pendudukan dan penindasan Indonesia di sana, terutama karena gagal dalam perannya sebagai administrator atas Papua Barat setengah abad yang lalu.

Kegagalan bersejarah itu terus mengundang keresahan, dan potensi genosida muncul lagi kali ini. Ini adalah saatnya komunitas internasional untuk bertindak. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

___________________

Sumber: matamatapolitik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here