PBB Angkat Suara Tanggapi Kerusuhan di Papua

2
70
Komisaris Tinggi bidang HAM PBB Michelle Bachelet. (Foto: news.un.org)

MAJALAHWEKO, JAKARTA –  Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) akhirnya buka suara menanggapi kerusuhan di Papua yang telah berlangsung sejak pertengahan Agustus lalu.

Melalui pernyataan di situs resminya, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua, terutama kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

“Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018 lalu dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia. Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara demokratis dan beragam,” kata Bachelet pada Rabu (4/9).

Baca Juga: Diturunkan Anggota Tentara melalui terjun payung membuat warga di Wamena trauma dan pengungsi

“Saya mendorong pihak berwenang untuk berdialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka,” ujarnya menambahkan. 

Bachelet juga menyinggung langkah pemerintah Indonesia yang membatasi akses komunikasi seperti layanan internet di Papua. “Pemblokiran akses internet kemungkinan bertentangan dengan asas kebebasan berekspresi”. Ia menganggap pembatasan komunikasi dapat memberburuk ketegangan di Papua.

Selain itu, Bachelet juga mengapresiasi seruan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo beserta sejumlah tokoh dan pejabat tinggi lain terkait rasisme dan diskriminasi terhadap warga Papua dan seruan untuk meredakan ketegangan

Ia menganggap rasisme dan diskriminasi merupakan masalah “serius dan telah lama terjadi” di wilayah paling timur Indonesia itu. “Saya juga mencatat bahwa beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa pasukan keamanan telah diskors sehubungan dengan pengepungan terhadap sejumlah siswa Papua di Surabaya dan Malang.

Baca Juga: Gubernur Papua: TNI dan Polisi Jangan Tangkap Masyarakat Papua yang Demo

Media sudah mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri melalui plt juru bicara Teuku Faizasyah untuk meminta tanggapan terkait pernyataan PBB itu, namun belum mendapat respons.

Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan sejumlah pelajar di sana pada pertengahan Agustus lalu disebut menjadi pemantik ketegangan di beberapa wilayah Papua. Unjuk rasa berujung rusuh beberapa kali terjadi di pulau paling timur Indonesia itu.

Di Deiyai, demo masyarakat Papua menyebabkan seorang anggota TNI tewas terkena panah dan dua warga sipil meninggal dunia. 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah memerintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat tentang larangan demonstrasi di dua wilayah itu. Kapolri dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga sudah mulai berkantor di Markas Kodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura. Keduanya akan berkantor di sana selama sepekan ke depan. (rds/dea)

 

_____________________________

Sumber: CNN Indonesia.com

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here