Pengungsi Nduga Menolak Bantuan Bahan Makanan dengan cara Terhormat

1
541

MAJALAHWEKO, WAMENA – Penolakan bantuan pemerintah Republik Indonesia dengan cara elegan, bermartabat, bermoral dan terhormat. Penolakan dengan cara sopan dan santun ini representasi dari nilai budaya bangsa Melanesia yang punya martabat dan harga diri.

Rakyat dan bangsa West Papua bukan bangsa miskin dan juga pengemis. Bangsa West Papua adalah bangsa berdaulat yang punya kehidupan dan kedaulatan atas tanah, hidup, bahasa, sejarah dan segalanya sebelum bangsa kolonial moderen Indonesia menduduki, menjajah dan menindas kami.

Nilai budaya dan tata nilai kehidupan rakyat dan bangsa West Papua, tidak biasa terima dan makan makanan dari pihak musuh. Ada akibat buruk yang membawa malapetaka ketika menerima barang orang-orang yang sudah jelas-jelas musuh.

Baca Juga: Pengungsi Nduga Menolak Bantuan Presiden RI, IR. Joko Widodo dan Meminta Penarikan Pasukan TNI dari Nduga

Pada 29 Juli 2019, Pdt. Kones Kogeya, Ketua Klasis Mugi Kordinator Nduga, yang dipercayakan oleh Pengungsi dari Nduga yang ada di Weneroma Wamena mengatakan kepada tamu Kementerian Sosial bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Nduga dan Jayawijaya yang ikut hadir di halaman Gereja Kingmi Weneroma.

“Kami menolak bantuan Bahan Makanan bagi pengungsi dari Kemensos RI, karena bantuan itu tidak disalurkan langsung kepada pengungsi dari Kemensos, tidak langsung disalurkan, tetapi terjadi pertemuan di Kodim 1702 sebelum mengunjungi pengungsi.

Kami memiliki nilai budaya sebagai tatanan nilai hidup, kami tidak pernah makan makanan dari tangan musuh.

Theo hesegem, pembela HAM Internasional ketika menyerahkan laporan pelanggaran Ham ke yang terjadi di Nduga, kepada Kemensos RI di Wamena.

Warga gereja yang kami layani ada yang meninggal di pengungsian, mereka yang lain ditembak oleh militer. Dalam keadaan kami berduka, bapak Menteri membawa BAMA ini melalui Militer yang menurut kami, militer adalah pembunuh yang membunuh kami, anehnya bapak libatkan pembunuh dan tangan mereka masih berdarah-darah, tetapi bapak menteri melibatkan mereka. Kami minta maaf dan tidak akan menerima bantuan dari Bapak Kementerian Sosial karena sudah tidak murni lagi bantuan ini.

Baca Juga: Kami tetap dan Terus Berjuang Melawan Kolonial Firaun Moderen Indonesia dengan Jalan Damai, Bermartabat Manusiawi dan Simpatik serta Terhormat sampai ada Keadilan dan Kedamaian Permanen di Tanah Melanesia

Kami tidak bisa mendapat bantuan dari orang-orang pembunuh yang membunuh kami, karena kami makan dari tangan orang-orang yang membunuh kami, maka kami membuat malapetaka dalam masyarakat kami. Itu racun yang sangat membahayakan kami.”

Rakyat Nduga lebih khusus, dan pada umumnya rakyat dan bangsa West Papua, pemerintah Indonesia, TNI-Polri sudah menjadi seperti MUSUH yang sulit dipercaya.

Jelas-jelas Presiden RI, Ir. Joko Widodo perintahkan operasi militer di Ngugwa dan telah dan sedang terjadi tragedi dan musibah kemanusiaan yang ditimbulkan dengan keadaan sadar oleh Negara. Banyak nyawa manusia yang hilang karena ditembak TNI, meninggal di tempat pelarian di hutan, dan juga meninggal di tempat pengungsian. Rakyat diusir dari tanah leluhur mereka dengan operasi militer dan telah kehilangan rumah dan kebun dan ternak. Memang ironi kehidupan yang ditimbulkan TNI.

Baca Juga: Kasus Nduga Sudah Merupakan Persoalan Kemanusiaan yang Berdimensi Global atau Internasional

Penulis kutip isi surat penolakan dari Pengungsi:

“Perihal: Penolakan Bantuan BAMA Kementerian Sosial RI,

Yth.: Presiden Republik Indonesia c/q. Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.

“Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Juli 2019 telah diadakan rapat bahwa yang dihadiri oleh unsur gereja, adat, masyarakat lengkap dan pemerintahan kampung di halaman gedung ibadah jemaat Weneroma Wamena sejak pukul 10:55 sampai 14:13 waktu Papua, memutuskan sebagai berikut:

Bantuan BAMA yang disalurkan oleh Kementerian Sosial RI kerjasama dengan pihak TNI, kami secara sadar MENOLAK.

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bapak Presiden Ir. Joko Widodo harus perintahkan menarik pasukan Non Organik yang beroperasi di Nduga agar kami bisa kembali beraktivitas di kampung kami di Nduga.

2. Selama 8 bulan Negara lebih pentingkan operasi militer daripada nasib masyarakat pengungsi.

3. Sebanyak 139 orang lebih sudah meninggal karena kelaparan, kesehatan dan karena ditembak TNI.

4. Sampai bulan ke-8 ini belum ada tempat yang jelas bagi kami pengungsi.

Demikian surat Penolakan ini kami buat. Atas perhatian diucapkan terima kasih.” Wamena, 29 Juli 2019.

 

 

__________________________________________

Nuken/MW

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here