Separatis itu Nama Banyinya atau Anaknya Penguasa Indonesia dan TNI-Polri di West Papua

0
453
Dr.Socratez S.Yoman, M.A (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua)

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Penguasa Indonesia, TNI-Polri tidak sadar bahwa bayi atau anak yang bernama Separatis adalah hasil dari kawin paksa. Indonesia kawin paksa dengan West Papua yang melahirkan bayi atau anak yang benama Separatis.

Bayi separatis itu tidak turun dari langit. Bayi separatis itu tidak lahir sendiri. Bayi separatis itu ada bapak dan ibunya. Ayah dan ibunya ialah pemerintah Indonesia dan TNI-Polri.

Bayi separatis lahir dari hasil kawin paksa Indonesia, TNI-Polri dengan bangsa West Papua. Anak yang bernama separatis itu tidak terima kawin paksa maka bayi separatis itu melakukan penolakan dan perlawanan karena bayi anggap diri sebagai anak haram dan anak tidak sah. Pepera 1969 peristiwa kawin paksa dengan moncong senjata.

Rakyat West Papua adalah sebuah bangsa. Ia bukan sebuah provinsi. Pendudukan dan penjajahan Indonesia di West Papua ialah ilegal. Penguasa Indonesia adalah penjajah dan kolonial moderen. Proses pengintegrasian juga dengan proses ilegal. Penggabungan West Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata/kawin paksa dan sangat tidak manusiawi. Hermanus Wayoi (Herman) pernah mengabadikan satu pernyataan sebagai berikut:

” Secara de facto dan de jure Tanah Papua atau Irian Barat tidak termasuk wilayah Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, Tanah Papua bukan wilayah Indonesia, melainkan dijadikan daerah perisai/tameng atau bemper bagi Republik Indonesia.” (Sumber: Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan. Dikutip dalam buku Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat: Yoman, 2007

Menurut Dr. George Junus Aditjondro, bahwa, “Dari kaca mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan” ( 2000, hal.8).

Sementara Robin Osborn berpendapat: “…bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru….Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum Internasional” (2000, hal. xxx).

Pdt. Dr. Karel Phil Erari menegaskan: “Secara hukum, integrasi Papua ke dalam NKRI bermasalh” (2006, hal. 182).

Seluruh rakyat Indonesia dan komunitas Internasional tidak tahu tentang kejahatan, kekejaman dan brutalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampok hak politik rakyat dan bangsa West Papua pada 1969 yang mengakibatkan kawin paksa.

Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin, ada fakta sejarah, militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1969 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: “Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?” (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: ” Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN…” (Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi bangsa West Papua. Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia. Kekejaman TNI bertolak belakang dengan fakta menyatakan mayoritas 95% rakyat West Papua memilih untuk merdeka.

“…bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: “Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969: “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negarva Papua Merdeka.” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraf 243, hal. 47).

2. Apakah Ir. Sukarno juga Separatis?

Jawabannya dalam perspektif kolonial Belanda, ya dan benar bahwa Ir. Sukarno adalah separatis karena ia melawan kedaulatan penjajah dan kolonial Belanda di Indonesia. Karena itu, pemimpin pemberontak dan separatis ini ditangkap penguasa Belanda dan mengasingkan Sukarno di Boven Digul dan pulau Ende di Flores.

Apa bedanya Ir. Sukarno sebagai separatis melawan kolonial Belanda dan para pejuang West Papua Merdeka yang melawan kolonial Indonesia?

Contoh lain ialah kolonial Apartheid memberikan stigma kepada Nelson Rolihlahla Mandela ialah pemimpin Komunis yang berjuang untuk menggulingkan pemerintahan Apartheid yang sah di Afrika Selatan. Nelson yang lahir pada 18 Juli 1918 dituduh Apartheid bahwa orang yang berbahaya yang melawan Undang-Undang Anti Komunisme.

Contoh lain adalah Mahatma Gandhi adalah pembela atau penasihat hukum orang-orang India di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, secara sopan orang India disebut ‘orang berwarna.’ Sedangkan secara kasar disebut ‘coolie atau ‘Sami’ yang artinya buruh dan pelayan. Jadi, Mahadma Gandhi diberikan stigma penasihat para “coolie” atau “Sami.”

Dalam stigma yang merendahkan martabat dirinya dan bangsanya dengan sebutan “Coolie dan Sami”, Gandhi segera mendidik dirinya untuk memperjuangkan nasib buruk orang India di Afrika Selatan, memimpin gerakan untuk menyuarakan serta menuntut penghormatan hak hidup mereka.

Gandhi mengatakan: “Jadi, Tuhan meletakkan batu landasan hidup saya di Afrika Selatan, dan menuai benih perjuangan penghormatan diri sebagai bangsa.” (Sumber: John MacCain bersama Mark Salter: Karakter-Karakter yang Menggugah Dunia, 2002, hal. 17).

Benny Wenda juga diberikan stigma sebagai buronan penjahat oleh penguasa kolonial Indonesia. Ternyata lidah panjang Indonesia dipotong dan mulut besar kolonial Indonesia dibungkam oleh Walikota Oxford, The Lord Mayor of Oxford, Councillor Craig Simmons pada 17 Juli di Oxford City, bahwa Benny Wenda ialah pemimpin terhormat dan setara dengan pemimpin dunia yang lain. Karena Benny Wenda telah memberikan kontribusi positif di Oxford dan juga di seluruh dunia. Penghargaan untuk Benny Wenda merupakan penghargaan dan penghormatan rakyat dan bangsa West Papua.

3. Kami Bukan Separatis. Kami Tuan dan Pemilik Sah Tanah West Papua.

“Tanah West Papua adalah tanah leluhur kami yang diberikan TUHAN kepada leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia. Leluhur dan nenek moyang mewariskan kepada kami. Kami adalah bangsa West Papua dan rumpun Melanesia. Kami bukan separatis. Kami membela dan mempertahankan martabat dan kehormatan bangsa kami. Tanah West Papua dari Sorong-Merauke bahkan sampai Samarai adalah hak kami dan milik kami. Tidak ada bangsa lain dan orang yang menduduki dan menjajah kami. Kami tahu, kami mengerti, kami belajar dan kami alami Indonesia adalah bangsa kolonial Firaun moderen yang menduduki, menjajah, menindas, merampok, mencuri dan menjarah atas hidup dan tanah kami. KAMI TIDAK TAKUT & GENTAR KEPADA PARA PEMBUNUH DAN PERAMPOK YANG TIDAK PUNYA MORAL DAN HATI NURANI.”

Tidak ada yang harus ditakuti. Terlalu hina kalau Tuan Tanah Takut kepada penjajah dan perampok dan pembunuh yang nama Indonesia. Sadarlah, Bangkitlah, hai…..anak-anak Negeri West Papua. Sudah cukup lama martabat kami direndahkan. Sudah cukup lama kami dibuat seperti hewan dan binatang.

Ingat! Leluhur dan Nenek Moyang kami tidak tahu namanya Indonesia atau NKRI.

Ingat! TUHAN tidak larang West Papua Merdeka. Kitab Suci Alkitab tidak larang West Papua merdeka. Gereja tidak larang West Papua Merdeka. Tetapi yang dilarang TUHAN, dilarang Alkitab dan dilarang Gereja ialah JANGAN MEMBUNUH DAN JANGAN MENCURI (Keluaran 20:13,15).

Mengapa kita sebagai bangsa yang bermatabat dan berdaulat, diam, takut dan membisu ketika Orang Asli West Papua dibantai atas nama NKRI oleh penguasa kolonial kejam Indonesia, TNI-Polri sebagai orang-orang pendatang, tamu? Perilaku para kriminal dan penjahat ini harus dihentikan dan disadarkan bahwa mereka tidak mempunyai hak atas tanah, rakyat dan bangsa West Papua.

Doa dan harapan saya, tulisan ini menjadi berkat pencerahan, inspirasi dan semangat keberanian.

 

__________________________________________

Ita Wakhu Purom, 26 Juli 2019.

Penulis: Gembala Dr.Socratez S.Yoman, M.A (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua).

Editor: Admin/Weko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here