Pengungsi Nduga Menolak Bantuan Presiden RI, IR. Joko Widodo dan Meminta Penarikan Pasukan TNI dari Nduga

1
652

Oleh Gembala Dr. Socratez S. Yoman

Kementerian sosial RI Bersama pemkab Nduga, Pemkab Jayawijaya Dinas Sosial Provinsi Papua, Kodim 1702 Jayawijaya dan Polres Jayawijaya di Wamena, Senin (29/7 2019.

1. Pendahuluan

Pada 29 Juli 2019 saya tiba di Wamena dari Sentani-Jayapura dalam rangka tugas kunjungan pastoral ke wilayah Baptis Kuyawagi. Saya bermalam di Wamena karena kunjungan pastoral ke Kuyawagi pada 30 Juli 2019.

Pada saat saya di Wamena, saya ditelepon oleh Pendeta Esmond Walilo, Ketua Kordinator Wilayah Kingmi wilayah Lapogo dan Theodorus (Theo) Hesegem pemerhati dan pejuang keadilan, hak asasi manusia dan perdamaian di Pegunungan Tengah West Papua. Mereka berdua sampaikan beberapa hal.

1.1. Theo Tidak Diijinkan Ikut Pertemuan di Kodim 1702 Jayawijaya

Theodorus Hesegem mendapat undangan untuk pertemuan Dandim Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya dan Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka koordinasi bantuan bahan makanan dari Presiden RI kepada pengungsi Nduga di Weneroma, Sinakma-Wamena.

Theo tiba di Kodim dan menuju tempat pertemuan untuk ikut pertemuan, tetapi ada anggota TNI sampaikan kepada Theo bahwa dia tidak boleh ikut dalam pertemuan itu. Theo diminta anggota TNI supaya dia duduk di luar saja.

Baca Juga: Kasus Nduga Sudah Merupakan Persoalan Kemanusiaan yang Berdimensi Global atau Internasional

Theo sampaikan kepada anggota TNI: ” Saya datang di sini karena diundang untuk ikut pertemuan, bukan saya duduk di luar, saya ini bangsa yang punya martabat. Karena itu saya tinggalkan tempat pertemuan itu dan menuju tempat pengungsi di Weneroma.”

1.2. Theodorus Hesegem mengusir anggota TNI yang mengambil gambar/foto Pengungsi Nduga di Weneroma-Sinakma.

Theo mengatakan: “Saya tiba di tempat pengungsi di Weneroma. Saya melihat ada anggota TNI masuk kompleks ini dan mengambil gambar. Saya sampaikan kepada anggota TNI, ijin siapa masuk kompleks ini untuk mengambil foto para pengungsi ini? Kamu jangan rekayasa penderitaan rakyat akibat ulah kalian. Keluar dari kompleks ini dan tinggal di luar pagar di sana.”

Pendeta Esmond Walilo sampaikan kepada saya. “Kakak Yoman, tadi sore, adik Theo usir anggota TNI yang masuk di kompleks pengungsi di Weneroma yang mengambil foto para pengungsi. Seperti dulu, kakak Gembala sampaikan kepada anggota TNI waktu kunjungan Dewan Gereja Dunia (WCC) di Weneroma.”

2. Pengungsi Menolak bantuan bahan makan dengan cara terhormat

Penolakan bantuan pemerintah Republik Indonesia dengan cara elegan, bermartabat, bermoral dan terhormat. Penolakan dengan cara sopan dan santun ini representasi dari nilai budaya bangsa Melanesia yang punya martabat dan harga diri.

Rakyat dan bangsa West Papua bukan bangsa miskin dan juga pengemis. Bangsa West Papua adalah bangsa berdaulat yang punya kehidupan dan kedaulatan atas tanah, hidup, bahasa, sejarah dan segalanya sebelum bangsa kolonial moderen Indonesia menduduki, menjajah dan menindas kami.

Baca Juga: Operasi Militer di Nduga masih Berlangsung sampai saat ini Juni 2019

Nilai budaya dan tata nilai kehidupan rakyat dan bangsa West Papua, tidak biasa terima dan makan makanan dari pihak musuh. Ada akibat buruk yang membawa malapetaka ketika menerima barang orang-orang yang sudah jelas-jelas musuh.

Pada 29 Juli 2019, Pdt. Kones Kogeya, Ketua Klasis Mugi Kordinator Nduga, yang dipercayakan oleh Pengungsi dari Nduga yang ada di Weneroma Wamena mengatakan kepada tamu Kementerian Sosial bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Nduga dan Jayawijaya yang ikut hadir di halaman Gereja Kingmi Weneroma.

“Kami menolak bantuan Bahan Makanan bagi pengungsi dari Kemensos RI, karena bantuan itu tidak disalurkan langsung kepada pengungsi dari Kemensos, tidak langsung disalurkan, tetapi terjadi pertemuan di Kodim 1702 sebelum mengunjungi pengungsi.

Kami memiliki nilai budaya sebagai tatanan nilai hidup, kami tidak pernah makan makanan dari tangan musuh.

Warga gereja yang kami layani ada yang meninggal di pengungsian, mereka yang lain ditembak oleh militer. Dalam keadaan kami berduka, bapak Menteri membawa BAMA ini melalui Militer yang menurut kami, militer adalah pembunuh yang membunuh kami, anehnya bapak libatkan pembunuh dan tangan mereka masih berdarah-darah, tetapi bapak menteri melibatkan mereka. Kami minta maaf dan tidak akan menerima bantuan dari Bapak Kementerian Sosial karena sudah tidak murni lagi bantuan ini.

Kami tidak bisa mendapat bantuan dari orang-orang pembunuh yang membunuh kami, karena kami makan dari tangan orang-orang yang membunuh kami, maka kami membuat malapetaka dalam masyarakat kami. Itu racun yang sangat membahayakan kami.”

Baca Juga: Operasi Militer di Kabupaten Nduga 2018-2019

Rakyat Nduga lebih khusus, dan pada umumnya rakyat dan bangsa West Papua, pemerintah Indonesia, TNI-Polri sudah menjadi seperti MUSUH yang sulit dipercaya.

Jelas-jelas Presiden RI, Ir. Joko Widodo perintahkan operasi militer di Ngugwa dan telah dan sedang terjadi tragedi dan musibah kemanusiaan yang ditimbulkan dengan keadaan sadar oleh Negara. Banyak nyawa manusia yang hilang karena ditembak TNI, meninggal di tempat pelarian di hutan, dan juga meninggal di tempat pengungsian. Rakyat diusir dari tanah leluhur mereka dengan operasi militer dan telah kehilangan rumah dan kebun dan ternak. Memang ironi kehidupan yang ditimbulkan TNI.

Penulis kutip isi surat penolakan dari Pengungsi:

“Perihal: Penolakan Bantuan BAMA Kementerian Sosial RI,

Yth.: Presiden Republik Indonesia c/q. Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.

“Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Juli 2019 telah diadakan rapat bahwa yang dihadiri oleh unsur gereja, adat, masyarakat lengkap dan pemerintahan kampung di halaman gedung ibadah jemaat Weneroma Wamena sejak pukul 10:55 sampai 14:13 waktu Papua, memutuskan sebagai berikut:

Bantuan BAMA yang disalurkan oleh Kementerian Sosial RI kerjasama dengan pihak TNI, kami secara sadar MENOLAK.

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bapak Presiden Ir. Joko Widodo harus perintahkan menarik pasukan Non Organik yang beroperasi di Nduga agar kami bisa kembali beraktivitas di kampung kami di Nduga.

2. Selama 8 bulan Negara lebih pentingkan operasi militer daripada nasib masyarakat pengungsi.

3. Sebanyak 139 orang lebih sudah meninggal karena kelaparan, kesehatan dan karena ditembak TNI.

4. Sampai bulan ke-8 ini belum ada tempat yang jelas bagi kami pengungsi.

Demikian surat Penolakan ini kami buat. Atas perhatian diucapkan terima kasih.” Wamena, 29 Juli 2019

3. Penarikan Pasukan TNI dari Nduga adalah kebutuhan mendesak.

Baca Juga: Nurani tidak pernah Berbohong: Kasus Nduga: Apakah Propaganda Pemerintah Indonesia atau OPM?

Seruan dan permintaan penarikan pasukan TNI dari Nduga datang dari berbagai pihak.

Pada 1 April 2019, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo meminta pasukan TNI ditarik dari Nduga. Tetapi pada tanggal 2 April Pangdam XVII Cenderawasih menjemput bupati Nduga, Yairus Gwijangge supaya buat pernyataan di Nduga aman.

Pada pertengahan bulan Juli 2019, bupati Nduga dengan para tokoh rakyat Nduga meminta TNI ditarik dari Nduga. Karena rakyat sudah tidak aman dan tinggalkan kampung halaman karena operasi militer.

Tentu saja, semua orang mencintai kedamaian dan menghormati martabat manusia merindukan dan berkeinginan baik untuk penarikan pasukan dari Nduga.

 

________________________________________

Agamua, 31 Juli 2019

(Penulis: Dr.Socratez S.Yoman, M.A (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua).

Editor: Admin/Weko

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here