Kasus Nduga Sudah Merupakan Persoalan Kemanusiaan yang Berdimensi Global atau Internasional

1
328

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Pihak TNI boleh saja membenarkan, membela diri dan berlindung dibalik atas nama kedautan Negara dan juga karena adanya sekelompok orang yang mempersenjatai diri secara illegal tanpa hak dan melakukan perlawanan. TNI juga berlindung dibalik hukum tetapi justru TNI yang tidak taat pada hukum. TNI sendiri yang menjadi hukum itu sendiri. Semua orang harus tunduk pada TNI.

Buktinya Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo meminta TNI ditarik dari Nduga tapi TNI melawan dan operasi militer terus berlangsung di Nduga. Jadi, siapa kepala batu dan tukang melawan presiden dan melawan hukum? Apakah di Indonesia banyak presiden? Apakah TNI mempunyai presiden sendiri?

Operasi militer di Nduga hanya pengulangan dari berbagai bentuk operasi militer di West Papua dari Sorong-Merauke tahun 1961-2019. Ini merupakan kelanjutan kejahatan Negara yang dilakukan TNI-Polri selama 57 tahun. Ini kejahatan Negara yang berkelanjutan atas nama bayi separatisme.

2. Separatisme adalah Bayinya/Anaknya Pemerintah dan TNI-Polri di West Papua

Bayi separatis itu tidak turun dari langit. Bayi separatis itu tidak lahir sendiri. Bayi separatis itu ada bapak dan ibunya. Ayah dan ibunya ialah pemerintah Indonesia dan TNI-Polri.

Bayi separatis lahir dari hasil kawin paksa Indonesia, TNI-Polri dengan bangsa West Papua. Anak yang bernama separatis itu tidak terima kawin paksa maka bayi separatis itu melakukan penolakan dan perlawanan karena bayi anggap diri sebagai anak haram dan anak tidak sah. Pepera 1969 peristiwa kawin paksa dengan moncong senjata.

Baca Juga: Indonesia Negeri yang Dihuni oleh Para Penguasa Pandai Berbohong dan Bersandiwara

Rakyat West Papua adalah sebuah bangsa. Ia bukan sebuah provinsi. Pendudukan dan penjajahan Indonesia di West Papua ialah ilegal. Penguasa Indonesia adalah penjajah dan kolonial moderen. Proses pengintegrasian juga dengan proses ilegal. Penggabungan West Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata/kawin paksa dan sangat tidak manusiawi. Hermanus Wayoi (Herman) pernah mengabadikan satu pernyataan sebagai berikut:

” Secara de facto dan de jure Tanah Papua atau Irian Barat tidak termasuk wilayah Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, Tanah Papua bukan wilayah Indonesia, melainkan dijadikan daerah perisai/tameng atau bemper bagi Republik Indonesia.” (Sumber: Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan. Dikutip dalam buku Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat: Yoman, 2007

Menurut Dr. George Junus Aditjondro, bahwa, “Dari kaca mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan” ( 2000, hal.8).

Sementara Robin Osborn berpendapat: “…bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru….Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum Internasional” (2000, hal. xxx).

Baca Juga: Saya Bukan Orang Indonesia dan juga Saya Bukan Bangsa Indonesia

Pdt. Dr. Karel Phil Erari menegaskan: “Secara hukum, integrasi Papua ke dalam NKRI bermasalh” (2006, hal. 182).

Seluruh rakyat Indonesia dan komunitas Internasional tidak tahu tentang kejahatan, kekejaman dan brutalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampok hak politik rakyat dan bangsa West Papua pada 1969 yang mengakibatkan kawin paksa.

Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin, ada fakta sejarah, militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1969 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: “Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?” (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Jangan Sibuk Mengejar untuk Menghalau atau Mengusir Asapnya di Luar Rumah, tapi lebih Baik Fokus Memadamkan Bara Apinya dalam Sendiri di NKRI

Surat pimpinan militer berbunyi: ” Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..” (Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi bangsa West Papua. Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia. Kekejaman TNI bertolak belakang dengan fakta menyatakan mayoritas 95% rakyat West Papua memilih untuk merdeka.

“…bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.”(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: “Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.”(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negarva Papua Merdeka.” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraf 243, hal. 47).

Baca Juga: Dimata Kolonial Belanda, Ir. Sukarno Separatis, Dimata Penguasa Apartheid Inggris, Nelson Mandela Komunis, Dimata Kolonial Indonesia Benny Wenda Separatis

3. Kapan Pemerintah Indonesia menyerat anggota TNI-Polri yang membantai rakyat West Papua selama 57 tahun?

Bapak Gembala harap Pak Muhammad Aidi harus belajar banyak tentang persoalan dan tragedi kemanusiaan yang ditimbulkan oleh penguasa kolonial Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua. Bukan sedikit rakyat yang dibantai oleh ABRI waktu itu (sekarang TNI-Polri). Kekejaman, kejahatan, kekerasan yang dan pembantaian rakyat itu telah menjadi tragedi kemanusiaan.

Dari banyak kasus, sebagai contoh: 4 siswa yang ditembak mati oleh TNI di Paniai pada 8 Desember 2014 sampai saat ini pak Aidi tidak komentar, tidak tangkap pelakunya, tidak memproses hukum. Pelakunya berkeliaran dengan bebas tanpa disentuh hukum.

Ini yang dibanggakan Indonesia sebagai hukum? Hukum mana? Hukum diskriminatif disebut negara hukum? Diharapkan kekejaman dan brutalnya TNI jangan berlindung dibalik hukum diskriminatif ini.

Presiden RI Ir. Jokowi sudah perintahkan untuk selesaikan kasus pada 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014. Tetapi, perintah itu tidak diindahkan.

Pembantaian terhadap rakyat West Papua sudah menjadi keprihatinan dan perhatian komunitas internasional. Masyarakat sudah tahu bahwa di West Papua terjadi pemusnahan etnis, termasuk kasus operasi militer di Nduga yang dilakukan oleh Negara dengan kekuatan TNI-Polri.

Apapun alasannya, apakah alasan kedaulatan Negara NKRI, alasan penegakkan hukum, komunitas internasional tetap mendukung perjuangan keadilan dan perdamaian rakyat West Papua. Karena persoalan operasi militer di Nduga melanggar dan melawan hak asasi manusia.

Bukti dukungan komunitas global ialah Benny Wenda Ketua ULMWP diberikan Freedom Reward oleh Walikota Oxford pada 17 Juli 2019.

Apa arti, tujuan dan misi dari penganugerahan Freedom Reward kepada Tuan Benny Wenda? “Dunia Internasional mengakui dan mendukung perjuangan keadilan, kedamaian dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh rakyat dan bangsa West Papua. Komunitas global mengatakan: Rakyat dan bangsa West Papua tidak sendirian.”

Baca Juga: Keyakinan Iman Saya Bahwa Rakyat dan Bangsa West Papua Pasti Merdeka Sebagai Bangsa Berdaulat Penuh di atas Tanah Leluhur Mereka

Dewan Gereja Dunia (WCC) sudah bersuara berarti persoalan kemanusiaan di West Papua sangat serius dan termasuk operasi militer di Nduga. Saya dapat kabar dari teman, misi tetap PBB untuk Indonesia lobby atau dekati Ketua Delegasi Dewan Gereja Dunia (WCC) supaya tidak mengumumkan kepada publik dan PBB tentang hasil laporan kunjungan WCC di West Papua pada 17-20 Februari 2019. Tetapi, WCC mengatakan:

“Kami sudah kunjungi West Papua dan sudah lihat, dengar dan belajar dari lapangan. Kami sudah ke Wamena dan bertemu dengan pengungsi akibat operasi militer di Nduga. Penderitaan rakyat West Papua harus diakhiri.”

4. Kami Tidak Takut dan Tidak Pernah Mundur Demi Tanah Leluhur dan Kedaulatan martabat bangsa kami West Papua.

Muhammad Aidi atas TNI mengatakan: ” Tapi kami (TNI) tidak akan mundur demi kedaulatan NKRI.”

Dalam tulisan ini saya mau tegaskan kepada para pembaca bahwa: “Tanah West Papua adalah tanah leluhur kami yang diberikan TUHAN kepada leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia. Leluhur dan nenek moyang mewariskan kepada kami. Kami adalah bangsa West Papua dan rumpun Melanesia. Tanah West Papua dari Sorong-Merauke bahkan sampai Samarai adalah hak kami dan milik kami. Tidak ada bangsa lain dan orang yang menduduki dan menjajah kami. Kami tahu, kami mengerti, kami belajar dan kami alami Indonesia adalah bangsa kolonial Firaun moderen yang menduduki, menjajah, menindas, merampok, mencuri dan menjarah atas hidup dan tanah kami. KAMI TIDAK TAKUT & GENTAR KEPADA PARA PEMBUNUH DAN PERAMPOK YANG TIDAK PUNYA MORAL DAN HATI NURANI.”

Tidak ada yang harus ditakuti. Terlalu hina kalau Tuan Tanah Takut kepada penjajah dan perampok dan pembunuh yang nama Indonesia. Sadarlah, Bangkitlah, hai…..anak-anak Negeri West Papua. Sudah cukup lama martabat kami direndahkan. Sudah cukup lama kami dibuat seperti hewan dan binatang.

Baca Juga: Operasi Militer dan Transmigrasi Terjelma dengan Siasat Pemekaran Kabupaten dan Provinsi dalam rangka Pemusnahan Etnis Melanesia di West Papua

Ingat! Leluhur dan Nenek Moyang kami tidak tahu namanya Indonesia atau NKRI.

Ingat! TUHAN tidak larang West Papua Merdeka. Kitab Suci Alkitab tidak larang West Papua merdeka. Gereja tidak larang West Papua Merdeka. Tetapi yang dilarang TUHAN, dilarang Alkitab dan dilarang Gereja ialah JANGAN MEMBUNUH DAN JANGAN MENCURI (Keluaran 20:13,15).

Mengapa kita sebagai bangsa yang bermatabat dan berdaulat, diam, takut dan membisu ketika Orang Asli West Papua dibantai atas nama NKRI oleh penguasa kolonial kejam Indonesia, TNI-Polri sebagai orang-orang pendatang, tamu? Perilaku para kriminal dan penjahat ini harus dihentikan dan disadarkan bahwa mereka tidak mempunyai hak atas tanah, rakyat dan bangsa West Papua.

Doa dan harapan saya, tulisan ini menjadi berkat pencerahan, inspirasi dan semangat keberanian.

 

__________________________________________

Ita Wakhu Purom, 26 Juli 2019.

Penulis: Dr. Socratez S.Yokan, M.A (Presiden. Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here