Surat Terbuka: Ungkapan Hati Nurani Seorang Gembala dari Tanah Melanesia, West Papua

0
475
Dr.Socratez S.Yoman, M.A (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua)

SURAT TERBUKA:

UNGKAPAN HATI NURANI SEORANG GEMBALA DARI TANAH MELANESIA, WEST PAPUA

1. Kepada Yang Terhormat Panglima Tentara Nasional (TNI) di Jakarta.
2. Kepada Yang Terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta.

Dengan hormat.

Terimalah Salam hormat saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Tanah Melanesia, West Papua.

Surat ini saya tulis kepada Panglima TNI dan Kapolri sebagai hasil perenungan dan refleksi saya untuk menjadi bahan evaluasi keberadaan TNI-Polri di Tanah leluhur saya dan bangsa saya di West Papua.

Surat ini tidak bermaksud menggurui Panglima TNI dan Kapolri. Surat ini lebih pada informasi berharga, penting, bermanfaat dan konstruktif yang saya bagikan kepada jajaran TNI dan Polri.

Saya yakin dan juga menyadari bahwa bapak Panglima TNI dan bapak Kapolri belum tentu tahu banyak tentang bagaimana proses penggabungan atau pengintegrasikan West Papua ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Karena itu, saya berusaha untuk mau sampaikan dalam surat terbuka ini. Saya beritakan kepada Panglima dan Kapolri tentang pokok akar persoalan antara bangsa Indonesia dan bangsa West Papua yang dipersoalkan rakyat bangsa West Papua, yaitu proses pelaksanaan PEPERA 1969 di West Papua bukan Kesejahteraan.

Sebagai orang beriman yang percaya kepada TUHAN Allah yang hidup, yang benar dan yang adil dan juga sebagai orang yang sudah sekolah, saya rindu dengan jujur sampaikan bukti-bukti atau fakta-fakta keterlibatan ABRI ( sekarang: TNI) yang mengorbankan hak politik, hak hidup dan masa depan rakyat dan bangsa West Papua pada pelaksanaan Pepera 1969.

Baca juga:

Dalam konteks West Papua, saya tahu, saya mengerti, dan saya sadar bahwa TNI & Polri, terutama generasi muda yang menjadi anggota dapat mewariskan, memelihara dan mempertahankan warisan sejarah yang salah, keliru, bengkok, dan busuk dengan cara dan pendekatan yang kejam, keras, tidak manusiawi dan tidak beradab atas nama keamanan dan kepentingan nasional.

Situasi kekejaman, kejahatan dan ketidakadilan yang ditimbulkan TNI dan Polri terhadap rakyat dan bangsa West Papua digambarkan dengan terang-benderang oleh rohaniawan Katolik Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno.

“Ini hanya contoh-contoh paling akhir. Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah pesta resepsi Kopassus.”

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal. 255).

“….kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal. 257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual: 2015).

Baca Juga:

Fakta-fakta keterlibatan ABRI (kini: TNI-Polri) tidak terbantahkan. Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969.

Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6:

“Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?” (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: ” Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN…” (Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia pada saat mayoritas 95% rakyat West Papua mau memilih merdeka.

“…bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: “Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969: “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka.” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:

“Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.” (2009:hal.169).

Baca Juga:

Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat dan indah, sebagai berikut:

“Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. …Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI.” (hal. 43).

Pertanyaan saya dalam konteks West Papua, apakah TNI & Polri itu bertugas penjaga, pemelihara warisan sejarah yang tidak benar, bengkok, miring dan busuk dalam era peradaban moderen dan teknologi tinggi ini?

Saya mau membagi ada kisah nyata yang perlu Panglima TNI dan Kapolri dan anggota belajar dari pengalaman Pilot Albert Lewis yang dikenal akrab Al Lewis.

Pada 20 April 1954 Pilot Al Lewis terbangkan pesawat dari Sentani menuju Lembah Wamena. Ini merupakan penerbangan pertama kali dalam sejarah Pekabaran Injil. Sebelum Pilot Al Lewis terbangkan pesawat di wilayah Lembah Balim Wamena, Al Lewis menyatakan imannya:

“Saya tidak tahu harga yang harus dibayar untuk memasuki Lembah Balim, tetapi saya bersedia membayar harga itu.” (Sumber: Sejarah Gereja Katolik Lembah Balim: 2008).

Pada tanggal 28 April 1955 Pilot Al Lewis mengalami kecelakaan pesawat dalam penerbangan menuju ke Lembah Balim. Ia menabrak sebuah gunung tinggi. Pesawat dan jenazahnya ditemukan pada Mei setelah satu bulan kemudian.

Keadaan yang sangat paradoks pengorbanan Missionaris Asing dan pemerintah Republik Indonesia di West Papua. Ribuan rakyat West Papua ditembak mati demi NKRI.

Memang kekejaman, kejahatan dan brutalnya Indonesia terhadap Orang Asli Papua sudah melewati batas-batas kewajaran dan kemanusiaan. Ditambah lagi janji-janji palsu yang merupakan kebohongan dalam sejarah pelaksanaan Pepera 1969.

Pada 14 Juli 1969 pelaksanaan Pepera hari pertama di Merauke, Menteri Dalam Indonesia dari mimbar sampaikan kepada peserta Dewan Musyawarah Pepera yang sudah diseleksi dan diawasi ABRI.

“….pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat; oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Republik Indonesia.” (Sumber: Laporan Resmi PBB, 1812, Agenda 98, 19 November 1969, alinea 18, hal. 2).

Indonesia punya keinginan dan mampu melindugi untuk kesejahteraan rakyat Papua Barat, tetapi yang ada hanya penderitaan, kekerasan, penembakan, dan pembunuhan rakyat Papua Barat.

Baca Juga:

Kejahatan penguasa Indonesia paling terbaru ialah pada 19 Desember 2018, TNI menembak mati Pendeta Geyimin Nigiri (83) Tokoh Gereja dan Perintis Gereja Kemah Injil di Kabupaten Nduga. Dan masih banyak korban lain akibat perintah Operasi Militer oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Ada kisah seorang ibu hamil yang sangat menyedihkan dan menyentuh hati nurani kita semua akibat Operasi Indonesia Militer di Nduga yang menggunakan Helikopter TNI.

“Saya melahirkan anak di tengah hutan pada 4 Desember 2018. Banyak orang berpikir anak saya sudah meninggal. Ternyata anak saya masih bernafas. Anak saya sakit, susah bernafas dan batuk berdahak. Suhu di hutan sangat dingin, jadi waktu kami berjalan lagi, saya merasa anak bayi saya sudah tidak bergerak. Kami pikir dia sudah meninggal. Keluarga sudah menyerah. Ada keluarga minta saya buang anak saya karena dikira dia sudah mati.

Tetapi saya tetap mengasihi dan membawa anak saya. Ya, kalau benar meninggal, saya harus kuburkan anak saya dengan baik walaupun di hutan. Karena saya terus membawa bayi saya, saudara laki-laki saya membuat api dan memanaskan daun pohon, dan daun yang dipanaskan itu dia tempelkan pada seluruh tubuh bayi saya. Setelah saudara laki-laki tempelkan daun yang dipanaskan di api itu, bayi saya bernafas dan minum susu.

Kami ketakutan karena TNI terus menembak ke tempat persembunyian kami. Kami terus berjalan di hutan dan kami mencari gua yang bisa untuk kami bersembunyi. Jadi, saya baru tiba dari Kuyawagi, Kabupaten Lanny Jaya. Kami berada di Kuyawagi sejak awal bulan Desember 2018. Sebelum di Kuyawagi, kami tinggal di hutan tanpa makan makanan yang cukup selama beberapa minggu. Kami sangat susah dan menderita di atas tanah kami sendiri.” (Sumber: Suara Papua, 8 Juni 2019).

Pembunuhan rakyat sipil, penderitaan rakyat sipil, pengusiran Penduduk Asli Papua di Nduga dari kampung halamannya yang menggunakan Helikopter TNI disebabkan perintah Presiden RI, Ir. Joko Widodo untuk diadakan Operasi TNI-Polri di Nduga untuk mengejar Organisasi Papua Merdeka yang menembak mati 16 orang Indonesia pada 2 Desember 2018 di Nduga.

“Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar” (Sumber: DetikNews/5/12/2028).

Wakil Presiden H.Jusuf Kalla memerintahkan:

“Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak.” (Sumber: Tribunnews.com/6/12/2018).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo: “…DPR usul pemerintah tetapkan Operasi Militer selain perang di Papua.” (Sumber: Kompas.com/13/12/2018).

Menkopolhukam, H. Dr. Wiranto: “Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka.” (Kompas.com/13/12/2018).

Sementara Kapolri Jenderal Dr. Muhammad Tito Karnavian lebih cerdas, intelektual, rasional, berhikmat dan memberikan nasihat bijak:

“Kasus tersebut jangan dibesarkan dinasionalisasi, karena itu yang ditunggu oleh pihak mereka (OPM). Untuk memancing penetapan sebagai Operasi Militer melawan gerakan separatis.”

Lebih lanjut disarankan dalam aspek historis: ” Menurut sejarah, Papua masuk ke Indonesia melalui proses resolusi PBB. Sehingga untuk memudahkan mengangkat Papua ke Sidang PBB adalah dengan dalil terjadinya pelanggaran HAM, terjadi pembantaian oleh militer dan bahkan genosida.”

“Bila itu terjadi, maka ditetapkan darurat militer, kemudian terjadi pelanggaran HAM, kemudian itu maju ke Sidang PBB dan voting, maka dipastikan Indonesia bakal kehilangan Papua.” (Sumber: Swararakyat.com/06/12/2018).

Mengakhiri dari surat terbuka kepada Panglima TNI dan Kapolri, saya mengutip dari Pendeta Isaac Samuel Kijne menyatakan nubuatan sebagai suara kenabianya:

“Di atas batu ini, saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” ( Wasior, 25 Oktober 1925).

Di Holandia, Binnen, pada Kijne juga menyatakan imannya:

“Di Tanah ini, kita bekerja di antara satu bangsa Papua yang kita tidak tahu apa maksud TUHAN untuk bangsa ini. Di Tanah ini, kita boleh pegang kendali tetapi kita tidak menentukan arah angin, arus dan gelombang di laut serta tujuan yang hendak kita capai di Tanah ini. Siapa yang bekerja dengan jujur, setia, dan dengar-dengaran pada Firman Allah di Tanah ini, maka ia berjalan dari satu pendapatan heran yang satu ke pendapatan heran yang lain.” (26 Oktober 1956).

Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, kami sudah lama menderita. Melalui surat ini, Panglima TNI dan Polri menemukan kebenaran-kebenaran untuk mencari solusi yang bermartabat dan mendamaikan.

Baca Juga:

Surat ini tidak sempurna tapi lebih baik saya menulis daripada bangsa saya terus menderita dan menangis. Saya tahu dan saya sadar, bapak Panglima TNI dan Kapolri juga manusia, punya TUHAN dan tahu kebenaran.

Bapak Panglima TNI dan Kapolri perlu mengetahui bahwa rakyat dan bangsa West Papua berjuang karena kesalahan sejarah yang dijelaskan dalam surat ini. Rakyat West Papua sudah dijanjikan kesejahteraan pada saat pelaksanaan Pepera 1969 di Merauke oleh Menteri Dalam Negeri RI, tetapi kenyataan setelah 50 tahun 1969-2019 yang ada penderitaan, tetesan air mata dan cucuran darah.

Bapak Panglima dan Kapolri yang terhormat sudahilah kekejaman dan kejahatan kemanusiaan ini. Kami juga mau hidup aman dan damai seperti kehidupan keluarga bapak-bapak yang aman dan damai.

Saya minta kepada Panglima TNI dan Kapolri, duduklah mendiskusikan ini dengan bapak Presiden Ir. Joko Widodo supaya pemerintah Indonesia, TNI dan Polri tidak mewarisi, memelihara mempertahankan dan menjaga sejarah Pepera 1969 yang tidak benar, tidak adil, tidak demokratis, miring, bengkok dan busuk.

Lebih bermartabat dan terhormat, bapak Panglima TNI dan Kapolri mendorong dan menasihati kepada bapak Presiden RI untuk berunding damai dan setara dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Saya yakin, bahwa Panglima TNI, Kapolri dan Presiden tidak akan dipersalahkan jikalau ruang perundingan Pemerintah RI dan ULMWP dibuka. Karena ada dasar-dasar sejarah yang sudah dijelaskan dalam surat ini.

Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

 

__________________________________________

Ita Wakhu Purom,6 Juli 2019

Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Gembala Dr. Socratez S.Yoman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here