Saya Tulis apa yang Saya Tahu, Saya Mengerti dan Saya Lihat

0
456

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman (Owaganak Ndumma)

Photo: Dr. Socratez S.Yoman  (The President of the Fellowship of Baptist Churches of West Papua)

1. Pendahuluan

Ketika penguasa kolonial moderen Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua melarang dua buku saya yang berjudul: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat dan Suara Gereja Bagi Umat Tertindas dan juga satu buku adik Sendius Wonda yang berjudul: Tenggelamnya Rumpun Melanesia (2007) dan kata pengatanya saya tulis dengan topik: Seruan Hati Nurani dan Kepedulian dari Anak Melanesia, saya tahu dan mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang disembunyikan oleh penguasa kolonial moderen Indonesia.

Ada keuntungan dan manfaat besar yang saya dapatkan dan meraihnya melalui larangan buku-buku dari penguasa kolonial moderen Indonesia.

Manfaat yang saya raih ialah:

1.1. Pemerintah promosikan buku-buku saya secara gratis ke publik rakyat Indonesia, bahkan komunitas internasional.

1.2. Penguasa kolonial moderen Indonesia sendiri mengumumkan bahwa selama ini di West Papua ada sesuatu tidak beres dan busuk yang disembunyikan kepada publik. Itu sudah diaminkan oleh Prof. Dr. Franz Mangnis-Suseno:

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia (hal. 255)….kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam” (hal. 257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual: 2015).

Kejahatan penguasa kolonial Indonesia paling terbaru. Pada 19 Desember 2018, TNI menembak mati Pendeta Geyimin Nigiri (83) Tokoh Gereja dan Perintis Gereja Kemah Injil di Kabupaten Nduga. Dan masih banyak korban lain akibat perintah Operasi Militer oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Ada kisah seorang ibu hamil yang sangat menyedihkan dan menyentuh hati nurani kita semua akibat Operasi Militer di Nduga.

“Saya melahirkan anak di tengah hutan pada 4 Desember 2018. Banyak orang berpikir anak saya sudah meninggal. Ternyata anak saya masih bernafas. Anak saya sakit, susah bernafas dan batuk berdahak. Suhu di hutan sangat dingin, jadi waktu kami berjalan lagi, saya merasa anak bayi saya sudah tidak bergerak. Kami pikir dia sudah meninggal. Keluarga sudah menyerah. Ada keluarga minta saya buang anak saya karena dikira dia sudah mati.

Tetapi saya tetap mengasihi dan membawa anak saya. Ya, kalau benar meninggal, saya harus kuburkan anak saya dengan baik walaupun di hutan. Karena saya terus membawa bayi saya, saudara laki-laki saya membuat api dan memanaskan daun pohon, dan daun yang dipanaskan itu dia tempelkan pada seluruh tubuh bayi saya. Setelah saudara laki-laki tempelkan daun yang dipanaskan di api itu, bayi saya bernafas dan minum susu.

Kami ketakutan karena TNI terus menembak ke tempat persembunyian kami. Kami terus berjalan di hutan dan kami mencari gua yang bisa untuk kami bersembunyi. Jadi, saya baru tiba dari Kuyawagi, Kabupaten Lanny Jaya. Kami berada di Kuyawagi sejak awal bulan Desember 2018. Sebelum di Kuyawagi, kami tinggal di hutan tanpa makan makanan yang cukup selama beberapa minggu. Kami sangat susah dan menderita di atas tanah kami sendiri.” (Sumber: Suara Papua, 8 Juni 2019).

Pembunuhan rakyat sipil, penderitaan rakyat sipil, pengusiran Penduduk Asli Papua di Nduga dari kampung halamannya disebabkan perintah Presiden RI, Ir. Joko Widodo untuk diadakan Operasi TNI-Polri di Nduga untuk mengejar Organisasi Papua Merdeka yang menembak mati 16 orang Indonesia pada 2 Desember 2018 di Nduga.

“Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar” (Sumber: DetikNews/5/12/2028).

Wakil Presiden H.Jusuf Kalla memerintahkan:

“Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak.” (Sumber: Tribunnews.com/6/12/2018).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo: “…DPR usul pemerintah tetapkan Operasi Militer selain perang di Papua.” (Sumber: Kompas.com/13/12/2018).

Menkopolhukam, H. Dr. Wiranto: “Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka.” (Kompas.com/13/12/2018).

Sementara Kapolri Jenderal Dr. Muhammad Tito Karnavian lebih cerdas, intelektual, rasional, berhikmat dan memberikan nasihat bijak:

“Kasus tersebut jangan dibesarkan dinasionalisasi, karena itu yang ditunggu oleh pihak mereka (OPM). Untuk memancing penetapan sebagai Operasi Militer melawan gerakan separatis.”

Lebih lanjut disarankan dalam aspek historis: ” Menurut sejarah, Papua masuk ke Indonesia melalui proses resolusi PBB. Sehingga untuk memudahkan mengangkat Papua ke Sidang PBB adalah dengan dalil terjadinya pelanggaran HAM, terjadi pembantaian oleh militer dan bahkan genosida.”

“Bila itu terjadi, maka ditetapkan darurat militer, kemudian terjadi pelanggaran HAM, kemudian itu maju ke Sidang PBB dan voting, maka dipastikan Indonesia bakal kehilangan Papua.” (Sumber: Swararakyat.com/06/12/2018).

1.3. Saya didukung dan diteguhkan oleh penguasa kolonial moderen Indonesia bahwa apa yang ditulis itu perlu ditulis terus. Saya tahu dan mengerti bahwa ada yang tidak beres yang perlu diungkapkan.

1.4. Saya juga merasa beruntung karena penguasa kolonial moderen Indonesia mempromosikan saya untuk dikenal publik Indonesia, bahkan komunitas internasional. Larangan buku-buku ini mempunyai banyak manfaatnya bagi penulis, bagi rakyat dan bangsa West Papua dan juga rakyat Indonesia.

Akhirnya, Andy Noya pada acara Kick Andy menobatkan saya: “Socratez, specialis penulis buku-buku terlarang di Indonesia.” Puji Tuhan, saya sudah tahu dan mengerti apa yang disembunyikan para kolonial moderen Indonesia.

2. Sekarang Saya Tahu dan Saya Mengerti.

Sekarang saya tahu. Sekarang saya mengerti. Sekarang saya lihat dengan mata. Sekarang saya dengar dengan telinga. Sekarang saya mengalami sendiri. Apa yang saya tahu? Apa yang saya mengerti? Apa yang saya lihat dengan mata? Apa yang saya dengan telinga? Apa yang saya alami sendiri?

Sejarah PEPERA 1969 itu Palsu dan Tidak Demokratis. PEPERA 1969 itu dimenangkan oleh ABRI (sekarang: TNI) dengan moncong senjata. Pepera itu cacat hukum dan moral. Pepera melanggar hukum internasional. Banyak protes pada saat pelaksanaan Pepera 1969 dan juga banyak kekejaman dan kriminalitas yang dibuat tentara Indonesia.

Bapak Simon Barias, Staf Administrasi PBP pada 1969 di Biak dengan kekuatan iman dan keberanian moral dan sebagai bangsa yang bermartabat memprotes pelaksanaan Pepera 1969 di hadapan Dr. Fernando Ortiz Sanz beserta Timnya, di depan mata ribuan Tentara Indonesia yang sedang memenangkan Pepera di Biak.

“This choice is against Agreement One Man One Vote”. Artinya, pemilihan ini melawan Perjanjian Satu Orang Satu Suara. Protes pak Barias dipicu karena Tentara Indonesia mengatakan: “Seribu Suara Diwakili Satu Orang.” (Wawancara penulis dengan bapak Barias, di Biak, 23 Desember 2001). Bisa dibaca dalam buku: Yoman: Gereja dan Politik di Papua Barat: 2011, hal. 55).

Adolof Hanesby, Kepala Sekolah di salah satu Sekolah di Sentani memberikan kesaksian betapa brutalnya, kekerasan, kejahatan, kekejaman, dan intimidasi yang dilakukan militer Indonesia sebelum pelaksanaan Pepera 1969.

“Sekolah digebrek, dicari, dikejar semua simbol-simbol nasional Papua oleh pasukan tentara Indonesia dalam bulan April 1963. Bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang Papua diambil. Saya ditangkap dan dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa saya masih memelihara dan menahan lambang-lambang Papua.

Saya ditanyakan tentang banyak hal, pokoknya tentang siapa orang-orang penting Papua Barat, mereka berkata, ada orang-orang yang menghalangi program dan rencana orang-orang Indonesia. Saya dikirim dari tentara ke unit Polisi Militer dan ditahan selama tiga hari.” (Sumber: TAPOL, Buletin No.53, September 1982).

Zakarias Sawor, Pejabat Departemen Pertanian Papua memberikan laporan tentang pengejaran, penangkapan, intimidasi, penyiksaan, pembunuhan terhadap orang-orang Papua selama masa UNTEA yang dilakukan tentara Indonesia dan polisi militer. Orang-orang Indonesia buat lubang penjara di bawah air di Ifar Gunung, distrik Danau Sentani. Tempat ini dikenal dengan nama perlawanan kejam tentara Indonesia terhadap orang-orang Papua yang tidak setuju dengan Indonesia” (Sawor: 1968). Lengkapnya dibaca dalam buku Pintu Menuju Papua Merdeka: Yoman, 2000, hal. 39).

PEPERA 1969 yang Cacat Hukum dan Cacat Moral. Itu sebenarnya sebagian besar rakyat Indonesia belum tahu banyak tentang proses penggabungan wilayah West Papua ke dalam wilayah Indonesia. Proses pengintegrasian melalui proses yang kejam, brutal dan tidak manusiawi.

Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: “Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?” (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: ”

Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN.”(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi bangsa West Papua. Bahkan setelah dimasukkan West Papua secara ilegal dan secara paksa ke dalam wilayah Indonesia dan manusianya terus dibantai seperti hewan dan binatang buruan atas nama keamanan nasional.

Militer Indonesia Menghancurkan Masa Depan Rakyat West Papua. Tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab ini dilakukan ketika rakyat West Papua mempertahankan hak hidup dan masa depan di atas tanah leluhur mereka. Mereka ditembak mati ketika berjuang keadilan dan martabat demi perdamaian. Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia.

Sangat terang dan jelas pendirian Mayoritas 95% rakyat West Papua memilih merdeka.

“…bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: “Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka.” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47)

3. Indonesia Kolonial Perampok dan Perusak Kehidupan rakyat dan bangsa West Papua.

Apakah para pembaca merasa tidak cukup bukti untuk mengakui dan mengaminkan bahwa Indonesia bangsa kolonial perampok, pencuri, pembunuh, penjarah bangsa tidak beradab dan perusak masa depan bangsa West Papua?

Filep Karma pejuang keadilan, perdamaian, hak asasi manusia, martabat manusia, kesetaraan hak hidup dan tokoh sejati West Papua Merdeka dalam bukunya: Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua dengan jelas mengatakan WE CAN sebagai berikut:

“…Mereka (penguasa kolonial Indonesia) memandang, menganggap dan mempelakukan orang Papua sebagai setengah manusia, tidak diakui sebagai pada umumnya.

Kemudian terjadi perampasan hak-hak orang Papua, antara lain tanah, posisi di pemerintahan, ataupun perusahaan- perusahaan swasta, yang dimiliki oleh orang Papua. Perusahaan-perusahaan kadang-kadang diambil alih.

Contoh, dulu di Papua, ada perusahaan Nieuwenhuijs, yang dimiliki oleh keluarga saya, Rumpaisum. Itu diambil alih oleh orang asal Manado. Sekarang perusahaan itu milik mereka, bergerak dalam ekspedisi muatan kapal laut.

Contoh lain, di Jayapura, di Jalan Irian—kalangan pejuang sebut Jalan Merdeka—hampir semua toko dimiliki oleh orang Papua pada 1960-an, sekarang bukan milik orang Papua lagi. Toko-toko tersebut sudah berpindah tangan kepada non Papua. Diambil alih dengan cara kasar. Kadang dengan menuduh orang Papua tersebut OPM, maka saat orang itu ditangkap, semua asetnya berpindah tangan ke non-Papua.

Contoh lain lagi. Sebuah pompa bensin Samudra Maya di Dok V Bawah, Jayapura, milik seorang Belanda. Ketika Belanda pulang, sekitar tahun 1961 dan 1962, pemiliknya menyerahkan pompa bensin kepada Herman Wayoi, lengkap dengan semua surat-surat hak kepemilikan dan izin usaha. Sewaktu masuk tentara Indonesia, pompa bensin tersebut diambil paksa dari Herman Wayoi. Dia dituduh OPM, ditahan oleh militer, lalu tanpa sidang, beliau dipenjara dalam penjara militer beberapa tahun. Perusahaan tersebut tetap jadi milik Angkatan Darat.” ( Karma: 2014, hal.7).

Lazarus Sawias dalam wawancara pada 26 Juni 2019 juga memperkuat WE CAN. Para pembaca dapat mengikutinya sebagai berikut:

Kita pernah punya Perusahaan Pengadaan Kayu di Kota Manokwari untuk mensuply kebutuhan Kayu buat rumah-rumah di Papua. Rumah-rumah Papan yg ada di Bhayangkara adalah kayu asal Zacharey (Penggergajian) Kayu di Kota Manokwari.

Disini juga ada galangan atau Doking Kapal terbesar di Pasifik Selatan.Disini di New Guinea sekarang West Papua tepatnya di Hamadi ada sekolah Zeevaart (Sekolah Pelayaran) pemuda2 dari Pasifik Selatan menimbah ilmu disekolah ini.

Kita juga punya Rumah Sakit di Dok 2 Hollandia termewah dan terlengkap di Pasfik Selatan,dimana pasien-pasien dari Pasifik Selatan dapat dirujuk di sini di Hollandia skarang Jayapura.

Di Kota Biak terdapat Lapangan terbang terbaik dan terpanjang di kawasan Asia Pasfik yakni Lapangan terbang Mokmer,dan juga landasan AU Belanda di Boroku Biak yg sempat membuat Gergetan Jakarta ketika perang Trikora 1961-1962 karena dilengkapi Radar Pengintai tercanggih dan pesawat2 Tempur MIG 21 dan Neptune.. Schoutbeynacht(Laksamana Dereizer mengatakan bahwa :”BIAK IS ON NEEMBAAR”=BIAK TAK AKN PERNAH BISA DIREBUT..

Didang Pertanian, kita punya Perkebunan Cacao terbesar yg ada di Serui,Ransiki dan Genyem.

Dibidang Pertambangan kita punya NNGPM (Nederlands New Gunea Petroleum Maschpay).

Semuanya menunjang Kemakmuran buat Sebuah Negara yg lahir pd 1 Des 1961. Kemakmuran dan Harapan itu Pupus karena digagalkan oleh SOEKARNO..Katanya Negara Boneka.

Saya ikut menikmati yang disebut adil dan makmur itu. Betapa tidak. Sekolah-sekolah berbasis asrama:

Antara lain PMS =P rimery Midelbarese School du kota Biak dan Kota Hollandia.

ODO= Opleiding Dorps Onderweys juga berbasis asrama di Kota Serui.

Ketika kami masuk PMS hanya yang dapat kami bawa adalah Pakaian, handuk odol dan sabun..Tdk bayar SPP dan lain-lain. Masuk sekolah: buku,pensil alat-alat tulis lainnya sudah disiapkan oleh Sekolah. Bahkan kami mendapatkan UANG SAKU EINREYKSDALDER = 1 RINGGIT = 2,5 GULDEN..

Manfaatnya bisa mandiri, disiplin,belajar bersama dan pagi,malam berdoa benar-benar menyembah Tuhan Yesus dan ucap syukur atas nikmat yg diberikan TUHAN. Kita menjemur Pakaian ditempat jemuran selama sebulan,TAK ADA PENCURI.Tdk ada miras,narkoba dan lain-lain.

Tulisan ini tidak sempurna. Doa dan harapan saya melalui tulisan ini menyadarkan. Anda semua yang terlena dan tertidur dengan permaian sandiwara penguasa kolonial Indonesia.

Dari fakta-fakta kejahatan dan kekejaman penguasa kolonial Indonesia, pakar hukum Indonesia Prof. Dr. Adnan Buyung menyatakan keyakinannya pada 16 Nopember 2011:

“Saya anggap masalahnya sangat kritis, tinggal soal waktu saja. Sengaja atau tidak, mau atau tidak mau, kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua.”

Didukung pula oleh Tokoh Reformasi Dr. Amin Rais pada acara TV Kick Andy 2012:

“Papua pasti akan lepas dari Indonesia atau Papua pasti Merdeka.”

Menurut saya, alasan dan dasar sangat jelas dan kuat rakyat dan bangsa West Papua pasti berdiri sendiri sebuah bangsa yang merdeka, hanya persoalan waktu.

Waa….waa….Nowe Nawot Kinaonak.

 

 

__________________________________________

Ita Wakhu Purom, 20 Juni 2019.

Penulis adalah Gembala Dr.Socratez S.Yoman, M.A. (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua).

Editor: Admin/MW.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here