Lanny Jaya: Kabupaten Bukan “Kampung Dusun” dan Proses Pembangunannya

0
250

Oleh: Maiton Gurik, M.Sos

Foto: Dok Maiton Gurik

Judul artikel diatas suatu fakta dan ungkapan keluh kesah masyarakat terhadap proses pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya, selama beberapa silam ini. Sejak 17 April 2019 sampai 21 Juni 2019, saya di Tiom, datang dari Jakarta bawah 1 (satu) suara untuk Kampung/Desa Mbu Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya, pada pileg 2019.

Selama 2 (dua) Bulan 3 (tiga) Minggu lebih itu, saya melihat dan merasakan ada beberapa persoalan serius yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya. Sekali lagi; “Lanny Jaya: Kabupaten” bukan “Kampung Dusun”.

Dalam konteks itu, secara diam-diam saya melakukan peneletian/riset kecil-kecilan terhadap proses pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya, mulai dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dan program-program kerja OPD/SKPD.

Dalam penelitian itu, saya memilih beberapa narasumber mulai dari PNS, tokoh pemuda, tokoh gereja, aktivis HAM, aktivis lingkungan dan kelompok oposisi bahkan beberapa masyarakat Kabupaten Lanny Jaya.

Metode yang saya gunakan dalam penelitian adalah diskusi bebas, jujur dan terbuka. Penelitian lebih berfokus kepada: ‘Kesejahteraan’. Tetapi, dalam artikel ini saya tidak ingin meng-kampanyekan beberapa keberhasilan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh pemerintah hari ini.

Sebab, itu tugas pemerintah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat bahkan tidak ada alasan untuk berbuat baik bagi Kabupaten Lanny Jaya dan masyarakatnya. Oleh karenanya, saya hanya ingin fokus membahas pada beberapa fakta buruk keluh-kesah masyarakat dan para pekerja-pekerja pemerintah (PNS) di Kabupaten Lanny Jaya.

Pertama; Keluh-kesah terhadap lampu listrik menyala bergilir, padahal lampu listrik bagian dari kesejahteraan masyarakat yang harus diprioritaskan oleh Pemda.

Kedua; Air bersih tidak tersedia bagi masyarakat umum, padahal air bersih bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Ketiga; Para pekerja pemerintah (PNS) sering keluh terhadap uang insentif, operasional dll dipotong oleh Pemda, padahal biaya ongkos upah atas kerja bagian dari kesejahteraan pegawai.

Kelima; Tidak ada tersedia perumahan layak dihuni bagi pimpinan OPD/eselon, padahal tersedianya perumahan pejabat publik bagian dari kesejahteraan pejabat.

Ketujuh; Keberadaan organisasi kepemudaan seperti; KNPI, KAPP dan GAMKI terjadi pembiaran dan tidak laku di wajah pemerintah daerah, padahal ormas merupakan bagian dari mitra kerja Pemerintah dan fungsi control pembangunan.

Pun, sekian banyak persoalan diatas merupakan bagian terkecil dari berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya.

Satu sisi, pemerintah itu hadir untuk berbuat baik bagi masyarakat dan kabupatennya. Membangun Kabupaten dan mensejahterakan masyarakat merupakan kewajiban dan tugas pemerintah bukan tujuan.

Pemerintah wajib membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat kepentingan publik bukan kepentingan parsial. Oleh karena itu, kebijakan pemeritah daerah yang sifatnya menyimpang dan korup, mesti kita bongkar secara terbuka, transparan, jujur dan adil, demi ‘Kabupaten Lanny Jaya Yang Maju dan Mandiri’.

Sekali lagi; “Wibawa Kabupaten Lanny Jaya, jangan dibuat seperti sekredil Kampung Dusun.

 

__________________________________________

Maiton Gurik, M.Sos
(Pemerhati Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya).

Tiom, 25 Juni 2019. Waktu 03:03 Wit (Waktu Indonesia Tiom)

Editor: Admin/MW.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here