Terbaliknya Tugas Dan Tanggung Jawab Oleh TNI-POLRI Indonesia Di Papua

0
275

Opini Oleh : Pius Tenouye, S Par, Mahasiswa Alumni Universitas Udayana Bali

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Pemerintah Indonesia dalam hal Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah se-seorang yang ditugaskan oleh Negara Indonesia sebagai keamanan sesuai dengan tugas dan tanggun jawab mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Undang-undang yang berhubungan dengan keamanan yang dilahirkan oleh Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dapat dijadikan sebagai undang-undang pembunuhan besar-besar (genosida) terhadap rakyat West Papua secara brutal atau tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan yang hanya merujuk pada perampasan atas sumber daya alam yang ada diatas Tanah Papua Barat itu sendiri.

Kolonialisme, militerisme, kapitalisme dan imperialisme Indonesia maupun Amerika serikat beserta Belanda dan Negara lain, semestinya kalian harus berfikir sekarang juga untuk berterimakasih kepada Bangsa Malanesia Papua Barat jikalau kamu mempunyai ahlak yang mulia, karena-Nya sumber daya alam yang Tuhan Allah telah memberikan kepada Bangsa Papua Barat sedang dinikmati oleh engkau itu sendiri, sehingga engkau harus membuka mindset untuk dapat berterimakasih kepada rakyat bangsa ras Malanesia Papua Barat.

Bangsa West Papua adalah bangsa malaneisia yang berasal dari Pasifik bukan yang berasal dari Asia. Kolonialisme Indonesia dan para kapitalis global engkau adalah para perakus untuk mengusai bangsa orang lain seperti yang engkau sedang membudayakan di atas bangsa West Papua Barat untuk memusnahkan sumber daya manusia Papua bukan hanya itu saja tapipula sumber daya alam Papua yang Allah telah berikan kepada Bangsa West Papua.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bagian dari kapten Amerika serikat dan mereka inilah yang sedang didanai oleh Negara kapitalis Amerika Serikat dalam hal Bank Dunia (BI) untuk menguasai Tanah Bangsa Papua Barat dengan tujuan untuk bukan menjaga keamanan, tapi mereka mau melakukan sebuah kekerasan terhadap masyarakat sipil di West Papua meliputi: Pemerkosaan terhadap perempuan Papua, pembunuhan terhadap masyarakat sipil di West Papua dengan mengunakan moncong senjata dan lain-lain tidak sesuai dengan hukum internasional ataupun prikemanusiaan dan prikeadilan maupun undang-undang Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya untuk merampas sumber daya alam yang Tuhan berikan kepada bangsa Papua Barat.

Kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai banyak hukum kalau kita membandingkan dengan Negara-negara lain di dunia, namun demikain hukum-hukum yang dimilki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dijadikan hukum politik atau hukum mainan-mainan , sehingga ini merupakan sebah pertanyaan buat republik ini.

PEPERA 1969 adalah sejarah palsu dan catat Hukum

Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia selalu membangakan diri dengan klaim bahwa Papua adalah bagian Indonesia yang sudah final melalui PEPERA 1969 dan Papua merupakan bekas jajahan Belanda sehingga otomatis masuk dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namu pertanyaan ialah..!

1. Mengapa penduduk asli Papua tidak pernah mengakui dan menerima PEPERA 1969 tapi sebaliknya secara konsisten dan terus -menerus melakukan perlawanan terhadap sejarah diintegrasikan Papua Barat kedalam wilayah Indonesia.

2. Apakah rakyat dan Bangsa Papua Barat Beretnis malanesia ini keliru dalam memahami sejarah diintegrasikan Papua Barat kedalam wilayah Indonesia.

3. Kalau status Papua sudah final dalam Indonesia, mengapa harus ada UU No. 21 Tahun 2001 sebagai solusi politik yang final?

“Jawaban dari tiga pertanyaan ini adalah perlawanan rakyat Papua yang menuntut rasa keadilan adalah beralasan. Karena dalam proses dimasukannya Papua kedalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dalam prose pelaksanaan PEPERA 1969,(Yoman, S.S hal: 152)”.

Kesejahteraan Bukan Akar Masalah Papua 

Pandangan pemerintah Indonesia kepada Bangsa West Papua diangap manusia yang terlupakan atau terabaikan dalam segala aspek. Karena wilayah Papua dicaplok, diduduki dan diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia dengan tujuan kepentingan ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis malanesia dan digantikan dengan etnis Melayu dengan program Transmigrasi yang massif.

Wilayah Papua dikelolah dengan pendekatan keamanan, ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang tidak pernah menghormati martabat dan kehormatan manusia Papua.

Stigma separatis, maker dan OPM adalah alat justifikasi pemerintah dan aparat keamanan Indonesia untuk menindas penduduk asli Papua. Papua menjadi daerah tertutup bagi media asing dan juga diplomat asing.

Wilayah ini menjadi perhatian oleh semua orang dan semua media dari dalam dan luar negeri apabila terjadi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas nama integrasi NKRI maupun perlawanan karyawan PT Freeport Indonesia ynag menuntut untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Bahkan menjadi perhatian juga ketika rakyat dan bangsa Papua mempertanyakan status politik mereka dan melakukan perlawanan terhadap pendudukan dan penjajahan Indonesia di atas Tanah Papua.

Dalam bagian ketiga ini, rakyat Papua memandan Indonesia sebagai colonial baru di Papua , (Yoman, S.S hal: 147).

Daftar Pustaka
Yoman, Sokrates Sofyan. 2012. Saya Bukan Bangsa Budak. Jayapura/ Numbay, Papua Barat: Penerbit Cendrawasih Press.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here