Manipulasi Fakta dan Media Musiman di Papua

0
507

(Melihat Papua dari Sudut Media)

Pulau West Papua

Oleh: Fransiskus M Iyai

 “sekarang Papua sudah maju, pemerintah sudah memprioritaskan pembangunan lewat program membangun Indonesia dari pinggiran .Apa lagi jalan trans papua hampir selesai mengelilingi papua. Contohya seperti jalan jayapura ke merauke sekarang sudah bisa pakai mobil. Bahkan jokowi sudah berjanji untuk  menyelesaikan Isu isu pelanggaran HAM di papua dan akan membuka akses bagi para jurnalis asing ke papua. Selama ini hanya ada penembakan dari anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada TNI/POLRI. tidak  pernah ada penembakan dari Aparat keamanan terhadap masyarakat sipil papua..!”

Begiitulah Narasi yang selalu berkembang di kalangan masyarakat,  kalangan netizen dan kepada siapa saja. Yang akhirnya berita-berita tersebut menjadi tolak ukur bagi kemajuan perkembangan dan kondisi situasi papua. Bagimana tidak mau percaya.? Sedangkan media-media  yang selalu rajin mempublikasikan berita-berita tentang papua adalah media-media nasional/internasional yang dipoles dengan slogan-slogan yang amat narsis yang akhirnya sekedar menghiasi dinding.

Bulan januari 2015 lalu pernah ada sebuah media nasional yang memuat berita tetang “Ada Jalan Trans Papua, dari Jayapura ke Merauke Bisa Pakai Mobil” satu hari sebelumnya media tersebut juga telah menggemparkan berita yang bertajuk “Ada Trans Papua, Sorong-Merauke Bisa Dijajal Lewat Darat di 2019” media-media itu terus giat meng-update berita, ataupun peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat di tanah papua.

Jalan Trans Papua, pekerjaanjembatan, pelabuhan, stadion Jalan Tol Laut dan semuanya yag mengatas namakan pembangunan Yang lebih berbau politik, ekonomi, dan kesuksesan pemerintah telah dilancarkan. sementara orang papua bertanya untuk siapa semua pembangunan ini.? Siapa yang akan menikmatinya,?  Sedangkan manusia papua semakin hari semakin berkurang ditanahnya sendiri.

Media-media diindonesia tidak pernah mengangkat soal Pelanggaran-pelanggaran  Hak Asasi Manusia (HAM) yang selalu dilakukan oleh TNI/POLRI terhadap masyarakat sipil di papua, perampasan hak-hak ulayat, kesejahteraan masyarakat, serta tidak pernah usut tuntas parasit kapital yang sedang mendarah daging bersama rakyat papua. Diantaranya adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih terus terjadi dibumi papua.

Yang jadi pertanyaan disini adalah apakah saat terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di papua, adakah media yang memberitakan informasih-informasih itu,?

Apakah pemerintah yang berwenang pernah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di papua sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku.?

Apakah di papua keadaannya aman-aman saja seperti yang diberitakan oleh media-media saat ini.?

Lalu mengapa berita-berita dari media lokal papua selalu di pinggirkan.? Sangat disayangkan, semua itu nihil.

Contoh paling kongkrit dari wajah-wajah media musiman di papua adalah ketika terjadi penembakan pada Tanggal l 2 desember 2018 lalu terhadap karyawan  PT. Istaka karya yang katanya sebanyak 19 orang itu, semua media dari yang abal-abalan sampai yang elit mengangkat isu itu dan membuat gempar seluruh tanah nusantara (bukan hanya diatas pangkuan ibu pertiwi).

Setelah insiden penembakan itu, peerintah indonesia melancarka pengiriman dan serangan TNI/POLRI dan satuan angkatan bersenjata. Dengan topeng narasi mengejar KKB di papua. Tapi nyatanya Masyarakat sipil yang jadi korban atas kekerasan Militer indonesia di papua, yang di akibatkan oleh serangan udara berupa tembakan dan bom. Kejadian ini telah dilaporkan oleh saksi-saksi mata termasuk bupati nduga bahwa memang benar ada penyerangan dari udara dan bom yang menyebabkan 5 orang diantaranya tewas dan masyarakat melarikan diri ke hutan. Lalu dilaporkan ke media lokal. Sudah jelas dengan barang bukti-bukti yang nyata dan real.

Beberapa hari setelah psca penembakan itu media Nasional KOMPAS.com Melangsir Berita yang Bertajuk (HOAKS) TNI Serang Kelompok Separatis di Ndugama dengan Bom. Yang beritanya bersumber dari kepala penerangan kodam XXVII/Cendrawasih Kol Inf Muhammad Aidi minggu (9/12/2018)

Jika pemimpinnya membantah tidak ada penembakan dan bom, lalu yang mati di hutan dan barang-barang bukti bekas penembakan bom itu apa.? Sangat disayangkan, sudah jelas-jelas nyata masih saja mau berbohon. Lempar batu sembunyi tangan.

Namun media-media tersebut buta akan  ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik  yang sebagaimana tercantum dalam  pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah yang artinya selalu Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu serta narasumbernya harus dari kejadian peristiwa bukan melalui pimpinan semata.

Kasus diatas hanya satu dari beribu manupulasi fakta  dari media-media indonesia yang selama ini dilakukan oleh pemerintah indonesia terhadap masyarakat papua

Dari semua kejadian ini, dapat kita lihat adalah papua di jadikan sebagai objek. Baik objek pembangunan, dan lain sebagainya. Bukan sebagai subjek. Sementara martabat,harga diri, dan kehadiran orang papua dipangkuan ibu pertiwi tidak pernah dianggap bahkan dibenci dan dalam suatu usaha pemusnahan.

******************************************************************

Sampai sekarang papua masih menjadi enigma bagi indonesia, walaupun pada tahun 1969 dengan ambisi dan cacat hukum papua di aneksasi kedalam teritory indonesia. Nyatanya masih banyak orang indonesia yang masih menganggap manusia papua itu primiti, bau,jorok, bodok, suka seks bebas dan stigma-stigma lain sebagainya sebagaimana yang dimuat di berita oleh media-media nasional di Indonesia.

Pemahaman yang dangkal dan karikatural ini terutama disebabkan oleh Buruknya arus Informasi dari  Papua. Semenjak tahun 1969 masalah kebebasan pers di papua sudahmenjadi sorotan dunia dimana pada tahun tersebut dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Namun tidak dilaksanakan secara hukum Internasional yang seharusnya. tapi dilaksanakan dengan hukum Lokal Indonesia (Musyawarah) dengan alasan kondisi geografis yang sulit di jangkau.

Sebelum diadakannya Referendum (PEPERA) pada tahun 1969. dibentuk Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (DMP) yang mana anggotanya ditunjuk langsung oleh Militer Indonesia kemudian para anggota DMP itu ditampung di suatu penampungan khusus dan tidak di jinkan berkomunikasi dengan keluarganya atau orang lain. Dan yang lebih brutal lagi, Dalam penampungan itu, mereka setiap hari diberi nasehat, terror, intimidasi, pembunuhan dan rayuan oleh Komandan Inteligen KOSTRAD BRIGJEN, Ali Murtopo (Komandan OPSUS).

Di sejumlah media internasional juga diberitakan bahwa adanya intimidasi sebelum dan selama PEPERA.  (baca: indonesia: Rectrictions on foreign journalists lifted)Sedangkan laporan Fernando Ortisan (utusan PBB untuk mengamati Referendum/PEPERA di Papua tahun 1969) mengatakan bahwa Indonesia tidak melaksanakan Proses Penentuan Nasib Sendiri (PEPERA/Referendum) sesuai aturan internasional karena Masalah Politik serta Kondisi Geografis yang tidak memungkinkan untuk Referendum melalui Praktek Internasional. Dan ini merupakan suatu kegagalan PBB dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional yang melindungi Hak Asasi Manusia.

Indonesia juga telah melanggar perjanjian rahasia yang digelar oleh Amerika, Indonesia dan Belanda di Roma (Ibu Kota Negara Italia)  roman agreement  pada 30 September 1962. Yang mana, dalam point kedua berbunyi  “Indonesia menduduki wilayah Papua Barat hanya selama 25 tahun saja, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963.” Tanpa melibatkan orang papua, padahal yang dibicarakan itu masalaha papua.

Maka dari itu, dapat kita ketahui bahwa, penentuan nasib sendiri (self determination) tidak dilaksanakan dengan aturan Internasional (Cacat Hukum). Dan juga karena Tak satu pun orang Papua dilibatkan dalam kesepakatan-kesepakatan internasional.

Maka peristiwa-peristiwa ini penting untuk dipahami guna memahami berbagai isu dan konflik yang telah dan sedang terjadi di tanah Papua.

Setahun setelah Newyork agreement , saat berpidato di Yogyakarta pada 4 Mei 1963, Sukarno mengecam “para wartawan asing yang menulis orang Irian Barat tak menyukai Indonesia, bahwa mereka lebih menyukai Belanda.” Sejak saat itu, pembatasan informasih tentang papua semakin diperketat dengan cara mengecam para jurnalis barat masuk dan meliput di papua, menggiring wartawan dengan pengawalan ketat tentara untuk meliput papua, bahkan sampai orde baru pun wartawan asing dilarang meliput di papua dengan alasan papua masih primitif sehingga membahayakan keselamatan wartawan, dan sampai kini wartawan asing yang igin meliput di papua harus lewat clearing house .

Disini sudah jelas bahwa Negara indonesia takut akan isu-isu yang terjadi di papua di angkatke dunia Internasional, dan mendukung suara-suara pembebasan papua. Karena dalam kebebasan per dunia juga sudah diatur bbahwa jurnalis luar berhak meliput daerah yang konflik. Jika keselamatan jurnalis terancam lalu negara melindunginya namun berbeda dengankebijakan indonesia terhadap wartawan asing/luar yang hendak meliput di papua di batasi sejak tahun 1963.

Otonomi khusus di papu juga sama saja, dananya digelontarkan ke media untuk membangun citra positif papua, bahkan 2011 dullu KOPASSUS dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) berkolaborasi melaksanaka pelatihan menulis tentang bahaya intervensi asing di papua.

Berangkat dari itu, Presiden Jokowi sempat menjanjikan akan membolehkan dan membebaskan wartawan asing datang ke Papua pada Mei 2015, namun sampai sekarang nyatanya nihil. Sebagai gantinya banyak bermunculan media-media siluman yang mengangkat citra baik indonesia di papua dengan penuh propaganda dan manipulasi fakta yang amat disayangkan.

Jejak-jejak Praktik kekerasan dan citra pemerintah demi mempertahankan hegemoninya  diatas bangsa papua, telah dilancarkan semenjak indonesia ambisi untuk menjajah bangsa papua dan menguras/mengeksploitasi sumber daya alam papua. Dengan tujuan yang terselubung itu maka  indonesia menghalalkan berbagai macam daya dan upaya serta cara agar bau busuknya tidak diketahui oleh dunia.

Sehingga sampai saat ini warga indonesia dan dunia sulit mendapatkan informasih yang akurat dan berimbang yang sedang terjadi di papua.  Pemerintah Indonesia menyembunyikan kemunafikannya di mata dunia dengan mengatasnamakan masalah-masalah yang terjadi di papua adalah masalah dalam Negeri sehingga tidak perlu di angkat di muka umum dunia PBB.

Media-media lokal yang independen dan selalu memberitakan kejadian nyata dengan menyuarakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di papua pun di kecam oleh pemerintah indonesia dengan berbagai cara Seperti pemblokiran 5 (lima) situs di papua termasuk juga Suara papu.com  pada tanggal, 14 November 206 KEMENINFO Telah memblokir media tersebut. Selain pemblokiran Ada juga kekerasan terhadap jurnalis di papua diantaranya adalah: yace wenda (tabloid jubi) kekerasan pemukulan, lina umusagi (RRI Papua) Intimidasi  pelarangan peliputan berita. dan masih banyak lagi kekerasan terhadapat wartawan/jurnalis papua.

Kejadia-kejadian ini sangat membuktikan bahwa kebebasan pers di papua bagi warga papua maupun bagi para jurnalis papua sangat sempit (dibungkam), dengan menggunakan berbagai alasan yang menyudutkan posisi orang papua dalam berbagai posisi. Selain itu juga adalah salah satu cara agar keburukan praktik kekerasan terhadap manusia papua selalu terselubung (tidak diketahui dunia Internasional)

Dengan demikian, segala cara yang di pakai Negara Indonesia di papua dengan maksud kesejahteraan tidak akan pernah menyentuh Needs orang papua sebab dari awal aneksasi sudah keliru, dan hingga kini masih berlansung hingga saat ini. Lebih dari itu, segala propaganda dan manipulasi fakta yang selalu di langsir oleh media-media nasional maupun media-media musiman Indonesia di papua hanyalah pencitraan semata demi meredam konflik-konflik yang sudah dan sedang terjadi di papua dan mencoba mematahkan ideologi orang papua. Sehingga masyarakat indonesia pun secara tidak sadar masih dijajah oleh media-media indonesia yang penuh dengan propaganda dan daya tipu muslihat.

Kebebasan pers di papua sangat disayangkan, kenyataaan yang sedang terjadi di papua ditutupi oleh kabut informasi . Media-media lokal di papua dikawali hukum berlapis ganda.  Hingga bermunculan media penuh propaganda (media siluman) di taah papua.  Berita-berita tetag papua di media nasional hanya pencitraan dan penuh manupulasi belaka. Kebebasan pers di papua masih dibungkam. Api dalam sekam masih membara.

Penulis: Fransiskus M Iyai, (Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)

Editor: Nuken/MW.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here