Banyak caleg OAP Gagal, Masyarakat Marind Bangun tenda di DPRD Merauke

0
252
Atribut adat berupa totem yang ditanam di hamalan Kantor DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun

MAJALAHWEKO, MERAUKE – Masyarakat Marind membangun tenda sejak semalam di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekaligus menginap. Langkah tersebut dilakukan setelah hampir tidak ada orang asli Papua (OAP), terutama putra-putri Marind lolos ke DPRD setempat, setelah penghitungan surat suara pada  pelaksanana pemilu legislatif (pileg) dan pilpres tanggal 17 April lalu.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Frederikus Wanim Mahuze, kepada wartawan, Kamis (2/5/2019), mengatakan dari sekian banyak caleg orang Marind yang maju bertarung dalam pileg beberapa waktu lalu, kemungkinan hanya 1 atau 2 orang dinyatakan lolos. Sedangkan lainnya akan ditempati orang non-Papua.

Sementara, jelas dia, jumlah kursi di DPRD Merauke yang diperebutkan adalah 30.

“Kami minta Pemkab Merauke, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespons aksi spontan masyarakat yang membangun tenda di halaman kantor dewan sekaligus menginap,” ujarnya.

Dikatakan, tuntutan LMA mewakili masyarakat, minimal 20 kursi di lembaga DPRD Merauke, dihuni orang Marind. Sehingga mereka dapat menyuarakan apa yang menjadi harapan serta keinginan masyarakat di kampung-kampung.

“Sejak semalam kami doa adat bersama di bawah tenda untuk para leluhur. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Marind pagi ini, dapat direspons pemerintah,” katanya.

“Kami juga menanam totem di halaman kantor dewan. Karena kami melakukan ritual adat. Totem merupakan raja di atas tanah Anim Ha,” ungkap dia.

Ditambahkan, banyak pengaduan diterima LMA sehubungan politik uang yang dilancarkan para caleg menjelang pencoblosan. Selain dibeberkan masyarakat, juga caleg orang Marind sendiri yang menyampaikan.

“Saya minta dengan tegas Bawaslu merespons berbagai persoalan politik uang. Karena telah merugikan banyak caleg orang Marind,” pintanya.

Sekretaris LMA Kabupaten Merauke, Yoseph A. Gebze, menambahkan masyarakat tidak akan bergerak keluar dari halaman Kantor DPRD karena belum ada jawaban pasti dari pemerintah.

“Kami akan bongkar tenda sekaligus pulang bersama masyarakat jika tuntutan 20 kursi DPRD Merauke untuk orang Marind diberikan. Sepanjang tak ada jawaban pasti, kami tetap berada disini,” tegasnya. (*)

Sumber: jubi

Editor : Dewi Wulandari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here