Praktek Penindasan Pemerintah Melalui Penyelengara Pemilu di Papua

0
199
B.Laggowan, Penulis

MAJALAHWEKO, – Rakyat acapkali tidak sadar tentang kebiadaban pemerintah melalui penyelenggara Pemilu yang terkesan menindas rakyat. Adalah melalui pemaksaan, penekanan dan sosialisasi yang buta agar setiap warga negara ikut memilih dalam setiap perhelatan pemilu yang dihelat per 5 tahunan.

Menyongsong pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah pemerintah selalu mengatakan gunakan hak pilih anda sebagai warga negara. TNI/POLRI pun demikian dengan percaya diri dan seolah-olah akan paling patriotik mengatakan’ “salurkan hak pilih anda di TPS, TNI/POLRI siap menjamin keamanan anda dst…”

Tujuan utama dari pernyataan ini adalah suksesnya rakyat menyatakan hak suara sebagai pemilih dan sebagai warga negara yang dilindungi UU.

Lantas yang menjadi pertanyaan kami adalah: mengapa dalam konteks yang sama misalnya dalam proses pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Papua, rakyat Papua tidak dijamin hak asasinya untuk mendapatkan keadilan, hak asasinya untuk memperoleh keamanan dan rasa nyaman (hak yang utama), memperoleh hak untuk menyampaikan pendepat dimuka umum secara bebas dan dilindungi oleh penegak hukum, mendapatkan haknya untuk beribadah, menyatakan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Sebab hak-hak seperti yang disebutkan tersebut memiliki posisi setara, sama dengan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Mengapa pemerintah Indonesia, melalui aparat TNI/POLRI dan penyelenggara pemilu lebih terkesan getol dan memaksa rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya hanya dalam konteks pemilu yang diibaratkan demokratis secara langsung, umum, bebas dan rahasia sementara dalam konteks penyaluran aspirasi damai didepan publik masih dikekang, diintimidasi, diteror bahkan rakyat disiksa (misalnya kasus penganiayaan mahasiswa di Malang baru-baru ini). Hal ini menujukkan bahwa sedang ada anomali dalam proses perlakuan pemerintah dalam pelayanan publik yang tidak inklusif dan tidak adil.

Fenomena ini adalah wujud ketidakadilan sosial dan sebagai bentuk nyata bahwa rezim otoritarianisme sedang mengalami kebangkitannya di masa ini. Rakyat dipaksa menyukseskan agenda pesta demokrasi borjuis, elit dan kalangan oligarki sementara demokrasi rakyat bersama kebebasannya untuk berkumpul dan berserikat dikekang dan direpresi. Demokrasi hanya dipakai oleh elit lokal dan nasional untuk mengeksploitasi rakyat demi suksesi agenda partai dan penguasa bertangan besi dan berwatak penindas. Demokrasi yang sesungguhnya milik rakyat diberangus sementara demokrasi yang sarat kepentingan mereka secara getol mereka kampanyekan agar sukses dan seolah-olah diarahkan menjadi milik rakyat. Rakyat dieksploitasi untuk menjadi garda terdepan suksesor pemilu yang paling tidak hanya menjadi asas legal rakyat untuk kembali menyalibkan mereka kelak melalui penguasa yang kelak diamanatkan sendiri oleh rakyat.

Dalam kondisi seperti itu, rakyat di Papua wajib meninggalkan semua sandiwara ini dan berdiri kokoh dibarisan golputers agar pemerintah menyadari ketidakadilan yang selama ini disengajainya dengan demikian pemerintah dapat menyadari bahwa demokrasi sebenarnya adalah milik rakyat; oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Bukan milik pemerintah yang anti HAM-demokrasi dan pro KKN yang sangat bertentangan dengan semangat dan amanat konstitusi.

Hollandia, 10 April 2019.

Editor: Admin/MW.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here