Pemerintah Pusat Diminta untuk Memahami Sikap Gubernur Papua, DPRP dan MRP

0
2231

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Presiden republik Indonesia Ir. Joko Widodo, di nilai terlalu kejam mengeluarkan perintah operasi militer di kabupaten ndugama Papua.

Nioluen Kotouki wakil sekretaris fraksi keadilan nasional Papua menilai sikap presiden sebagai panglima tertinggi dalam mengambil sikap seperti ini tentunya berkordinasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten nduga untuk mengatakan masyarakat dalam posisi aman agar dalam rangka operasi di maksud rakyat kecil tidak ikut turut korban.

Kondisi hingga saat ini terkonfirmasi masyarakat di beberapa distrik tersebut mengungsi ke hutang belantara, yang jauh dari rumah mengakibatkan pendidikan anak didik di beberapa distrik tidak akan berjalan normal, kesehatan tidak akan berjalan, dan kebutuhan ekonomi mereka tidak akan terpenuhi yang akan berdampak hingga pengorbanan jiwa masyarakat akibat kelaparan nanti.

Sikap pemberhentian gubernur Papua yang di sampaikan oleh Kemendagri di nilai sangat berlebihan karena sikap Gubernur Papua, DPRP dan MRP, merupakan sikap positif terhadap rakyatnya dan GUBERNUR, DPRP dapat di pilih oleh rakyat, sehingga sebagai kepala daerah wajiblah bersikap positif demi keselamatan rakyatnya.

Presiden tentunya dapat meminta informasi dari beberapa sumber soal kondisi rile agar kesimpulan untuk operasi militer yang sudah di ambel tidak bertolak belakan dengan pemerintah daerah yang punya wilayah, presiden juga tentunya berkordinasi dengan gubernur dan bupati nduga soal pengamanan masyarakat agan TNI/POLRI dan TPN/OPM bisa perang tanpa ada masyarakat yang korban jiwa (Nuken/MW).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here