Pemerintah West Papua Tolak Rapat Bersama Indonesia Di Jakarta

2
638

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dengan tegas menolak rencana rapat penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang dijadwalkan akan digelar oleh pemerintah pusat di Jakarta pada 9 November 2018.

“Kami tidak setuju pembahasan ini dilakukan di Jakarta. Untuk itu, kami akan layangkan surat tertulis kepada Kemenkum HAM dengan tembusan Presiden Joko Widodo,” kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (6/11/2018) sore.

Ia tekankan seharusnya pembahasan terkait permasalah HAM dilakukan di Bumi Cenderawasih, bersama dengan pihak terkait seperti, DPRP, MRP, maupun seluruh pemangku kepentingan di kabupaten.

“Setelah semuanya duduk sama-sama membahas permasalahan baru disimpulkan, jangan masalah ini dibahas di Jakarta. Untuk itu, mari datang ke Papua,” ujarnya.

Ia menilai konsep draft Pergub penangaan dugaan pelanggaran HAM di Papua, yang diajukan Kemenkum HAM untuk dibahas pada 9 November dibuat secara sepihak oleh kementerian tanpa melibatkan pemerintah provinsi maupun masyarakat Papua.

Sementara isu draft Pergub tersebut, salah satunya mengamanatkan Pemprov Papua membentuk tim penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua, yang hanya menangani kejadian di Wamena pada 2003 dan Paniai 2014.

Padahal kejadian pelanggaran HAM di Papua ini banyak, bukan hanya di dua tempat ini saja.

“Jelas kalau kita turuti keingingan pusat tentu berpotensi membuat konflik baru bagi masyarakat di Papua,” kata Hery.

“Lucunya lagi, nantinya konsekuensi pembiayaan kepada korban pelanggaran HAM, mesti bersumber dari dana Otsus. Ini yang kami tidak mau. Sehingga kami harap Kemenkum HAM lebih berpihak kepada Papua dan rakyatnya terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM di atas tanah ini,” sambungnya.

Sumber :www.tabloidjubi.com

Editor : Nuken/MW.

2 KOMENTAR

  1. West Papua merupakan saran empuk menjadi pelanggaran HAM dari berbagi pihak tentang pelanggaran ham dan masyarakat hidup dalam keteraumahan, apa yang di lakukan oleh pemerintah indonesia dan pihak pengaman, dalam meningdahkan orientasi pemerintah dalam hal program kerja. Maka dalam hal ini saya sebagai mahasiswa independen jeli melihat perkembangan pemerintah dan terapan pemerintah di tanah papua bahwa tidak sesuai dengan harapan masyarakat bakan bakan masyarakat jadi sasaran korban. saya terbuka dan teransparan bahwa Pelanggaran HAM DI PAPUA terjadi di berbagai tempat dari waktu ke waktu, penyebabnya adalah oknum TNI, POLRI, KOPASUS dll yang di lakukan secara sistematis dalam hal penyelenggarahan pemerintah.menurutnya masyarakat yang ada di papua adalah masyarakat perusak pelayanan pemerintah, pada hal pelayanannya tidak menentu kepada masyarakat dan sebaliknya .
    Kemudian pelanggaran yang terjadi di papua keterlaluhan dan dinamis. Maka, jika pemerintah provinsi papua di undang dari jakarta untuk menangangi terkait pelanggaran HAM, saya mensport permasalahannya harus selesaikan dari papua bukan di jakarta. Dan melihat dengan dinamika pelanggaran HAM DI PAPUA sangat terlaluh dan tetus terjadi dimana- mana tempat dari berbagai daerah di papua, maka itu, jakarta datang bicara di papua karena permasalahan terjadi juga di papua bukan jakarta. Kalau mau tangani HAM di papua harus bertanggung jawab semua masalah berdasarkan realita fenomena masalah HAM.
    Dan kalau jakarta mau tangani Pelanggaran HAM DI PAPUA, harus membahas melaluhi ruang yang terbuka jangan di ruangan yang sempit dengan melibatkan semua pihak terkait yakni DPRP, MRP, LSM, PARA BUPATI, MAHASISWA, KOMISIONER PUSAT, dll.
    Saya saran untuk pemerintah provinsi papua bahwa harus bersikap tegas, adil, teransparan dan independen terhadap ditangi oleh jakarta untuk selesaikan masalah HAM papua dan jika di undang jangan juga menuruti karena dibalik ini ada hal lain kepentingan jakarta. Dan pemerintah provinsi papua jangan di pungkiri mengalabuhi terhadap kebenaran.

    Pigome Yones

  2. West Papua merupakan saran empuk menjadi pelanggaran HAM dari berbagi pihak tentang pelanggaran ham dan masyarakat hidup dalam keteraumahan, apa yang di lakukan oleh pemerintah indonesia dan pihak pengaman, dalam meningdahkan orientasi pemerintah dalam hal program kerja. Maka dalam hal ini saya sebagai mahasiswa independen jeli melihat perkembangan pemerintah dan terapan pemerintah di tanah papua bahwa tidak sesuai dengan harapan masyarakat bakan bakan masyarakat jadi sasaran korban. saya terbuka dan teransparan bahwa Pelanggaran HAM DI PAPUA terjadi di berbagai tempat dari waktu ke waktu, penyebabnya adalah oknum TNI, POLRI, KOPASUS dll yang di lakukan secara sistematis dalam hal penyelenggarahan pemerintah.menurutnya masyarakat yang ada di papua adalah masyarakat perusak pelayanan pemerintah, pada hal pelayanannya tidak menentu kepada masyarakat dan sebaliknya .
    Kemudian pelanggaran yang terjadi di papua keterlaluhan dan dinamis. Maka, jika pemerintah provinsi papua di undang dari jakarta untuk menangangi terkait pelanggaran HAM, saya mensport permasalahannya harus selesaikan dari papua bukan di jakarta. Dan melihat dengan dinamika pelanggaran HAM DI PAPUA sangat terlaluh dan tetus terjadi dimana- mana tempat dari berbagai daerah di papua, maka itu, jakarta datang bicara di papua karena permasalahan terjadi juga di papua bukan jakarta. Kalau mau tangani HAM di papua harus bertanggung jawab semua masalah berdasarkan realita fenomena masalah HAM.
    Dan kalau jakarta mau tangani Pelanggaran HAM DI PAPUA, harus membahas melaluhi ruang yang terbuka jangan di ruangan yang sempit dengan melibatkan semua pihak terkait yakni DPRP, MRP, LSM, PARA BUPATI, MAHASISWA, KOMISIONER PUSAT, dll.
    Saya saran untuk pemerintah provinsi papua bahwa harus bersikap tegas, adil, teransparan dan independen terhadap ditangi oleh jakarta untuk selesaikan masalah HAM papua dan jika di undang jangan juga menuruti karena dibalik ini ada hal lain kepentingan jakarta. Dan pemerintah provinsi papua jangan di pungkiri mengalabuhi terhadap kebenaran.

    Pigome Yones

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here