Ketua Pemuda Baptis: Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu

0
592

MAJALAHWEKO, JAYAPURA, – Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ( DPR RI ) pada saat paripurna, 16 oktober 2018, telah menetapkan Rancangan undang – Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai usul inisiatif DPR RI dan akan segera menjadi pembahasan dalam proses legislasi nasional.

Ini Saya melihat Kepengaturan oleh Negara terhadap aspek – aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara beragama, itu mestinya ada dalam kepentingan menjamin hak beragama dan menjalangkan agama tiap warga Negara. Tetapi ada kepengaturan Negara lewat regulasi yang menjadi pedang bagi kelompok – kelompok tertentu untuk membatasi hak beragama dan menjalankan agama sesama warga

SKB 3 menteri terkait syarat – syarat pendirian rumah ibadah, bahkan mempersekusi para pemeluk agama yang diakui  resmi Negara adalah fakta yang dihidupi tiap saat dinegara ini. Apa lagi hal itu menyangkut angka – angka kuantitatif seperti jumla orang yang setuju dan sebagainya.

Dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kepengaturan itu Nampak pada upaya pengusulan agar pendidikan non – formal agama – agama diatur dalam Undang – Undang. Dalam RUU tersebut, pasal 69 (1) menegaskan bahwa Sekolah Minggu Dan Katekisasi termasuk jalur pendidikan non – formal agama Kristen.  Pasal 69 (3) menegaskan jumlah didik pendidikan non – formal agama Kristen itu paling sedikit 15 (lima belas)  orang. Pasal 69 (4) menegaskan bahwa  Harus Ada Ijin dari konwil kementerian agama  kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Sekolah Minggu. Hal tersebut tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja di gereja – gereja di indonesia.

Suatu kumpulan (Sekolah minggu) yang di dalamnya tentu mempunyai peraturan.  Peraturan yang  di buat dalam Alkitab bukanlah peraturan duniawi seperti yang di dorong oleh DPR RI pada saat paripurna, 16 oktober 2918 telah menetapkan rancangan undang – undang. RUU pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai usul inisiatif DPR RI dan akan mendorong dalam pembahasan  proses legislasi nasional. Melainkan peraturan yang bersifat spiritual. Dasar peraturan dalam gereja ialah Alkitab yaitu Firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang menetapkan peraturan dalam gereja.

Gereja jemaat atau sekolah minggu tidak menerima peraturan yang dibuat oleh manusia. Tuhan Yesus yang mendirikan gereja –Nya dan telah mati untuk gereja-nya (Matius 16 : 18; Efesus 5 : 25) manusia dapat mengatur gereja Tuhan (penatua–penatua diberikan otoritas oleh firman Tuhan).

Dengan ini Ketua departemen pemuda baptis papua. Sepi wanimbo, S. IP menolak kepengaturan pendidikan non–formal agama Kristen dalam suatu undang – undang karena berpotensi menjadi pedang bagi kelompok–kelompok tertentu menghalangi, membubarkan, mempersekusi dengan kekerasan, Proses pertumbuhan iman rohani Sekolah Minggu yang tidak sesuai persyaratan  RUU tersebut.

Sebab bagi kita yang hidup sekarang ini peraturan/disiplin dalam gereja sudah tertulis di dalam Alkitab sehingga sekolah minggu harus mentaati aturan Alkitab tidak boleh membuat aturan sendiri dan mengikut aturan orang lain sebab itu mereka telah melenceng dari kebenaran.

(Editor: Nuken/WM).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here