Hidup Dalam Kepalsuan, Kejahatan dan Penipuan Sejarah Pepera 1969 di West Papua

0
705

Oleh: 
Dr. Dumma, Socratez Sofyan Yoman, MA

S.Yoman
Foto: Dr.Dumma Socrates Sofyan Yoman, M.A (Presiden Baptis)

MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Para pejabat, anggota Aparat Sipil Negara (ASN) para Jenderal, Perwira dan anggota dari AD, AL, AU, dan Kepolisian dan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dan bangsa West Papua yang lahir dalam tahun 1970-an, Anda sekalian sesungguhnya hidup dalam sejarah kepalsuan, kejahatan dan penipuan tentang dimasukkannya West Papua dalam wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia dan West Papua diajarkan dengan ideologi dan doktrin-doktrin militer yang membelenggu kemerdekaan setiap manusia. Manusia Indonesia dididik dalam ideologi dan nasionalisme kepura-puraan dan kepalsuan. 

Dr. Fernando Ortiz Sanz perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan pepera 1969, ” Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1969, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York..(Dok PBB, Annex 1A/7723, alinea 23, hal. 4).

Ortiz melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan rakyat West Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok perlawanan rakyat West Papua yang dilaporkan admistrasi lokal sangat memalukan karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka”. (Laporan Resmi PBB, alinea 164, 260). “Saya dengan rombongan diikuti oleh pejabat resmi Indonesia, dan sebagai akibatnya, kesulitan besar untuk kontak dan berbicara bebas dengan penduduk asli. Walaupun saya menyadari perasaan anti Indonesia orang oleh rakyat West Papua” (Ortiz Sanz kepada Rolz-Bennett, Dec 18, 1968, UN Series 100, Box 1, File 3).

Ortiz Sanz melaporkan dalam Sidang Umum PBB: ” Mayoritas Orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua yang merdeka”. ( Dok PBB, Annex I, A/7723, alinea 243, hal. 47).

Mereka ke dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, salah seorang wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh tentara orang-orang Indonesia pada saat dia mengambil foto demonstrasi orang Papua”. (John Saltford, mengutip laporan Hugh Lunn, 2q Agustus 1999).

Christofel L. Korua, saksi mata yang merupakan purnawirawan polisi mengakui: “Orang-orang Papua yg memberikan suara dalam pepera 1969 ditentukan oleh pejabat Indonesia dan sementara orang-prang yang dipilih itu semua berada dalam ruangan dan dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia”. (Wawancara penulis, 11 Desember 2002).

Piter Sira dan memberikan kesaksiannya kepada penulis: “Saya datang di sini dan tiba di pelabuhan Jayapura 1 Desember 1964. Saya ditugaskan oleh negara untuk memenangkan Pepera 1969 dan mempertahankan Irian Barat. Saya memegang uang banyak waktu itu dan membayar orang-orang yang mencabut tulisan. One Man One Vote yang akan dilewati Ortiz Sanz dan digantikan dengan tanam Bendera Merah Putih mengawasi orang asli Papua”. (Kotaraja pd awal Desember 2009).

Duta Besar Ghana, Mr. Akwei memprotes keras dalam Sidang Umum PBB, ” yang dilaporkan perwakilan Sekjen PBB bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksaan pepera adalah fenomena asing dimana Menteri Dalam Negeri naik mimbar dan benar-benar kampanye. Dia meminta anggota-anggota dewan musyawarah untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak mereka satu ideologi Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu negara dari Sabang sampai Merauke” (UN Official Records: 1812 th Plenary Meeting of the UN General Assembly, Agenda Item 98, 19 November 1969, paragraf 28, hal. 42).

Duta Besar Gabon, Mr. Favin mengritik: “Setelah kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa, sangat sulit kami menyatakan pendapat tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk pepera Irian Barat. Kami dibingungkan dengan luar biasa dengan keberatan-keberatan yang dilaporkan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan laporannya”.

Duta Besar Indonesia, Sudjarwo Tjondronegoro, S.H mengakui: “banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia”. (Dok. Laporan Resmi Sidang Umum MM ex 1, alinea 126). Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada bulan Juni 1979 secara rahasia mengatakan kepada Ortiz Sanz, “95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua”. (Sumber: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Untuk menghancurkan keinginan rakyat dan bangsa West Papua untuk merdeka pada 1969, militer Indonesia menjadi pilar penting memenangkan Pepera 1969.

Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD)196, tertanggal 20-2-1967 berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAP No.: 228/1967 tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Referendum di IRBA (Irian Barat) tahun 1969.

“Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari angkat darat maupun lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA (Irian Barat) tahun 1969 HARUS DIMENAGKAN- HARUS DIMENANGKAN. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos statis. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangam 17/PANG OPSADAR”.

Adapun surat rahasia dari Komando Militer Wilayah XVII Cenderawasih, Kolonel Inf. Soemarto-NRP.16716, Nomor : R-24/1969, Status Surat Rahasia. Perihal: Pengamanan Pepera di Merauke. “Kami harus yakin untuk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Musyawarah Daerah dan Muspida akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk menggabungkan Papua dengan Republik Indonesia”. (Sumber: Dutch National Newspaper, NRC Handelsbald, March 4, 2000).

“Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja: sendiri, sendiri. Tentara orang-orang Indonesia menangkap pemuda-pemuda ini dan melemparkan.
“Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur, jika utusan saya berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu pasti menarik perhatian peserta sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada untuk menyatakan sesuatu keanehan pepera yang luar biasa. Kami harus menanyakan keterkejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumlah bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekretaris Jenderal. Contohnya, kami bertanya:
1. Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh takyat?

  1. Mengapa pengamat PBB yang dapat hadir dalam pepera hanya 20% wakil, dan berapa dari mereka hanya sebentar saja?
  2. Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur dengan kata lain oleh perwakilan pemerintah?
  3. Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon peserta pepera?
  4. Mengapa prinsip one man one vote yang direkomendasi kan oleh perwakilan Sekjen PBB tidak diksanakan?
  5. Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan diawasi militer?
  6. Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil di depan umum dengan menyampaikan mereka bahwa hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonedia?
  7. Mengapa hak-hak pengakuan Pasal 22 Perjanjian New York, yang berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul tidak dipakai di Papua?

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Asembly, Agenda Item 108, 20 November 1969, alinea, hal. 784).

Penyatuan West Papua ke dalam Indonesia terus dipertanyakan sampai saat ini. Dr. George Junus Aditjondro menegaskan: ” Dari kaca mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas dipertanyakan kembali” (Aditjondro, 2000:8).

Robin Osborne mengatakan: “bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru. Yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis itu diragukan keabsahannya berdasarkan hukum Internasional”. ( Osborne, 2000: xxx).

Kesimpulan
Bercermin dari uraian ini adalah West Papua bukan dari wilayah Republik Indonesia. Yang benar adalah pemerintah Indonesia menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua secara tidak sah atau ilegal.

Para generasi penerus Indonesia dan West Papua diharapkan tidak menjadi korban dan memikul beban kesalahan sejarah yang palsu, penuh kebohongan dan kejahatan masa lalu. Pemuda Indonesia dan West Papua berdiri bersama sebagai dua bangsa yang saling membangun bangsa masing-masing dengan nilai keadilan, kebenaran dan kesetaraan.

Selamat membaca.

Penulis: Ketua Umum/Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Alamat: Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura) West Papua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here